KETIK, JAKARTA – Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) Muhammad Qodari mengatakan, Presiden Prabowo mengingatkan jajaran pemerintahan termasuk birokrasi, TNI, Polri, dan Kejaksaan, agar melakukan evaluasi di masing-masing institusi.
Pernyataan ini disampaikan Qodari dalam keterangan resminya, Senin 13 Juni 2026 kemarin. "Seluruh aparat negara harus menyadari bahwa mereka adalah pelayan rakyat yang diberi amanah untuk bekerja dengan penuh tanggung jawab," katanya.
Qodari menambahkan, pemerintah menghormati seluruh proses hukum yang tengah berjalan terhadap berbagai perkara yang menjadi perhatian publik.
Penegakan hukum, kata dia, harus dilakukan secara profesional tanpa melihat latar belakang seseorang.
Ia mengatakan, penegakan hukum harus berlangsung secara adil, tanpa membedakan jabatan, kedudukan, pangkat, ataupun kekuasaan.
Baca Juga:
Kabar Gembira! Khusus Nelayan 30-200 GT, Harga BBM Jenis Solar Rp15.000 per Liter"Tidak boleh ada pihak yang memperoleh perlakuan istimewa di hadapan hukum," tegasnya.
Qodari menegaskan, pemerintah percaya setiap proses hukum memiliki mekanisme yang harus dijalankan sesuai aturan yang berlaku. Karena itu, seluruh pihak diminta menghormati proses tersebut dan tidak memberikan penilaian sebelum adanya keputusan hukum yang berkekuatan tetap.
"Penting dipahami bahwa tindakan yang dilakukan oleh oknum tidak mencerminkan keseluruhan institusi," katanya.
"Penegakan hukum yang konsisten merupakan bagian dari komitmen negara dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas," pungkas Qodari. (*)