KETIK, CILACAP – Pernyataan Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi terkait kemungkinan terjadinya perubahan politik lebih cepat dari 2029 mendapat sorotan tajam dari Ketua Gerindra Kabupaten Cilacap Suyatno.
Suyatno menilai pernyataan dari Budi Arie tersebut tidak memiliki dasar yang jelas. "Pak Budi Arie menyampaikan itu justru malah timbul pertanyaan, ada maksud apa?," ujarnya, Selasa, 25 Agustus 26.
Ia menyayangkan pernyataan Ketum Projo itu, lantaran dinilai rawan menimbulkan kegaduhan dan spekulasi politik di tengah pemerintahan Prabowo saat ini.
"Sangat disayangkan sekali, mestinya dia itu bisa menilai selama ini persahabatan dan hubungan antara beliau Pak Prabowo dengan Pak Jokowi, terjalin dengan baik," kata Suyatno.
Suyatno menuturkan, Wakil Presiden Republik Indonesia Mas Gibran Rakabuming Raka, merupakan putra dari Joko Widodo (Jokowi). Hal tersebut apakah tidak menjadi pertimbangan hingga pemikiran Budi Arie sampai ke arah situ.
Baca Juga:
Ketua Gerindra Cilacap dan Relawan Anti Narkoba Dukung Program PemerintahLegislator Fraksi Gerindra yang juga sebagai Wakil Ketua DPRD Cilacap ini meminta Budi Arie tidak membangun narasi seolah-olah pemerintahan Prabowo itu tidak akan bertahan hingga 2029.
"Saya mengingatkan bahwa masa jabatan di pemerintahan itu telah diatur secara konstitusional dengan periode lima tahun," ucap Suyatno.
"Kalau memang Pak Budi Arie ini memang berniat membangun narasi seolah-olah pemerintahan Prabowo itu tidak akan bertahan hingga 2029, kami tolak keras, kami lawan," imbuhnya.
Ia memastikan, pemerintahan Prabowo saat ini berfokus pada bekerja untuk masyarakat, bukan mempersiapkan pemilu yang dirasa masih jauh.
Baca Juga:
Mas Dar Diangkat Kepala BGN, Wakil Ketua DPRD Cilacap Suyatno Optimistis Program MBG Kian Optimal"Saya mewakili seluruh pengurus dan kader Gerindra Cilacap mendukung pemerintahan Prabowo untuk menjalankan mandat hingga akhir masa jabatan sesuai ketentuan yang berlaku," tegas Suyatno.
Ia berharap seluruh pihak, terutama para tokoh politik, dapat menjaga pernyataan publik agar tidak menimbulkan keresahan maupun ketidakpastian di tengah masyarakat.
"Dinamika politik merupakan hal yang wajar dalam demokrasi. Namun spekulasi terkait keberlangsungan pemerintahan itu tidak seharusnya menggeser perhatian dari agenda pembangunan dan pelayanan publik," ujarnya.
Suyatno menekankan, yang paling penting saat ini bagaimana pemerintah bekerja dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Jangan sampai masyarakat justru dibuat sibuk dengan spekulasi politik. (*)