Wakil Ketua DPRD Kota Batu: Efisiensi Ekstrem Bisa Hambat Ekonomi

KETIK, BATU – Upaya penghematan anggaran di Kota Batu jangan sampai mencekik ekonomi warga. Warning keras ini disampaikan DPRD Kota Batu agar pemerintah daerah jeli memilah sektor mana yang layak diefisiensi. 

Efisiensi yang dilakukan secara terlalu drastis dinilai berpotensi menurunkan daya serap produk UMKM maupun hasil pertanian masyarakat, terlebih di tengah gejolak geopolitik global yang turut berdampak pada sektor pertanian dan peternakan.

Wakil Ketua II DPRD Kota Batu, Ludi Tanarto, menilai keseimbangan antara efisiensi dan keberlangsungan aktivitas ekonomi menjadi hal penting yang perlu diperhatikan pemerintah.

Menurut Ludi, pengurangan kegiatan maupun konsumsi secara drastis berpotensi menurunkan daya serap produk masyarakat, khususnya sektor usaha kecil, pertanian, perhotelan, hingga pariwisata yang selama ini saling terhubung dalam satu rantai ekonomi.

“Efisiensi memang penting, tetapi penerapannya harus seimbang dan dilakukan perlahan. Kalau konsumsi langsung dipotong habis, sementara produksi tetap berjalan, ekonomi masyarakat justru tidak berputar,” ujarnya, Senin, 25 Mei 2026.

Ia mencontohkan, pengurangan belanja masyarakat sebenarnya tetap dapat dilakukan tanpa harus menghentikan aktivitas ekonomi secara total.

Menurutnya, pola efisiensi yang lebih bijak justru dapat menjaga keberlangsungan pelaku usaha kecil di tengah kondisi ekonomi yang dinamis.

“Misalnya dulu belanja Rp10 ribu, sekarang bisa dikurangi menjadi Rp9 ribu atau Rp8.500. Tetapi kalau sama sekali tidak belanja, warung-warung kecil bisa kehilangan pembeli. Prinsip ekonomi masyarakat itu saling terhubung,” katanya.

Politisi PKS ini menilai kebijakan pembatasan kegiatan, termasuk rapat atau agenda yang melibatkan sektor perhotelan dan pariwisata, juga perlu dipertimbangkan secara matang. 

Sebab, sektor tersebut memiliki dampak berantai terhadap pelaku usaha lainnya, mulai UMKM, transportasi, hingga petani lokal.

“Ketika semua kegiatan langsung dibatasi, hotel ikut terdampak, begitu juga pelaku usaha lain di sekitarnya. Karena itu perubahan kebijakan tidak bisa dilakukan secara frontal, harus bertahap agar seluruh rantai ekonomi tetap berjalan,” ujarnya.

Di sisi lain, ia mengapresiasi langkah pemerintah yang mulai memberikan stimulus bagi sektor peternakan, seperti program subsidi jagung melalui skema SPHP. 

Menurutnya, pola serupa juga perlu dipikirkan untuk membantu sektor pertanian agar hasil produksi masyarakat tetap terserap pasar.

Ludi mendorong pemerintah daerah maupun pemerintah pusat menghadirkan terobosan yang mampu menggerakkan ekonomi lokal, salah satunya melalui kegiatan atau event yang melibatkan produk-produk masyarakat.

“Pemerintah bisa menghadirkan event atau kegiatan yang mampu menyerap hasil pertanian dan produk masyarakat. Mungkin terlihat sederhana, tetapi sebenarnya itu membantu roda ekonomi tetap bergerak,” tuturnya.

Ia menambahkan, Kota Batu memiliki potensi besar di sektor wisata dan pertanian yang dapat dikolaborasikan untuk meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat secara berkelanjutan.

“Ketika ada kunjungan wisata dan kegiatan masyarakat berjalan, produk pertanian ikut terserap, UMKM hidup, dan ekonomi masyarakat ikut bergerak. Jadi efisiensi tetap perlu, tetapi harus dijalankan secara bijak agar keseimbangan ekonomi tetap terjaga,” pungkasnya. (*)