KETIK, BANDUNG – Pembangunan Sekolah Rakyat di Kabupaten Bandung perlu dibarengi pemberdayaan ekonomi keluarga agar manfaatnya tidak berhenti pada pendidikan anak, tetapi juga mampu memutus rantai kemiskinan antargenerasi.
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bandung MA Hailuki menilai, program tersebut harus menyasar keluarga miskin ekstrem sekaligus membuka peluang bagi orang tua untuk meningkatkan taraf hidup.
“Masih ada sekitar 200.000 warga Kabupaten Bandung yang masuk kategori miskin. Keberadaan Sekolah Rakyat akan menjadi salah satu instrumen ampuh untuk memutus mata rantai kemiskinan,” kata Hailuki di Gedung DPRD Kabupaten Bandung, Rabu (21/10/2026).
Hailuki menyatakan dukungan terhadap pembangunan Sekolah Rakyat di Soreang yang menjadi aset pemerintah pusat dan di Ciwidey yang menjadi aset pemerintah kabupaten. Untuk lokasi Ciwidey, dukungan daerah mencakup penyediaan lahan seluas tujuh hektare, anggaran pembangunan jalan akses, serta tembok penahan tanah untuk mengantisipasi longsor.
Adapun di Soreang, dukungan diarahkan pada perbaikan saluran air di kawasan permukiman sekitar sekolah guna mengantisipasi limpasan air saat hujan. Menurut Hailuki, kesiapan infrastruktur penting agar pembangunan fasilitas pendidikan tersebut juga memperhatikan keselamatan dan kenyamanan warga sekitar.
Baca Juga:
Hadiri Muktamar XI Al Khairiyah, Andra Soni Paparkan Program Sekolah Gratis di BantenWakil Ketua Fraksi Demokrat DPRD Kabupaten Bandung ini menegaskan, penerima manfaat Sekolah Rakyat harus benar-benar berasal dari kelompok desil 1 dan 2 berdasarkan kondisi ekonomi faktual. Di sisi lain, orang tua siswa perlu mendapatkan pelatihan keterampilan dan program pemberdayaan ekonomi dengan target membantu keluarga keluar dari kemiskinan ekstrem dalam waktu paling lama lima tahun.(*)