Saatnya BUMDESMA LKD Naik Kelas

BUMDESMA LKD bukan sekadar lembaga pengelola dana bergulir masyarakat. Lebih dari itu, BUMDESMA LKD merupakan representasi keberhasilan membangun ekosistem kelembagaan ekonomi desa yang memiliki potensi besar untuk terus tumbuh, berkembang, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Keberadaan BUMDESMA LKD di sejumlah kecamatan telah menunjukkan capaian yang patut diapresiasi. Berawal dari pengelolaan dana bergulir masyarakat, lembaga ini berhasil membangun sistem pengelolaan keuangan dan kelembagaan ekonomi yang memiliki aset permodalan cukup besar.

Modal sosial, pengalaman pengelolaan, serta akumulasi aset yang dimiliki menjadi kekuatan untuk mengembangkan unit-unit kegiatan ekonomi lainnya. Capaian tersebut sesungguhnya membuka peluang yang lebih luas. BUMDESMA LKD tidak harus berhenti pada aktivitas pengelolaan dana bergulir semata. 

Dengan kapasitas permodalan dan kelembagaan yang telah terbentuk, BUMDESMA LKD memiliki peluang untuk melakukan diversifikasi usaha, membangun kemitraan bisnis, mengembangkan sektor perdagangan, distribusi, pertanian, peternakan, hingga berbagai kegiatan ekonomi produktif lainnya sesuai dengan potensi dan karakteristik wilayah, inilah yang disebut sebagai membangun ekosistem ekonomi yang berkelanjutan.

Dampaknya pun tidak hanya dirasakan oleh lembaga, tetapi juga oleh masyarakat di sekitarnya. Pengembangan unit-unit usaha mampu menciptakan kesempatan kerja, membuka ruang usaha baru, menggerakkan aktivitas ekonomi lokal, serta memperluas keterlibatan masyarakat dalam kegiatan produktif. 

Bahkan, pada beberapa wilayah, keberadaan BUMDESMA LKD telah memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Desa (PADes) melalui pembagian hasil usaha kepada desa-desa yang tergabung di dalamnya.

Ini merupakan bukti bahwa kelembagaan ekonomi yang dikelola secara baik dapat menjadi instrumen penting dalam memperkuat kemandirian ekonomi desa. Namun, keberhasilan membangun aset dan mengembangkan usaha harus diikuti dengan penguatan tata kelola kelembagaan.

Besarnya aset permodalan tidak secara otomatis menjamin keberlanjutan usaha. 

Diperlukan manajemen organisasi yang profesional, transparansi dan akuntabilitas keuangan, pengelolaan risiko, perencanaan bisnis, penguatan sumber daya manusia, serta kemampuan membaca perubahan iklim ekonomi dan dinamika dunia usaha.

Di sinilah pentingnya peningkatan kapasitas atau capacity building bagi para pengelola BUMDESMA LKD. Mereka tidak cukup hanya memiliki pengalaman dalam mengelola dana bergulir, tetapi juga perlu dibekali kemampuan manajerial, kepemimpinan, kewirausahaan, negosiasi, komunikasi bisnis, pemasaran, pengembangan jejaring, serta kecakapan interpersonal atau soft skills.

BUMDESMA LKD harus mulai bertransformasi dari lembaga pengelola dana bergulir menjadi lembaga ekonomi yang adaptif, inovatif, kompetitif, dan mampu membangun kolaborasi dengan berbagai pelaku usaha.

Bantuan Permodalan Penting, tetapi Akses Investasi dan Pembiayaan Profesional Harus Dibangun

Pemberian bantuan dana permodalan kepada BUMDESMA LKD tentu bukan sesuatu yang tidak penting. Justru, dukungan permodalan tetap diperlukan, terutama untuk memperkuat fondasi kelembagaan, memperluas kegiatan usaha, dan mendorong pengembangan potensi ekonomi kawasan perdesaan.

Namun, pendekatan penguatan permodalan ke depan perlu dikembangkan lebih jauh. BUMDESMA LKD tidak selamanya dapat bergantung pada bantuan atau suntikan modal dari pemerintah.

Perlu dibangun pola pembiayaan yang lebih berkelanjutan melalui akses investasi, kemitraan usaha, serta fasilitas pinjaman permodalan dari lembaga perbankan dan lembaga keuangan lainnya.

Pola ini bukan sekadar tentang mendapatkan tambahan modal, melainkan juga membangun budaya bisnis yang profesional. Ketika BUMDESMA LKD mulai terhubung dengan sistem pembiayaan perbankan, lembaga dituntut memiliki perencanaan bisnis yang terukur, laporan keuangan yang transparan, manajemen risiko yang baik, serta kemampuan memenuhi kewajiban pembiayaan secara bertanggung jawab.

Di sinilah letak nilai strategisnya. Akses pembiayaan profesional akan mendorong BUMDESMA LKD untuk meningkatkan standar tata kelola, memperkuat akuntabilitas, membangun kredibilitas kelembagaan, dan mengembangkan usaha berdasarkan prinsip kelayakan ekonomi.

Tentu, akses pinjaman harus didasarkan pada kemampuan usaha, kelayakan arus kas, dan perhitungan risiko yang matang agar tidak menjadi beban bagi keberlanjutan lembaga. Sementara itu, skema investasi perlu dibangun melalui kemitraan yang saling menguntungkan dan tetap melindungi kepentingan desa.

Dengan demikian, bantuan pemerintah tetap menjadi instrumen penguatan, tetapi akses investasi dan pembiayaan profesional menjadi salah satu jalan untuk membangun kemandirian ekonomi kelembagaan.

Dalam proses transformasi tersebut, peran Pendamping Profesional menjadi sangat strategis. Pendamping Profesional tidak cukup hanya menjalankan fungsi administratif, fasilitasi pelaporan, maupun memastikan pemenuhan regulasi.

Lebih dari itu, Pendamping Profesional diharapkan mampu menjadi fasilitator perubahan, penggerak inovasi, sekaligus mitra strategis bagi pengelola BUMDESMA LKD dalam meningkatkan kapasitas kelembagaan dan mengembangkan potensi bisnis.

Pendampingan harus bergerak menuju pendekatan yang lebih substantif, yaitu melakukan upgrading kapasitas pengelola, memperkuat kompetensi manajerial, membangun pola pikir kewirausahaan, serta membuka akses terhadap informasi, teknologi, pembiayaan, pasar, dan kemitraan usaha.

Dengan demikian, pendampingan tidak sekadar memastikan lembaga berjalan, tetapi juga mendorong agar lembaga tersebut semakin produktif dan memiliki daya saing.

Pada konteks inilah TAPM Pusat memiliki fungsi strategis sebagai katalisator dan agen penggerak kebijakan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal.

TAPM Pusat diharapkan mampu menjembatani kebutuhan pengembangan BUMDESMA LKD dengan berbagai program, kebijakan, dan sumber daya yang dimiliki oleh pemerintah pusat. 

Peran tersebut diwujudkan melalui penguatan koordinasi, fasilitasi kebijakan, pengembangan model bisnis, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta pembangunan jejaring kolaborasi dengan kementerian, lembaga, badan, dunia usaha, sektor perbankan, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya.

Jejaring lintas sektor menjadi kebutuhan penting, sebab pengembangan BUMDESMA LKD tidak dapat dilakukan secara parsial. Diperlukan keterhubungan antara kelembagaan ekonomi desa, akses investasi, pembiayaan perbankan, rantai pasok, teknologi, distribusi, dan pasar agar potensi ekonomi yang dimiliki benar-benar menghasilkan nilai tambah bagi masyarakat.

TAPM Pusat harus mampu menghadirkan perspektif baru bahwa BUMDESMA LKD bukan sekadar warisan kelembagaan dari program dana bergulir masyarakat, melainkan aset ekonomi kolektif yang dapat dikembangkan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi kawasan perdesaan.

Pada akhirnya, ukuran keberhasilan BUMDESMA LKD bukan hanya seberapa besar aset yang dimiliki, tetapi seberapa besar manfaat ekonomi yang mampu diciptakan, berapa banyak masyarakat yang memperoleh kesempatan kerja, seberapa besar kontribusinya terhadap PADes, serta sejauh mana lembaga tersebut mampu bertahan dan berkembang secara berkelanjutan.

Saatnya BUMDESMA LKD naik kelas. Dari pengelola dana bergulir menjadi penggerak ekonomi kawasan. Dari lembaga yang bertumpu pada bantuan menjadi lembaga yang mampu mengakses investasi dan pembiayaan profesional. Dari pengelolaan konvensional menuju tata kelola bisnis yang profesional, akuntabel, adaptif, dan berkelanjutan.

Karena pada hakikatnya, membangun ekonomi desa bukan hanya tentang menghadirkan modal, tetapi tentang membangun kapasitas, memperkuat kelembagaan, memperluas jejaring, dan memastikan setiap potensi ekonomi desa memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat.

*) AJ. Purmawan merupakan TPP-TAPM Pusat 

**) Isi tulisan di atas menjadi tanggung jawab penulis.

***) Ketentuan pengiriman naskah opini:

• Naskah dikirim ke alamat email redaksi@ketik.com
• Berikan keterangan OPINI di kolom subjek
• Panjang naskah maksimal 800 kata
• Sertakan identitas diri, foto, dan nomor HP
• Hak muat pada redaksi