KETIK, KEDIRI – Bupati Kediri, Hanindhito Himawan Pramana, mendorong pembentukan satuan tugas (satgas) kesehatan di tingkat kecamatan saat memberikan arahan kepada seluruh kepala puskesmas dan camat di Kabupaten Kediri agar lebih fokus dalam menjalankan program prioritas di sektor kesehatan.
Arahan tersebut disampaikan Mas Dhito, sapaan akrab Hanindhito, untuk memastikan berbagai program di sektor kesehatan dapat berjalan sesuai rencana pembangunan serta memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Menurutnya, saat ini Kabupaten Kediri masih memiliki sejumlah pekerjaan rumah, seperti penanganan stunting, demam berdarah dengue (DBD), tuberkulosis (TBC), hingga memastikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai program prioritas Presiden Prabowo Subianto berjalan optimal. Untuk mengoptimalkan berbagai program tersebut, Mas Dhito meminta kepala puskesmas dan camat membentuk satgas lintas sektor.
"Saya minta dibentuk satgas di tiap kecamatan, tidak hanya berbicara tentang penanganan stunting, tetapi juga TBC dan demam berdarah," kata Mas Dhito usai memberikan arahan di Ruang Joyoboyo, Kantor Pemerintah Kabupaten Kediri.
Setelah satgas terbentuk, lanjut Mas Dhito, setiap kecamatan diharapkan memiliki data yang akurat dan mutakhir mengenai setiap persoalan kesehatan. Untuk kasus stunting, misalnya, ia meminta jumlah anak yang mengalami stunting di setiap kecamatan dapat terdata secara tepat.
Baca Juga:
Wamenkes Ikuti Instruksi Presiden, Pantau Pemberantasan TBC di Kota Malang"Stunting pada Agustus 2025 berada di angka 8,07 persen. Pada bulan timbang Februari 2026 turun menjadi 7,54 persen. Artinya ada penurunan. Saya minta camat wajib tahu dan memastikan datanya dihitung secara akurat," tandas bupati berkacamata tersebut.
Selain stunting, lanjutnya, pemeriksaan kesehatan lansia secara berkala juga wajib dilakukan oleh puskesmas. Pasalnya, masih ditemukan sejumlah lansia yang belum tersentuh layanan kesehatan karena berbagai kendala, salah satunya belum memiliki KTP Kabupaten Kediri.
Kemudian, terkait penanganan demam berdarah maupun TBC, bupati yang telah menjabat selama dua periode itu meminta peningkatan tracing atau pelacakan guna meminimalkan penyebaran penyakit. Ia menegaskan camat dan kepala puskesmas harus menjalin koordinasi secara intensif, termasuk melakukan pembaruan data secara berkala.
"Camat sama Kepala Puskesmas komunikasinya harus harmonis. Saling mengoreksi boleh karena ini urusan kesehatan," pungkasnya.