KETIK, JAKARTA – Presiden Republik Indonesia (RI) Prabowo Subianto, menyebut ada kebocoran anggaran akibat praktik laporan ekspor palsu oleh pengusaha yang merugikan keuangan negara hingga ribuan triliun rupiah.

Pernyataan ini disampaikan Prabowo, dalam acara penutupan Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama 2026 di Bangkalan, Jawa Timur.

"Kita telah rugi Rp908 miliar dolar selama 34 tahun atau Rp15 ribu triliun," katanya.

"Rp15 ribu triliun saudara-saudara, ini semua data keluar saya ingin sampaikan dalam forum ini," lanjutnya.

Hal ini, kata Prabowo, turut berdampak pada kesejahteraan gaji guru yang kecil, maupun berdampak pada gaji pegawai negeri.

Baca Juga:
Diresmikan Prabowo, Jalan Inpres Rp14 Miliar di Sampang Ternyata 75 Persen Akses Menuju Lokasi Dibangun Swadaya Masyarakat

Tidak hanya itu, ini turut berdampak terhadap anggaran yang selalu kurang. Oleh sebab itu, orang nomor satu di Indonesia ini mengaku sedang membenahi kebocoran tersebut.

"Saya ingin saudara-saudara NU sebagai pemimpin, sebagai ulama, sebagai guru, sebagai pembimbing rakyat harus mengerti kenapa gaji guru tidak bisa baik, kenapa gaji pegawai negeri tidak bisa baik, kenapa anggaran selalu kurang," jelasnya.

"Karena uangnya nggak ada," lanjutnya.

Menurut Presiden, angka kerugian tersebut dihimpun dari analisis data United Nations Comtrade yang diolah oleh Dewan Ekonomi Nasional, terutama terkait praktik under-invoicing atau pelaporan ekspor yang tidak sesuai nilai sebenarnya.

Baca Juga:
Di Hadapan Ulama NU, Presiden Prabowo Ungkap 5 Juta Hektare Sawit Ilegal Sukses Direbut Negara

Ia menjelaskan bahwa, sebagian pelaku usaha diduga memanipulasi data pengiriman komoditas, misalnya dengan melaporkan jumlah ekspor lebih kecil dari yang sebenarnya dilakukan.

Contohnya, dalam satu kasus, pengiriman seribu ton barang, itu hanya dilaporkan setengahnya kepada otoritas terkait. Kendati demikian, Prabowo menyebut kebocoran ekonomi nasional diperkirakan mencapai sekitar Rp2.500 triliun per tahun dan saat ini sedang ditangani melalui berbagai langkah perbaikan oleh pemerintah.

"Hanya bangsa yang bodoh yang akan meneruskan suatu sistem di mana kekayaan bangsa tidak tinggal di bangsa itu," pungkas Prabowo. (*)