KETIK, JAKARTA – Irjen Ahrie Sonta dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) atau dipecat dari kedinasan Polri setelah menjalani Sidang Kode Etik Profesi Polri (KEPP), Selasa, 10 November 2026.
Mantan Kadivkum Polri tersebut sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.
Putusan sidang disampaikan Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir di Mabes Polri, Jakarta Selatan.
Ia menyatakan Ahrie Sonta terbukti melakukan pelanggaran sehingga dijatuhi sanksi PTDH.
"Pemberhentian dengan tidak hormat sebagai anggota Polri," kata Isir.
Baca Juga:
Dampingi 2 Menteri di Tangerang, Gubernur Banten Andra Soni: Program Ini Sejalan dengan Komitmen Presiden PrabowoSebelumnya, Ahrie Sonta ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto pada Selasa, 3 November 2026.
Dalam kasus tersebut, penyidik juga menetapkan sejumlah perwira tinggi Polri lainnya sebagai tersangka.
Mereka adalah mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Irjen Eko Hadi Santoso.
Dalam perkembangan penyidikan, Irjen Slamet Uliandi juga ditetapkan sebagai tersangka baru.
Baca Juga:
Kakek Prabowo Jadi Pahlawan Nasional, Ini Kiprah Margono DjojohadikusumoKabareskrim Polri Komjen Asep Safrudin sebelumnya menyampaikan bahwa para tersangka diduga melakukan penyadapan ilegal terhadap nomor telepon Presiden Republik Indonesia.
"Diduga telah melakukan penyadapan ilegal terhadap nomor Presiden Republik Indonesia," kata Asep saat konferensi pers di Bareskrim Polri, Jakarta, Selasa, 3 November 2026.
Menurut Asep, dugaan penyadapan tersebut tidak hanya menyasar Presiden Prabowo.
Sejumlah pihak lain juga diduga menjadi target, mulai dari pejabat negara, tokoh politik, media, tokoh organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat (LSM), hingga pengusaha.
Penyadapan tanpa prosedur hukum tersebut diduga berlangsung sepanjang 2025 hingga 2026.
Para tersangka juga diduga berupaya menghapus rekam jejak log digital pada Oktober 2026 untuk mengaburkan perbuatan mereka.
Putusan PTDH terhadap Ahrie Sonta merupakan hasil proses penegakan kode etik profesi di lingkungan Polri.
Sementara itu, informasi mengenai penanganan perkara pidana para tersangka lainnya dalam bahan yang disampaikan belum memuat perkembangan lebih lanjut.(*)