Pemkot Blitar Kaji Ulang Skema Dana Hibah KONI, Bisa Langsung ke Cabor

KETIK, BLITAR – Pemerintah Kota (Pemkot) Blitar mulai mengevaluasi pola penyaluran dana hibah untuk Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI). Evaluasi tersebut membuka kemungkinan perubahan mekanisme agar anggaran pembinaan olahraga dapat diterima atlet dan pelatih secara lebih optimal.

Wali Kota Blitar Syauqul Muhibbin mengatakan, pemerintah memiliki sejumlah alternatif dalam menyalurkan anggaran pembinaan olahraga. Selain tetap melalui KONI, dana tersebut bisa saja diberikan langsung kepada masing-masing cabang olahraga (cabor) atau dikelola melalui Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora).

Menurutnya, pilihan mekanisme tersebut masih perlu dikaji dengan mempertimbangkan aspek administrasi, kelembagaan, hingga efektivitas penggunaan anggaran.

“Fokus kami adalah bagaimana mekanismenya paling gampang, supaya hak atlet dan pelatih bisa diterima maksimal,” ujar Syauqul Muhibbin yang akrab disapa Mas Ibin saat acara Ngobras Haornas, Jumat 11 September 2026.

Ia menjelaskan, pemerintah tidak ingin anggaran pembinaan olahraga yang cukup besar justru terserap pada proses administratif maupun kebutuhan organisasi.

Karena itu, evaluasi diperlukan untuk memastikan anggaran yang bersumber dari pemerintah benar-benar memberikan manfaat bagi atlet dan pelatih sebagai penerima manfaat utama.

Mas Ibin menyebut opsi pengelolaan melalui Dispora sebelumnya juga pernah dibahas ketika KONI Kota Blitar menghadapi persoalan legalitas.

“Kemarin sebenarnya sudah kami usulkan ketika KONI sempat bermasalah legalitas hukumnya, opsinya dikelola Dispora. Apalagi ada curhatan bahwa anggaran yang sampai ke atlet itu tidak terlalu besar,” jelasnya.

Pemkot, lanjut dia, tidak ingin persoalan kelembagaan organisasi olahraga kemudian berimbas terhadap keberlangsungan pembinaan atlet.

Mas Ibin mencontohkan mekanisme pemberian bonus bagi atlet dan pelatih yang meraih prestasi dalam Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Jawa Timur.

Pada tahun sebelumnya, Pemkot Blitar mengalokasikan bonus senilai Rp1,046 miliar yang disalurkan langsung kepada atlet dan pelatih penerima.

“Tahun kemarin bonus Rp1.046.000.000 langsung kami berikan kepada atlet, kepada pelatih. Dari pemerintah langsung ditransfer. Ndak ada Rp1 pun atau Rp0 itu diambil pemerintah,” tegasnya.

Menurut Mas Ibin, mekanisme tersebut menunjukkan bahwa pemerintah memiliki komitmen untuk memastikan anggaran yang diperuntukkan bagi atlet tidak berkurang karena proses di luar kepentingan pembinaan.

Ia juga memastikan anggaran olahraga yang telah disiapkan pemerintah tidak hilang ataupun dialihkan untuk kepentingan lain.

“Dana Anda enggak hilang! Dana Anda masih ada! Itu juga bukan dana Anda, itu dana pemerintah mau dikasihkan ke Anda!” tandasnya.

Hibah KONI Rp2,8 Miliar Masih Berproses

Terkait dana hibah KONI Kota Blitar, Pemkot memastikan anggaran sekitar Rp2,8 miliar telah disiapkan.

Namun, pencairannya masih menunggu penyelesaian proses administrasi dan legalitas kelembagaan KONI.

Mas Ibin menegaskan pemerintah tidak dapat mencairkan anggaran tersebut tanpa memastikan seluruh persyaratan yang diwajibkan telah terpenuhi.

“Ya, nanti kalau proses-proses hukumnya sudah legal, sudah formal, maka pasti akan dicairkan,” katanya.

Menurutnya, kondisi tersebut bukan berarti Pemkot Blitar menahan anggaran olahraga. Pemerintah hanya memastikan penggunaan dana hibah tetap berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pemkot juga berharap persoalan mekanisme pengelolaan anggaran tidak kembali memunculkan keluhan dari atlet maupun pelatih.

Evaluasi pola penyaluran dana menjadi salah satu opsi untuk memastikan anggaran pembinaan dapat memberikan dampak yang lebih besar terhadap peningkatan prestasi olahraga Kota Blitar.

KONI Nyatakan Siap dengan Keputusan Pemkot

Sementara itu, Plt Ketua KONI Kota Blitar Elim Tyu Samba menyatakan pihaknya siap mengikuti mekanisme yang nantinya ditetapkan Pemkot Blitar.

Menurut Elim, KONI tidak mempermasalahkan apakah dana hibah nantinya tetap disalurkan melalui KONI, dikelola Dispora, maupun diberikan langsung kepada cabor.

“Mohon memakai hati nurani! Kami siap dengan segala keputusan wali kota, kami siap!” ujar Elim.

Ia bahkan menegaskan kesiapan tersebut berlaku untuk berbagai skema yang kemungkinan diterapkan pemerintah.

“Anggaran diturunkan melalui KONI, kami siap! Anggaran melalui Dispora, kami siap! Dan anggaran melalui cabor-cabor, kami siap!” tegasnya.

Bagi Elim, persoalan utama bukan terletak pada lembaga yang mengelola anggaran. Yang lebih penting adalah keberlanjutan pembinaan dan terpenuhinya kebutuhan atlet.

“Perlu diingat, ini adalah bukan perkara anggaran melalui KONI, tapi adalah anggaran untuk pembinaan atlet,” pungkasnya.

Evaluasi yang dilakukan Pemkot Blitar tersebut kini menjadi titik penting dalam menentukan arah tata kelola anggaran olahraga. Apapun mekanisme yang dipilih, pemerintah dituntut memastikan dana pembinaan benar-benar bermuara pada peningkatan prestasi atlet dan pelatih Kota Blitar.