Usai Dilantik, ICMI Orda Bangkalan Dorong Industrialisasi Berbasis Lokal

KETIK, BANGKALAN – Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Orda Bangkalan resmi dilantik di Aula Syaichona Holil, Gedung Rektorat Universitas Trunojoyo Madura (UTM), Telang, Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan, Rabu, 16 September 2026.

Pelantikan tersebut diawali seminar bertema “Akselerasi Sarpras Terpadu dan Pemetaan Simpul Pertumbuhan Ekonomi Terpadu Menuju Bangkalan Industri 2030”.

Dalam momentum tersebut, Dr. Abdul Aziz Jakfar terpilih sebagai Ketua ICMI Orda Bangkalan periode 2026–2031. Kepengurusan baru ICMI Bangkalan pun langsung menyoroti arah industrialisasi yang tengah didorong di Bangkalan dan Madura.

ICMI menilai pembangunan industri tidak cukup hanya berorientasi pada penyediaan kawasan dan infrastruktur. Industrialisasi juga perlu menciptakan mata rantai ekonomi yang melibatkan masyarakat lokal.

Ketua ICMI Orda Bangkalan, Dr. Abdul Aziz Jakfar, mengatakan ICMI memiliki ruang untuk memberikan gagasan dan pemikiran yang disesuaikan dengan persoalan serta potensi daerah.

“ICMI itu secara koridornya kan gagasan, ide-ide, gagasan, pemikiran yang harus diterjemahkan dengan kondisi, situasi Bangkalan seperti apa saat ini. Yang paling kelihatan di depan mata, industrialisasi Bangkalan-Madura,” kata Abdul Aziz.

Menurut Abdul Aziz, pengembangan kawasan industri ke depan perlu dirancang secara terpadu agar pertumbuhan ekonomi tidak hanya terkonsentrasi di wilayah tertentu.

Ia menyebut sejumlah kawasan yang selama ini menjadi pembahasan, termasuk KKJSM dan Socah. Namun, Abdul Aziz menilai kawasan Bulu Pandan juga memiliki potensi strategis, terutama karena didukung keberadaan infrastruktur pelabuhan.

“Kita usul yang Bulu Pandan, makanya di seminar kita hadirkan pakar pelabuhan, beliau mengatakan dari tujuh jenis pelabuhan di Tanjung Perak dan sekitarnya itu justru Tanjung Bulu Pandan layak menjadi pelabuhan internasional,” ujarnya.

Abdul Aziz menilai keberadaan pelabuhan tersebut dapat menjadi penopang aktivitas perdagangan dalam jangka panjang, khususnya untuk pergerakan barang dalam volume besar.

“Jadi itu ke depan produk-produk ekspor impor bertumpu pada pelabuhan itu. Dan itu jangka panjang, yang akan datang, pasti mau tidak mau produk-produk yang kita kirim dengan tonase besar harus melewati pelabuhan,” katanya.

Ia bahkan melihat posisi Madura memiliki arti strategis bagi pengembangan ekonomi Jawa Timur hingga kawasan Indonesia bagian timur.

“Pelabuhan yang sangat siap di Jawa Timur itu ada di Madura. Bahkan itulah sebenarnya pintu masa depan Indonesia Timur,” tegasnya.

Dorong Ekosistem Halal

Selain infrastruktur, ICMI Bangkalan menyoroti pentingnya membangun ekosistem ekonomi yang sesuai dengan karakter sosial dan budaya masyarakat Madura.

Salah satu gagasan yang didorong adalah pengembangan ekosistem halal sebagai bagian dari proses industrialisasi.

“Ekosistem yang harus dibangun di Bangkalan, ber-ekosistem halal misalnya. Itu salah satu cerminan bahwa budaya kita, adat istiadat yang islami tidak terserabut dengan adanya perubahan, tapi tetap berakar pada nilai-nilai yang kita miliki,” jelas Abdul Aziz.

Ia juga menekankan pentingnya pola kemitraan antara kawasan industri dan pelaku ekonomi lokal. Menurutnya, kawasan industri jangan sampai menjadi ruang eksklusif yang terpisah dari kehidupan masyarakat di sekitarnya.

“Jadi saya lebih usul kemitraan dengan potensi lokal yang sudah ada. Jadi boleh kawasan itu ada di 500, 1.000, 3.000 hektare yang dipegang. Tetapi mitra yang harus kita bangun adalah potensi lokal yang ada di Bangkalan bahkan Madura,” paparnya.

Abdul Aziz mencontohkan sektor pertanian sebagai salah satu potensi yang dapat diintegrasikan dengan kebutuhan industri. Ia menyebut luas lahan tegalan yang menurutnya dapat menjadi kekuatan ekonomi apabila dikelola sebagai bagian dari rantai pasok kawasan industri.

“Kita punya jagung dengan 360.000 hektare lahan tegalan. Itu luar biasa. Jadi kalau itu menjadi mitranya kawasan industri yang hanya 1.000 hektare, 300.000-nya merupakan kekuatan yang luar biasa untuk industri yang akan masuk atau kawasan yang akan dibangun ini,” katanya.

Menurutnya, keterlibatan petani dalam rantai produksi akan memperluas dampak ekonomi industrialisasi sekaligus membuka peluang agar manfaat pembangunan tidak hanya dinikmati pemilik modal.

“Bayangkan kalau 300.000 hektare itu masing-masing petaninya ada dua orang satu hektarnya, itu sudah 700.000 petaninya akan terangkut. Bayangkan kekuatan ekonomi itu, betul-betul tidak ada kesenjangan lagi. Kawasan boleh maju, tetapi masyarakatnya harus juga ikut maju,” tuturnya.

Karena itu, ICMI mendorong industrialisasi Bangkalan-Madura tidak hanya bertumpu pada kawasan manufaktur. Sektor pertanian, perikanan, kelautan, tambak, hingga infrastruktur pelabuhan dinilai perlu terhubung dalam satu ekosistem ekonomi.

“Lebih kepada potensi yang dimiliki oleh Bangkalan-Madura itu. Apa? Tanah-tanah kita, petambak kita, nelayan kita, petani kita itu harus terlibat,” tegas Abdul Aziz.

Ia berharap konsep tersebut dapat menjadi model pengembangan kawasan industri yang tidak memisahkan kawasan industri dari masyarakat.

“Jadi kawasan itu tidak boleh terkotak-kotak. Ini bisa menjadi contoh. Bangkalan kalau bisa seperti itu akan menjadi contoh pengembangan kawasan di Indonesia,” pungkasnya.

IKAMA Dukung Industrialisasi Libatkan Masyarakat

Gagasan tersebut mendapat perhatian dari Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Keluarga Madura (DPP IKAMA), H. Muhammad Rawi. Ia menilai peran ICMI penting dalam memberikan gagasan strategis agar industrialisasi Bangkalan dan Madura tidak berhenti pada pembangunan fisik.

“Peran ICMI sangat penting sebagai lembaga yang memberikan arah pemikiran dan masukan strategis. Industrialisasi di Bangkalan dan Madura harus dirancang dengan melibatkan masyarakat sejak awal, bukan setelah semuanya berjalan,” ujar H. Muhammad Rawi.

Menurut Rawi, kelompok yang harus mendapat ruang dalam proses industrialisasi antara lain petani, nelayan, petambak, pelaku usaha kecil, hingga generasi muda.

Ia juga menekankan sejumlah aspek yang perlu diperhatikan, mulai dari transparansi, perlindungan lahan masyarakat, peningkatan keterampilan tenaga kerja lokal, hingga pola kemitraan yang adil antara investor dan pelaku ekonomi daerah.

“Jangan sampai masyarakat Madura hanya menjadi penonton atau buruh di daerahnya sendiri. Mereka harus menjadi bagian dari rantai produksi, pemasok, pengusaha, dan penerima manfaat utama dari industrialisasi,” katanya.

Pengusaha Jakarta asal Bangkalan, Madura, itu juga mendukung gagasan pengembangan pelabuhan dan kawasan industri yang terintegrasi dengan potensi lokal. Namun, ia mengingatkan agar pembangunan tetap memperhatikan lingkungan, tata ruang, budaya, serta nilai sosial dan keagamaan masyarakat.

“Industrialisasi harus membawa kesejahteraan, bukan menambah kesenjangan. Karena itu, gagasan ICMI tentang penguatan ekosistem halal, kemitraan dengan potensi lokal, dan keterlibatan masyarakat harus menjadi bagian penting dalam kebijakan pemerintah,” tuturnya.

Ia berharap pemerintah daerah, pemerintah pusat, ICMI, IKAMA, perguruan tinggi, dunia usaha, dan masyarakat dapat membuka ruang komunikasi bersama untuk menyusun arah industrialisasi Bangkalan dan Madura.

“Kalau semua pihak duduk bersama dan memiliki komitmen yang sama, industrialisasi bisa menjadi momentum kebangkitan ekonomi Madura. Tetapi keberhasilannya harus diukur dari seberapa besar masyarakat lokal ikut tumbuh dan sejahtera,” pungkas H. Muhammad Rawi. (*)