Opsen PKB Kota Malang Tembus Rp65,5 Miliar, Bapenda Sebut Belum Selaras dengan Bea Balik Nama

KETIK, MALANG – Badan Pendapat Daerah (Bapenda) Kota Malang mencatat perolehan opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Kota Malang mencapai Rp65,5 miliar. Kondisi tersebut dinilai belum selaras dengan opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). 

Plt Kepala Bapenda Kota Malang, Moh Sulthon menjelaskan target Opsen PKB Kota Malang sendiri dipatok dengan angka Rp132,4 miliar. Capaian tersebut dinilai telah terlampaui. 

"Opsen PKB sampai hari ini sudah meningkat. Untuk opsen PKB dari target Rp132,4 miliar sudah terealisasi Rp65,5 miliar. Jadi sudah 49,46 persen sehingga ini sudah terlampaui," ujarnya, Kamis 9 Juli 2026.

Sulthon menjelaskan realisasi opsen BBNKB terkendala balik nama kendaraan. Menurutnya masyarakat belum dapat menunjukkan BPKB asli sebab masih dijadikan jaminan pinjaman di bank maupun perusahaan pembiayaan. Padahal, dokumen tersebut menjadi salah satu syarat utama dalam proses balik nama kendaraan.

"Opsen BBNKB ini memang terkendala balik nama, salah satunya mungkin masyarakat belum bisa menunjukkan BPKB. Untuk perubahan BBNKB masih belum tercapai sesuai dengan target," tuturnya. 

Kendati demikian, Sulthon menyebut masyarakat yang menjadikan BPKB sebagai jaminan, tetap dapat mengurus balik nama kendaraan. Pemilik kendaraan dapat meminta surat keterangan dari pihak bank atau lembaga pembiayaan sebagai pengganti sementara dalam proses pengurusan balik nama.

"BPKB itu kalau misalnya masih diagunkan, bisa dimintakan surat keterangan dari bank atau dari pemilik pinjaman. Bisa dimintakan surat keterangan untuk proses pengurusan bea balik nama, dari balik nama BPKB," katanya. 

Mengatasi persoalan tersebut, Bapenda Kota Malang terus memberikan sosialisasi. Termasuk layanan kepada masyarakat dalam pengurusan PKB. 

"Juga jemput bola kepada masyarakat bersamaan dengan layanan-layanan pajak PBB. Artinya, kami bersama-sama dengan Samsat Malang Kota, hadir langsung juga ke kelurahan, ke tempat-tempat strategis. Diharapkan bisa membantu pelayanan kepada masyarakat yang akan membayar pajak PKB maupun pajak yang lain," sebutnya. (*)