KETIK, BANDUNG – Pemerintah Kabupaten Bandung bergerak menangani dampak longsor yang menerjang kawasan RW 17, Desa/Kecamatan Kutawaringin. Selain mengamankan warga dari potensi longsor susulan, Pemkab Bandung menyiapkan perbaikan 10 rumah serta mendorong rehabilitasi jaringan irigasi Leuwikuya ke pemerintah pusat.

Bupati Bandung Dadang Supriatna atau KDS mengatakan, penanganan dilakukan bertahap. Warga yang rumahnya terdampak terlebih dahulu dipindahkan sementara agar tidak menghadapi risiko jika terjadi longsor susulan.

“Kita berikan bantuan untuk ngontrak dulu selama tiga bulan. Jangan sampai ada kejadian susulan,” ujar KDS saat meninjau lokasi bencana, Kamis (10/9/2026).

Sebanyak lima keluarga mendapat bantuan biaya kontrakan selama tiga bulan. Sementara dua rumah yang berada di sekitar sempadan sungai atau daerah irigasi Leuwikuya diminta untuk mempertimbangkan pindah ke lokasi yang lebih aman.

Setelah kebutuhan tempat tinggal sementara terpenuhi, Pemkab Bandung menyiapkan pembangunan kembali rumah warga. Dari hasil peninjauan, terdapat 10 unit rumah yang membutuhkan penanganan melalui program Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu).

Baca Juga:
KDS Perkuat Irigasi, Ketahanan Pangan Kabupaten Bandung Jadi Prioritas

Dua rumah akan ditangani BAZNAS Kabupaten Bandung, sedangkan delapan lainnya ditangani Pemkab Bandung.

“Yang tadi saya lihat ada 10 unit rumah yang memang harus kita perbaiki. Dua unit dikelola BAZNAS Kabupaten Bandung dan delapan unit oleh Pemerintah Kabupaten Bandung,” kata Dadang.

Di sisi lain, kerusakan jaringan irigasi Leuwikuya juga menjadi perhatian karena berdampak langsung terhadap aktivitas pertanian masyarakat.

Untuk penanganan awal, petani bersama unsur PSDA melakukan gotong royong memperbaiki bagian jaringan yang rusak. Menurut KDS, sekitar 300 petani telah bergerak melakukan penanganan sementara.

Baca Juga:
Bupati KDS Benahi Data Pertanahan, Targetkan PAD dan Pembangunan Makin Presisi

Namun, perbaikan permanen membutuhkan dukungan pemerintah pusat. Karena itu, Pemkab Bandung telah berkomunikasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan akan mengusulkan penanganan melalui Sistem Informasi Pengusulan Irigasi (SIPURI) dengan berkoordinasi bersama BBWS Citarum.

“Insya Allah tahun ini secara serentak kurang lebih Rp334 miliar program ini akan masuk ke Kabupaten Bandung. Dengan karya bareng, gotong royong, dan kekompakan, saya kira ini bisa selesai,” ujarnya.

KDS mengatakan penanganan bencana tidak cukup hanya dilakukan setelah kejadian. Pemerintah daerah juga perlu memperkuat kewaspadaan, terutama bagi masyarakat yang tinggal di sekitar sempadan sungai dan jaringan irigasi.

Ia meminta warga segera melaporkan apabila menemukan kondisi lingkungan yang berpotensi membahayakan.

“Kalau ada kekhawatiran dan sebagainya, segera sampaikan dan hubungi kepala desa atau camat, sehingga kami bisa mengantisipasi sejak dini,” kata dia.(*)