UB Tegaskan Komitmen Antigratifikasi, Perketat Pengadaan Barang-Jasa

KETIK, MALANG – Dalam upaya memperkuat budaya antigratifikasi di lingkungan perguruan tinggi, Satuan Pengawas Internal (SPI) Universitas Brawijaya (UB) menyelenggarakan sosialisasi pengendalian gratifikasi pada Selasa, 10 November 2026.

Kegiatan ini merupakan langkah UB sebagai pionir dalam membangun ekosistem antikorupsi di perguruan tinggi. Upaya tersebut bukan sekadar pencapaian, melainkan bentuk tanggung jawab hukum dalam mengelola dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun dana masyarakat. 

Salah satu persoalan yang belum tertangani dengan baik di Indonesia adalah pengadaan yang belum optimal dalam menghasilkan barang dan jasa berkualitas.

Wakil Rektor II UB, Dr. Muchamad Ali Safaat, S.H., M.H., menyampaikan bahwa sosialisasi ini bertujuan agar proses pengadaan barang dan jasa serta pelayanan di UB dapat berjalan lebih baik, dengan standar kualitas yang terpenuhi.

Selain itu, layanan di UB diharapkan menjadi lebih berkualitas, bebas dari perilaku diskriminatif, serta terhindar dari tindakan merugikan seperti pengurangan mutu barang dan jasa.

Ia juga menegaskan komitmen kampus untuk terus menggalakkan penanganan antikorupsi. Langkah ini tidak hanya difokuskan pada pengadaan barang dan jasa yang berkualitas, tetapi juga dijadikan sebagai media pembelajaran nyata bagi mahasiswa. Mahasiswa diharapkan tidak hanya menyerap teori di dalam kelas, tetapi juga memetik pelajaran dari lingkungan tempat mereka berinteraksi di kampus.

"Kalau misalnya di dunia kampus mereka menyaksikan kebiasaan yang sebetulnya tidak etis dilarang oleh hukum tapi dilakukan kan tentu saja mereka seolah-olah merasa bahwa itu itu hal yang biasa, begitu. Jadi itu yang juga menjadi aspek penting," ujar Prof. Ali.

Prof. Ali mengungkapkan bahwa sosialisasi ini tidak hanya bertujuan menumbuhkan budaya antigratifikasi di kalangan staf UB, tetapi juga bagi para pemangku kepentingan (stakeholder) dan mitra kerja yang berpotensi menjadi pemberi atau penerima. Oleh karena itu, pemahaman mengenai gratifikasi perlu ditekankan secara menyeluruh.

"Khawatir ketika berubah dari kebiasaan yang dulu-dulu pernah dilakukan itu lalu tidak memperoleh pelayanan yang baik, tidak memenangkan tender dan sebagainya," ungkapnya.

Selain pemahaman mengenai gratifikasi, aturan proses pengadaan barang dan jasa serta sanksi tegas, seperti daftar hitam (blacklist), perlu diperjelas. Kompetensi para ahli dari pihak vendor atau penyedia juga perlu ditingkatkan agar UB memiliki lebih banyak opsi, sehingga proses tender dapat diikuti oleh lebih banyak peserta secara kompetitif.

Prof. Ali menuturkan bahwa hingga saat ini tidak ditemukan kasus gratifikasi maupun korupsi terkait proses pengadaan di lingkungan UB. Kendati demikian, pihak kampus masih menemukan kendala keterlambatan penyelesaian pekerjaan, yang berujung pada pengenaan denda hingga pemutusan kontrak.

"Kalau gratifikasi dan korupsi tidak ada. Adanya mungkin keterlambatan kerja, denda yang harus kita berikan, pemutusan kontrak itu ada, denda terkait dengan jaminan pemeliharaan. Nah, itu sudah ada dan sudah kita tindak lanjuti," tuturnya.(*)