Masuk Desil 9-10 Belum Tentu Hidup Mewah, Ekonom UGM Soroti Cara Pemerintah Membaca Kesejahteraan

KETIK, JAKARTA – Polemik hasil pengecekan desil dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) menunjukkan masih adanya jarak antara kategori kesejahteraan versi pemerintah dan kondisi ekonomi yang dirasakan masyarakat.

Sejumlah rumah tangga yang masuk desil 9 atau 10 mempertanyakan hasil tersebut karena merasa kehidupan ekonominya belum mencerminkan kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan tinggi. Namun, Dosen Departemen Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada (FEB UGM) Wisnu Setiadi Nugroho, S.E., M.Sc., M.A., Ph.D., menilai perbedaan itu tidak serta-merta membuktikan masyarakat salah membaca kondisi ekonominya ataupun seluruh data pemerintah keliru.

Menurut Wisnu, masyarakat cenderung menilai kesejahteraan berdasarkan kondisi yang mereka hadapi setiap hari, seperti pendapatan, pengeluaran, kebutuhan rumah tangga, dan kemampuan memenuhi berbagai kebutuhan. Sementara itu, DTSEN menggunakan sejumlah indikator untuk memperkirakan posisi kesejahteraan sebuah rumah tangga.

"Orang biasanya melihat kesejahteraan dari pendapatan yang diterima, pengeluaran dan kebutuhan sehari-hari. Sementara indikator pemerintah bisa melihat aset, kondisi rumah, kepemilikan kendaraan, serta karakteristik rumah tangga lainnya. Jadi seseorang bisa masuk desil 9 atau 10, tetapi bisa jadi hidup memang pas-pasan dan dua-duanya tetap benar," ujarnya, Kamis, 27 Agustus 2026. 

Desil Bukan Ukuran Kekayaan Absolut

Wisnu menjelaskan, masyarakat perlu memahami bahwa desil bukanlah ukuran kekayaan seseorang secara mutlak. Desil menunjukkan posisi relatif sebuah rumah tangga dibandingkan rumah tangga lainnya dalam distribusi kesejahteraan.

Dengan demikian, masuk desil 9 atau 10 tidak otomatis berarti sebuah keluarga memiliki kehidupan yang serba berkecukupan. Apalagi jika penentuan tersebut menggunakan peringkat secara nasional, ambang untuk masuk kelompok 10 persen teratas belum tentu setinggi persepsi masyarakat mengenai kelompok kaya.

Situasi tersebut menjadi penting karena posisi desil dapat berpengaruh terhadap akses masyarakat terhadap berbagai program pemerintah. Ketika sebuah rumah tangga yang merasa masih membutuhkan bantuan justru ditempatkan pada desil atas, wajar apabila muncul pertanyaan mengenai bagaimana posisi tersebut ditentukan.

Menurut Wisnu, pemerintah tidak cukup hanya menyampaikan hasil akhir berupa angka desil. Masyarakat juga perlu memperoleh informasi mengenai dasar penilaian agar dapat memahami mengapa sebuah rumah tangga ditempatkan pada kelompok tertentu.

"Kalau status desil kemudian memiliki konsekuensi terhadap akses program pemerintah, masyarakat harus memiliki ruang untuk mengetahui dan memeriksa dasar penetapan posisi desilnya," katanya.

Jangan Langsung Anggap Data DTSEN Salah

Meski terdapat keluhan dari masyarakat, Wisnu mengingatkan bahwa ketidaksesuaian antara kondisi yang dirasakan dan hasil desil tidak otomatis membuktikan DTSEN secara keseluruhan bermasalah.

Ia menjelaskan, salah satu pendekatan yang digunakan untuk memperkirakan tingkat kesejahteraan adalah Proxy Means Test (PMT). Metode tersebut bekerja dengan menggunakan sejumlah indikator sebagai pendekatan terhadap kondisi ekonomi rumah tangga sehingga tetap memiliki kemungkinan menghasilkan kesalahan prediksi.

Persoalan juga dapat muncul ketika data yang digunakan tidak lagi menggambarkan kondisi rumah tangga terkini. Perubahan jumlah anggota keluarga, misalnya, dapat memengaruhi perhitungan kesejahteraan per kapita. Jika data tersebut belum diperbarui, hasil kategorisasi bisa berbeda dari kondisi aktual yang dirasakan keluarga.

Karena itu, menurut Wisnu, pemerintah perlu memperlakukan hasil desil secara lebih hati-hati, terutama ketika angka tersebut digunakan untuk menentukan siapa yang memperoleh atau kehilangan akses terhadap program tertentu.

Ia menilai pemerintah perlu memperkuat dua aspek sekaligus, yakni transparansi metodologi dan mekanisme sanggah. Masyarakat harus dapat mengetahui variabel yang digunakan sekaligus memiliki saluran untuk mengoreksi data apabila terdapat informasi yang tidak sesuai.

"Masyarakat bisa melakukan respons, aduan, sehingga masyarakat bisa percaya dan kemudian puas dengan hasil yang didapatkan, bukan sekadar hanya di atas kertas lalu kemudian menerima saja penentuan dari pemerintah tersebut," katanya.

Risiko Muncul Jika Desil Jadi Batas Mutlak

Menurut Wisnu, persoalan menjadi lebih serius ketika pemerintah menggunakan desil sebagai garis batas yang menentukan hak masyarakat secara langsung.

Ia mengingatkan adanya risiko exclusion error, yaitu ketika rumah tangga yang sebenarnya masih membutuhkan bantuan justru dikeluarkan dari kelompok penerima. Ada pula cliff effect, ketika dua rumah tangga dengan kondisi ekonomi hampir sama memperoleh perlakuan berbeda hanya karena berada di sisi batas desil yang berbeda.

"Dua rumah tangga yang kondisi ekonominya hampir sama persis bisa mendapatkan perlakuan kebijakan yang sangat berbeda karena yang satu di ujung desil 8, yang satunya lagi di awal mula desil 9," jelas Wisnu.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penggunaan desil sebagai dasar tunggal kebijakan berpotensi menghasilkan keputusan yang terlalu hitam-putih. Padahal, kondisi ekonomi rumah tangga berada dalam sebuah spektrum dan tidak selalu berubah secara drastis hanya karena seseorang berpindah satu kelompok desil.

Wisnu karena itu mendorong pemerintah mempertimbangkan pengelompokan yang lebih rinci, misalnya menggunakan persentil atau zona transisi di sekitar batas desil. Dengan pendekatan tersebut, pemerintah dapat mengurangi risiko ketika rumah tangga dengan kondisi ekonomi yang hampir sama mendapatkan perlakuan yang sangat berbeda.

"Mungkin membuat granularitas yang lebih halus, lebih jelas, misalkan pembagiannya dalam bentuk persentil," ujarnya.

Desil 9 dan 10 Tidak Seragam

Wisnu juga mengkritik anggapan bahwa seluruh rumah tangga yang masuk desil 9 dan 10 memiliki kondisi ekonomi yang relatif sama.

Menurutnya, rentang kemampuan ekonomi di dalam dua kelompok tersebut dapat sangat lebar. Rumah tangga dengan pendapatan Rp10 juta per bulan, misalnya, dapat berada dalam kelompok yang sama dengan rumah tangga berpendapatan Rp100 juta. Namun, keduanya tentu memiliki tingkat ketahanan ekonomi yang berbeda.

Perbedaan itu semakin besar jika pemerintah memperhitungkan jumlah anggota keluarga dan beban pengeluaran masing-masing rumah tangga. Cicilan rumah, biaya pendidikan, biaya kesehatan, hingga jumlah tanggungan dapat mengurangi kemampuan ekonomi sebuah keluarga meskipun data aset yang dimilikinya terlihat cukup tinggi.

"Menyamaratakan seluruh anggota desil 9 dan 10 itu sebagai kelompok yang sama adalah asumsi yang sangat keliru dan cukup fatal," tegasnya.

Ia menilai pemerintah juga perlu melihat sisi kewajiban rumah tangga, bukan hanya kepemilikan aset. Rumah dengan nilai tertentu atau kendaraan yang dimiliki sebuah keluarga belum tentu mencerminkan kemampuan finansial apabila rumah tangga tersebut memiliki beban utang dan pengeluaran yang besar.

"Desil membaca sisi aset, tetapi tidak membaca sisi kewajiban," kata Wisnu.

Pemerintah Perlu Beri Ruang Koreksi

Menurut Wisnu, pemerintah sebaiknya tidak menjadikan desil sebagai satu-satunya dasar untuk menentukan kondisi ekonomi seseorang. Data tersebut lebih tepat digunakan sebagai alat penyaringan awal yang kemudian dikombinasikan dengan indikator lain.

"Data desil sebaiknya tidak berjalan sendirian. Jadi dia alat penyaring awal, screening tools, bukan semacam vonis tunggal bahwa ini adalah hitam dan putih," jelasnya.

Pemerintah dapat mengombinasikan informasi tersebut dengan data perpajakan, kepemilikan dan spesifikasi kendaraan, konsumsi listrik, serta jumlah tanggungan riil. Penggabungan berbagai sumber data dinilai dapat membantu menghasilkan gambaran kondisi ekonomi rumah tangga yang lebih mendekati kenyataan.

Pada akhirnya, polemik desil DTSEN tidak hanya menyangkut apakah seseorang berada di desil 9 atau 10. Persoalan yang lebih mendasar adalah sejauh mana data tersebut mampu menggambarkan kondisi masyarakat secara akurat dan bagaimana pemerintah menyediakan ruang koreksi ketika hasil pendataan tidak sesuai dengan keadaan di lapangan.

Bagi Wisnu, semakin besar konsekuensi kebijakan yang digantungkan pada sebuah batas desil, semakin tinggi pula tuntutan terhadap akurasi, transparansi, pembaruan data, dan mekanisme sanggah. Persoalan tersebut menjadi semakin penting ketika data desil digunakan untuk menentukan penerima maupun nonpenerima subsidi dan program pemerintah lainnya. (*)