KETIK, BLITAR – Anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi PKB, An’im Falachuddin Mahrus, menggandeng Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia menggelar sosialisasi persiapan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2027. Kegiatan berlangsung di Pondok Pesantren Salafiyah Darur Roja’, Desa Selokajang, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar, Selasa 28 Juli 2026.
Sosialisasi tersebut menjadi langkah awal pemerintah bersama DPR RI untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai berbagai perubahan kebijakan dan regulasi penyelenggaraan ibadah haji yang akan diterapkan pada musim haji 2027.
Anggota Komisi VIII DPR RI, An’im Falachuddin Mahrus atau yang akrab disapa Gus An’im mengatakan, kegiatan tersebut merupakan agenda bersama Komisi VIII DPR RI dengan mitra kerja Kementerian Haji dan Umrah RI.
“Jadi ini agenda kita Komisi VIII bersama rekan kerja kita Kementerian Haji dalam rangka sosialisasi pemberangkatan haji 2027,” ujar Gus An’im usai kegiatan.
Menurutnya, sosialisasi dilakukan lebih awal agar proses transisi dan persiapan penyelenggaraan haji di bawah Kementerian Haji dan Umrah dapat berjalan lebih optimal.
“Memang kita awali sosialisasi ini agar persiapan penyerahan penyelenggaraan keberangkatan haji bisa lebih baik lagi,” katanya.
Dalam kesempatan tersebut, masyarakat juga diberikan gambaran mengenai sejumlah aturan baru yang tengah disiapkan pemerintah, termasuk ketentuan terkait aspek istitha’ah atau kemampuan calon jemaah haji sebelum diberangkatkan.
“Jadi nanti Kementerian Haji akan mensosialisasikan aturan-aturan baru tentang ketetapan istitha’ah dan lain-lainnya,” jelasnya.
Gus An’im juga menyinggung kondisi geopolitik dunia yang sempat menjadi perhatian publik menjelang musim haji. Namun, ia memastikan hingga saat ini konflik internasional belum berdampak terhadap kuota haji Indonesia.
“Kita rasa geopolitik global terkait perang alhamdulillah tidak terlalu mempengaruhi kuota haji untuk tahun depan,” ungkapnya.
Ia menambahkan, pengalaman penyelenggaraan haji tahun 2026 menunjukkan situasi keamanan internasional tidak mengganggu pelaksanaan ibadah maupun jumlah kuota yang diterima Indonesia.
“Berdasarkan pengalaman tahun ini, keberangkatan kemarin kuota haji tidak ada pengaruhnya,” imbuhnya.
Meski demikian, Komisi VIII DPR RI tetap meminta Kementerian Haji dan Umrah RI menyiapkan berbagai skenario antisipasi apabila terjadi eskalasi konflik di kawasan Timur Tengah.
“Alhamdulillah Amerika dan Iran juga tahu diri tidak sampai memperluas eskalasi perang hingga ke Saudi Arabia, terutama di Tanah Suci,” ujarnya.
“Namun melihat sekarang Houthi Yaman mulai menyerang sebagian wilayah Saudi Arabia, kita juga mewanti-wanti Kementerian Haji untuk mempersiapkan planning-planning-nya,” sambungnya.
Lebih lanjut, Gus An’im berharap pemerintah Arab Saudi dapat terus melakukan pengembangan fasilitas penyelenggaraan ibadah haji sehingga mampu menampung lebih banyak jemaah dari berbagai negara, termasuk Indonesia.
“Harapan kita di Saudi nanti lebih luas sehingga bisa menampung lebih banyak kuota haji. Dengan begitu secara nasional kuota haji Indonesia juga bisa meningkat pada tahun depan,” pungkasnya.
