Pengurus MUI Jatim 2025-2030 Dikukuhan, Gubernur Khofifah Ajak Perkuat Sinergi Cegah Kerentanan Sosial dan Bangun Dakwah Digital Moderat

KETIK, SURABAYA – Gubernur Khofifah Indar Parawansa mengajak Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Timur memperkuat sinergi dengan Pemerintah Provinsi dalam menghadapi berbagai tantangan sosial yang berkembang di era digital.

“Kolaborasi ulama dan umara menjadi kunci dalam mencegah meningkatnya kerentanan sosial sekaligus memperkuat dakwah digital yang moderat, mencerahkan, dan relevan dengan perkembangan zaman,” ujar Khofifah saat menghadiri Pengukuhan Pengurus MUI Jatim Masa Khidmat 2025–2030 sekaligus Pembukaan Musyawarah Kerja Daerah di Gedung Negara Grahadi di Surabaya pada Minggu, 12 Juli 2026.

Pada kesempatan tersebut, Prof. Dr. KH. Abdul Halim Soebahar resmi dikukuhkan sebagai Ketua Umum MUI Provinsi Jawa Timur menggantikan KH. Moh. Hasan Mutawakkil Alallah.

Dalam sambutannya, Khofifah menyampaikan apresiasi kepada kepengurusan sebelumnya atas dedikasi dalam menjaga kehidupan keagamaan yang harmonis sekaligus mengucapkan selamat kepada kepengurusan baru yang diharapkan mampu memperkuat peran MUI sebagai mitra strategis pemerintah dan pelayan umat.

"Kami meyakini, di bawah kepemimpinan yang baru, MUI Jatim akan terus menjadi pilar penyejuk, pembimbing, sekaligus benteng moral bagi masyarakat Jawa Timur yang berkarakter, religius, moderat dan majemuk," ucapnya.

Khofifah menilai tantangan yang dihadapi masyarakat saat ini semakin kompleks. Selain persoalan penyebaran hoaks dan disinformasi, masyarakat juga dihadapkan pada maraknya judi online (judol), kerentanan moral, penyalahgunaan media sosial, hingga dampak disrupsi teknologi digital dan mitigasi atas perkembangan kecerdasan artifisial (AI).

Menurut dia, berbagai persoalan tersebut tidak lagi hanya menyasar kalangan dewasa, tetapi juga semakin banyak memengaruhi anak-anak dan generasi muda melalui ruang digital.

Oleh karena itu, perempuan yang juga Ketua Dewan Pertimbangan MUI Jatim itu menekankan bahwa MUI memiliki peran penting tidak hanya sebagai lembaga pemberi fatwa, tetapi juga sebagai mitra strategis pemerintah dalam membimbing kehidupan beragama, memperkuat ukhuwah Islamiyah, menjaga nilai-nilai Islam moderat serta menghadirkan kemaslahatan bagi masyarakat.

Selain itu, Khofifah juga menyoroti perubahan pola masyarakat dalam memperoleh referensi keagamaan. Lebih dari 60 persen masyarakat, kata dia, mengakses literatur keagamaan melalui media digital sehingga ruang digital harus diisi dengan konten dakwah kredibel, moderat, dan memiliki sanad keilmuan yang jelas.

"Tingginya persentase tersebut harus benar-benar dimanfaatkan untuk syiar atau dakwah kita agar apa yang dijadikan referensi oleh masyarakat kita sanadnya benar-benar bersambung dan terhubung," ungkapnya.

Karena itu, Gubernur Khofifah mendorong MUI Jatim untuk memperkuat dakwah digital dengan melibatkan para dai muda yang adaptif terhadap perkembangan teknologi dan media sosial. Dakwah yang santun, menyejukkan dan moderat harus semakin hadir di berbagai platform digital sebagai penyeimbang terhadap maraknya disinformasi, ujaran kebencian, radikalisme hingga penyalahgunaan media sosial.

"Platform digital harus menjadi ruang strategis bagi MUI untuk mendiseminasikan berbagai pemikiran yang mencerahkan, menyejahterakan kehidupan masyarakat, sekaligus memberikan kontribusi terhadap kesehatan mental masyarakat," ungkapnya.

Gubernur Khofifah menekankan pentingnya MUI untuk melibatkan para dai-dai muda untuk menggeser ruang dakwah konvensional ke platform digital. Caranya dengan memanfaatkan media sosial sebagai media dakwah yang menyasar lebih banyak masyarakat termasuk juga generasi muda dan remaja.

Sementara itu, Ketua MUI Jatim Prof. Dr. KH. Abd. Halim Soebahar menyampaikan dalam 5 tahun ke depan langkah awal yang diambil adalah dengan menyiapkan wawasan pendalaman terkait MUI bagi seluruh pengurus MUI Jatim.

Ia menyebut dalam kepengurusan MUI Jatim terdapat 23 badan, komisi dan lembaga yang didukung oleh tenaga-tenaga professional di bidangnya yang siap untuk membangun sinergi dan kolaborasi dengan berbagai pihak termasuk Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

"Sinergi itu akan terus kita lakukan antara MUI dan kelompok-kelompok strategis baik itu jajaran pemerintahan secara horizontal maupun secara vertikal," kata Prof. Abd. Halim Soebahar.

Ia juga menyebutkan MUI telah menyiapkan dakwah melalui digital platform sebagaimana yang disampaikan Gubernur Khofifah. Hal tersebut menjadi salah satu langkah antisipatif dan solutif yang harus diikhtiarkan oleh MUI Jatim atas terjadinya berbagai permasalahan sosial akibat pengaruh media sosial. (*)