240 dari 800 BUMN Bermasalah Sudah Ditutup, Prabowo Sebut Banyak Dipakai Sembunyikan Uang Negara

KETIK, LOMBOK BARAT – Presiden Prabowo Subianto mengklaim pemerintah telah menutup 240 badan usaha milik negara (BUMN) yang dinilai bermasalah sebagai bagian dari upaya membenahi tata kelola perusahaan pelat merah.

Presiden juga menyinggung banyaknya anak hingga cucu perusahaan BUMN yang menurutnya selama ini dimanfaatkan untuk menyembunyikan uang negara.

Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo saat meresmikan lima bendungan yang dipusatkan di Bendungan Meninting, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB), Jumat, 10 Juli 2026.

Dalam sambutannya, Prabowo mengaku baru mengetahui jumlah BUMN yang sebenarnya setelah dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia.

Menurutnya, jumlah perusahaan negara jauh lebih banyak dari perkiraan karena terdapat berbagai anak perusahaan hingga perusahaan turunan.

"Perkiraan saya dari dulu, BUMN kita ya 300, maksimal 400. Begitu saya dilantik jadi Presiden, baru saya diberitahu, BUMN kita seribu, 1.077. Itu pun jangan-jangan ada lagi anak perusahaan, ada lagi cucu perusahaan, ada lagi cicit perusahaan," ujar Prabowo.

Presiden kemudian menyebut struktur perusahaan yang terlalu panjang tersebut menjadi salah satu persoalan yang kini mulai ditertibkan pemerintah.

"Dan itu adalah cara mereka untuk sembunyi. Sembunyikan uang negara, sembunyikan uang rakyat. Ini kita tertibkan," tegasnya.

Prabowo mengatakan hingga saat ini pemerintah telah menutup 240 BUMN yang dinilai tidak sehat dan terus merugi. Jumlah tersebut ditargetkan bertambah menjadi 250 perusahaan pada akhir Juli 2026, sebelum meningkat menjadi 800 BUMN hingga akhir Desember tahun ini.

"Sampai akhir bulan Juli, sampai hari ini kita sudah tutup 240 BUMN yang tidak beres sudah kita tutup. Nanti akhir Juli ini akan 250 BUMN kita tutup. Desember 31 2026 akan tutup jumlahnya 800 BUMN, yang tidak efisien, yang tidak pernah untung, yang merugi terus kita tutup," katanya.

Menurut Prabowo, langkah penataan tersebut mulai memberikan hasil positif. Ia mengaku menerima laporan bahwa sejumlah BUMN yang selama puluhan tahun mengalami kerugian kini mulai mencatatkan keuntungan.

"Saudara-saudara, jadi saya dapat laporan, bahwa beberapa BUMN yang sekian puluh tahun rugi, rugi, rugi, tahun ini mulai untung," ujarnya.

Presiden juga mengklaim kebijakan penutupan perusahaan-perusahaan yang tidak produktif telah menghasilkan efisiensi anggaran negara hingga sekitar Rp70 triliun melalui pengurangan biaya operasional dan berbagai pengeluaran yang dinilai tidak efektif.

Di sisi lain, pemerintah memilih mempertahankan dan memperkuat BUMN strategis yang memiliki prospek besar bagi kepentingan nasional. Prabowo menegaskan dirinya menolak rencana penjualan sejumlah perusahaan strategis kepada pihak asing.

"Banyak sekali perusahaan yang seolah tadinya mau dijual ke asing, saya larang. PT PAL mau dijual, PT Pindad mau dijual, PTDI mau dijual, kita bangkitkan. Sekarang kita akan bangkitkan semua perusahaan-perusahaan itu," ungkapnya.

Ia menyebut beberapa perusahaan strategis mulai menunjukkan perkembangan positif. PT PAL disebut telah mampu memproduksi kapal perang hingga kapal selam, PT Pindad memperoleh kontrak penyediaan persenjataan untuk Arab Saudi, sementara Garuda Indonesia diklaim mulai membaik setelah bertahun-tahun mengalami kerugian.

Prabowo menegaskan reformasi BUMN akan terus dilanjutkan sebagai bagian dari upaya menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih efisien, transparan, dan mampu memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.(*)