KETIK, SURABAYA – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya langsung bergerak cepat dengan menunjuk Dewan Pengawas (Dewas) Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Kebun Binatang Surabaya (KBS).
Dewas tersebut mengisi sementara kekosongan jabatan anggota direksi seiring perkembangan proses hukum yang sedang berjalan.
Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Pemkot Surabaya, Syamsul Hariadi mengatakan langkah ini diambil sesuai Peraturan Daerah (Perda) Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2026 Pasal 44 tentang Perusahaan Umum Daerah Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya.
“Kami Pemerintah Kota meminta kepada Dewan Pengawas selaku pelaksana tugas melakukan pengurusan Perumda KBS untuk secara bersama-sama dengan seluruh pegawai menjalankan operasional perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan SOP,” kata Syamsul, Jumat, 20 November 2026.
Langkah ini, lanjut Syamsul diambil untuk menjamin keberlangsungan operasional perusahaan di tengah proses hukum yang sedang berjalan ia juga menyampaikan bahwa seluruh jajaran dewas dan pegawai KBS tetap fokus menjalankan fungsi dan tanggung jawab perusahaan.
Baca Juga:
Hari Anak Sedunia, Pemkot Surabaya Ajak Pelajar Bangun Empati dan Cegah Bullying“Keberlangsungan operasional Kebun Binatang Surabaya menjadi perhatian utama, karena Kebun Binatang Surabaya memiliki tanggung jawab besar dalam pemeliharaan, perawatan, kesehatan, dan kesejahteraan satwa yang berada di dalamnya,” tegas Syamsul.
Sebagaimana diketahui, Tim Penyidik Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Jawa Timur kembali menetapkan dan menahan empat orang tersangka baru dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan keuangan Perusahaan daerah Taman Satwa Kebun Bintang Surabaya, Tahun Anggaran 2025 hingga 2026.
Keempat tersangka yakni MN (Direktur Keuangan dan SDM), NW (Direktur Operasional dan Umum), EES (anggota Badan Pengawas PDTS KBS), serta MM (advokat Kantor Ma’ruf Syah & Partner). (*)