Gus Lilur: Penegakan Hukum Harus Transparan dan Tuntas

KETIK, SITUBONDO – Founder Owner Rokok Bintang Sembilan, HRM Khalilur R. Abdullah Sahlawiy atau yang akrab disapa Gus Lilur, melontarkan kritik keras terhadap dugaan penyimpangan yang melibatkan sejumlah pejabat negara.

Melalui tulisan berjudul "Jangan Bohongi Presiden RI", ia menilai keberhasilan berbagai kebijakan strategis Presiden Prabowo Subianto tidak boleh dirusak oleh oknum yang menyalahgunakan kepercayaan.

Menurut Gus Lilur, dalam beberapa pekan terakhir Indonesia menjadi perhatian dunia. Kehadiran sejumlah pemimpin negara ke Jakarta dinilai menjadi indikator meningkatnya posisi tawar Indonesia di mata internasional, terutama setelah pemerintah menerapkan kebijakan ekspor satu pintu terhadap sejumlah komoditas strategis.

Ia menilai kebijakan tersebut merupakan implementasi nyata Pasal 33 UUD 1945 yang menempatkan pengelolaan sumber daya alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

"Indonesia kini mulai diperhitungkan karena berani mengambil kendali atas kekayaan alamnya sendiri. Negara-negara lain datang bukan sekadar berkunjung, tetapi karena melihat Indonesia memiliki posisi strategis yang semakin kuat," tegas Gus Lilur, Senin, 13 Juli 2026.

Menurut Gus Lilur, visi besar Presiden tidak akan berjalan maksimal apabila para pembantu presiden justru tidak menjalankan amanah dengan baik.

Ia mencontohkan dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menurutnya menjadi bukti bahwa seorang presiden dapat dirugikan oleh ulah bawahannya.

"Presiden memiliki niat baik untuk meningkatkan gizi anak-anak Indonesia. Tetapi apabila ada pejabat yang menyalahgunakan kepercayaan itu, maka yang dirugikan bukan hanya negara, tetapi juga rakyat dan Presiden sendiri," tegasnya.

Selain itu, Gus Lilur juga menyoroti penanganan perkara dugaan korupsi yang menyeret mantan pejabat penegak hukum. Ia menilai proses hukum harus dilakukan secara terbuka dan profesional agar tidak menimbulkan persepsi adanya kompromi antar lembaga.

Menurutnya, masyarakat berhak mengetahui perkembangan setiap tahapan penanganan perkara, mulai dari penyidikan hingga proses persidangan.

"Rakyat tidak boleh hanya disuguhi konferensi pers yang dramatis. Penegakan hukum harus benar-benar terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan," tegasnya.

Dalam opininya, Gus Lilur juga mengingatkan pentingnya menjaga independensi lembaga penegak hukum sekaligus memperkuat koordinasi antar institusi negara. Ia mengusulkan evaluasi terhadap mekanisme kerja Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) serta memperkuat sistem pengawasan lintas lembaga agar tidak ada lagi penyalahgunaan kewenangan.

Di bagian akhir tulisannya, Gus Lilur mengajak seluruh elemen bangsa menjadikan rekonsiliasi nasional sebagai jalan memperkuat negara. Namun, menurutnya, rekonsiliasi hanya dapat dilakukan setelah seluruh proses penegakan hukum berjalan secara transparan dan kebenaran diungkap kepada publik.

Ia mengutip pengalaman mantan Presiden Afrika Selatan Nelson Mandela yang mengedepankan pengungkapan kebenaran sebelum rekonsiliasi dilakukan.

"Rekonsiliasi tanpa kebenaran hanya akan menjadi kompromi. Bangsa ini membutuhkan penegakan hukum yang adil, transparan, dan bebas dari kepentingan apa pun," paparnya.

Gus Lilur berpesan agar seluruh aparatur negara tetap menjaga amanah dan tidak mengkhianati kepercayaan Presiden maupun rakyat Indonesia.

"Jangan bohongi Presiden. Jangan bohongi rakyat Indonesia. Tegakkan hukum seadil-adilnya agar cita-cita membangun Indonesia yang kuat dan berdaulat benar-benar terwujud," pungkasnya. (*)