KETIK, BANDUNG – Sebanyak 7.550 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu di Kabupaten Bandung direncanakan beralih menjadi PPPK penuh waktu mulai Januari 2027.
Informasi tersebut disampaikan Bupati Bandung Dadang Supriatna (KDS) melalui akun media sosial pribadinya, Sabtu, 19 September 2026.
KDS mengatakan pemerintah pusat telah menyiapkan kebijakan peralihan status PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu. Pemerintah pusat juga disebut menyiapkan anggaran sekitar Rp31,1 triliun untuk mendukung kebijakan tersebut.
“Alhamdulillah, kabar bahagia itu makin nyata!” tulis KDS.
Perubahan status tersebut sebelumnya menjadi salah satu agenda yang diperjuangkan KDS bersama Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI).
Saat melantik 7.550 PPPK paruh waktu Kabupaten Bandung pada akhir 2025, KDS mengatakan perjuangan untuk mengubah status mereka menjadi PPPK penuh waktu masih berlanjut.
“Saya menyampaikan saat itu, perjuangan kita belum selesai. Kita akan terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat agar status Bapak dan Ibu bisa diangkat menjadi PPPK Penuh Waktu,” ujarnya.
KDS yang juga menjabat Ketua Harian APKASI meminta kepala dinas dan camat menyampaikan perkembangan tersebut kepada PPPK paruh waktu di lingkungan kerja masing-masing.
Namun, ia mengingatkan perubahan status tersebut nantinya harus diikuti peningkatan tanggung jawab dalam menjalankan tugas.
“Saya juga mengingatkan, nanti setelah menjadi penuh waktu agar lebih bertanggung jawab dan peduli kepada pemerintah daerah. Jangan sampai seenaknya sendiri,” kata KDS.
Ia meminta para PPPK tetap meningkatkan kinerja dan dedikasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat Kabupaten Bandung.
“Terima kasih atas dedikasi dan kerja keras bapak dan ibu sekalian selama ini. Mari terus tingkatkan kinerja untuk kemajuan Kabupaten Bandung yang Lebih Bedas,” ujarnya.(*)
