Pemkab Jember Gandeng Kemendagri Percepat Penyelesaian Masalah Daerah, dari Kemiskinan hingga Tata Ruang

KETIK, JEMBER – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat untuk mempercepat penanganan berbagai persoalan daerah. Langkah ini sekaligus bertujuan menyelaraskan program pembangunan Jember dengan prioritas nasional.

Bupati Jember Muhammad Fawait membahas penguatan koordinasi tersebut bersama anggota Komisi II DPR RI dan jajaran Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Pendapa Wahyawibawagraha, Kamis, 15 Oktober 2026.

Salah satu agenda pertemuan ialah program Rebuan, kanal komunikasi yang dibuka Kemendagri setiap Rabu untuk menghubungkan pemerintah daerah dengan pemerintah pusat. Melalui kanal ini, kepala daerah dapat menyampaikan aspirasi, kendala pelaksanaan program, hingga persoalan yang membutuhkan keterlibatan kementerian atau lembaga terkait.

Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri Cheka Virgowansyah mengatakan, program Rebuan bertujuan menyederhanakan proses koordinasi agar pemerintah daerah dapat menyelesaikan persoalan tanpa terhambat prosedur birokrasi yang panjang.

"Kepala daerah tidak lagi terkendala masalah birokrasi panjang atau jarak fisik untuk mengurus persoalan daerah ke pusat," ujar Cheka.

Ia menjelaskan, pemerintah daerah dapat memanfaatkan kanal tersebut untuk menyampaikan berbagai persoalan, mulai dari pelayanan pemerintahan hingga kebutuhan pembangunan infrastruktur jalan.

Kemendagri kemudian menghubungkan persoalan tersebut dengan Direktorat Jenderal Otonomi Daerah atau kementerian dan lembaga yang berwenang. Mekanisme ini memungkinkan penanganan masalah lintas sektor berlangsung lebih terarah.

Cheka menambahkan, Kemendagri berupaya memastikan setiap persoalan yang disampaikan segera mendapat tindak lanjut, termasuk sebelum pelaksanaan program Rebuan pada pekan berikutnya.

Sementara itu, Fawait mengapresiasi kunjungan kerja anggota Komisi II DPR RI bersama jajaran Kemendagri. Ia menilai pertemuan tersebut menjadi kesempatan untuk memperkuat hubungan kerja antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat.

Menurut Fawait, keselarasan arah kebijakan akan membantu Pemkab Jember menjalankan program pembangunan yang mendukung agenda nasional.

"Karena kebetulan antara presiden dan bupatinya satu partai, sehingga insyaallah apa yang menjadi cita-cita besar Presiden untuk menjadi program prioritas nasional juga sama dengan program prioritas yang ada di kabupaten," kata Fawait.

Ia menyebut pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, dan peningkatan kualitas pelayanan publik sebagai sejumlah sektor yang menjadi perhatian Pemkab Jember. Pemerintah daerah membutuhkan dukungan dan koordinasi lintas pemerintahan agar program-program tersebut berjalan optimal.

Persoalan kemiskinan juga menjadi salah satu tantangan yang membutuhkan penanganan bersama. Berdasarkan data yang disebutkan dalam rilis, Jember menempati urutan kedua di Jawa Timur sebagai kabupaten dengan jumlah penduduk miskin absolut terbanyak.

Kondisi tersebut mendorong Pemkab Jember untuk memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat agar program pengentasan kemiskinan lebih terarah dan menjangkau masyarakat yang membutuhkan.

Selain itu, Pemkab Jember menyoroti optimalisasi lahan pertanian, revitalisasi sekolah, serta pengembangan layanan administrasi kependudukan. Pemerintah daerah juga memetakan kebutuhan pembangunan melalui Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dengan mempertimbangkan kepentingan perumahan dan keberlanjutan sektor pertanian.

Pemkab Jember turut memperkuat perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) untuk menjaga lahan produktif di tengah meningkatnya kebutuhan pembangunan dan perumahan.

Kebijakan tata ruang tersebut juga berkaitan dengan pengembangan akses pembiayaan perumahan melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Pemerintah daerah perlu memperluas kesempatan masyarakat memiliki hunian tanpa mengesampingkan perlindungan lahan pertanian dan ketahanan pangan.

Melalui penguatan koordinasi dengan Kemendagri dan pemanfaatan program Rebuan, Pemkab Jember berharap penyelesaian persoalan daerah dapat berlangsung lebih cepat dan efektif. Sinergi tersebut juga diharapkan mendukung pembangunan berkelanjutan yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.