KETIK, BLITAR – Persidangan kode etik terhadap seorang anggota Polres Blitar Kota berinisial Aiptu D.W. mengungkap sejumlah informasi terkait dugaan hubungan terlarang dengan seorang perempuan berinisial F.F., yang diketahui merupakan istri anggota TNI berinisial Kopda B, Kamis 19 November 2026.

Berdasarkan informasi yang dihimpun Ketik.com, dugaan peristiwa tersebut berlangsung pada Juni 2026. Bahkan, dalam keterangan yang disampaikan saat persidangan, pertemuan keduanya disebut terjadi sebanyak 19 kali di sejumlah lokasi di wilayah Blitar.

Lokasi yang disebut dalam keterangan persidangan di antaranya sebuah hotel dan rumah kontrakan. Informasi tersebut menjadi bagian dari rangkaian perkara yang kemudian diproses melalui mekanisme penegakan kode etik di lingkungan kepolisian.

Perkara ini mencuat setelah Aiptu D.W. menjalani sidang kode etik di Gedung Patriatama Polres Blitar Kota, Selasa 17 November 2026.

Dalam persidangan tersebut, berdasarkan informasi yang diperoleh Ketik.com, dijatuhkan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap anggota kepolisian yang bersangkutan.

Baca Juga:
Sidang Kode Etik Irjen Eko Hadi Santoso Hadirkan Perempuan sebagai Saksi Meringankan

Meski demikian, keputusan tersebut belum menjadi akhir dari seluruh proses. Aiptu D.W. dikabarkan menyatakan keberatan dan berencana menempuh upaya banding sesuai mekanisme yang berlaku.

Proses banding tersebut disebut akan dilaksanakan sekitar satu bulan mendatang. Dengan demikian, perkembangan perkara masih akan bergantung pada tahapan pemeriksaan lanjutan dan keputusan dari mekanisme yang berwenang.

Sementara itu, informasi mengenai hasil persidangan tersebut masih membutuhkan penjelasan resmi dari institusi kepolisian.

Saat dikonfirmasi mengenai putusan sidang kode etik Aiptu D.W., Kasi Humas Polres Blitar Kota, Samsul. mengaku belum mengetahui secara pasti hasil persidangan.

Baca Juga:
Kasus Penyadapan Presiden, Irjen Eko Hadi Santoso Dipecat dari Polri

“Saya tidak tahu, nanti saya sampaikan ke atasan,” ungkap Samsul saat dikonfirmasi awak media.

Pernyataan tersebut menunjukkan perlunya penjelasan lebih lanjut dari pihak berwenang, terutama mengenai hasil sidang, dasar penjatuhan sanksi, hingga perkembangan upaya banding yang ditempuh anggota bersangkutan.

Kasus ini menjadi perhatian karena menyangkut perilaku anggota kepolisian yang secara institusional dituntut menjaga profesionalitas, integritas, dan kehormatan institusi.

Di sisi lain, proses penegakan kode etik juga harus tetap menjunjung prinsip objektivitas dan memberikan ruang bagi setiap anggota untuk menggunakan haknya sesuai ketentuan.

Masyarakat kini menantikan kejelasan tindak lanjut perkara tersebut, termasuk kepastian hasil akhir setelah seluruh tahapan pemeriksaan dan upaya banding diselesaikan.

Ketik.com masih berupaya melakukan konfirmasi kepada pihak Polres Blitar Kota maupun pihak-pihak terkait guna memperoleh informasi yang lebih lengkap dan berimbang.