Pemkot Blitar Kaji Hibah Langsung ke Cabor, Mas Ibin: Jangan Sampai Atlet Jadi Korban Polemik KONI

KETIK, BLITAR – Polemik yang terjadi di tubuh KONI Kota Blitar mulai mendapat perhatian serius dari Pemerintah Kota Blitar. Wali Kota Blitar Syauqul Muhibbin atau yang akrab disapa Mas Ibin membuka ruang diskusi bersama insan olahraga untuk mencari solusi agar pembinaan atlet tetap berjalan di tengah dinamika organisasi olahraga tersebut.

Diskusi bertajuk “Sapa Mas Wali” itu digelar santai di rumah dinas wali kota dan dihadiri atlet, pelatih, pengurus cabang olahraga (cabor), Ketua DPRD Kota Blitar, pengurus KONI demisioner hingga unsur Forkopimda, Sabtu malam 23 Mei 2026. 

Mas Ibin mengatakan forum tersebut digelar spontan setelah dirinya menerima banyak masukan dan keresahan dari pelaku olahraga di Kota Blitar.

“Teman-teman ingin ngobrol soal olahraga untuk kemajuan Kota Blitar, termasuk sport tourism dan pembinaan atlet ke depan,” ujar Mas Ibin.

Dalam pertemuan itu, berbagai persoalan olahraga dibahas, mulai pembinaan atlet, kesejahteraan pelatih hingga kondisi KONI pasca pemilihan ketua baru yang memunculkan polemik.

Pemkot Blitar kini tengah menyiapkan sejumlah opsi agar pembinaan olahraga tidak terganggu persoalan kelembagaan. Salah satu opsi yang mengemuka yakni kemungkinan penyaluran hibah langsung kepada cabang olahraga maupun atlet tanpa melalui KONI.

“Pemerintah memiliki fleksibilitas dalam pembinaan olahraga. Jadi opsinya bisa langsung ke atlet, langsung ke pelatih, bahkan memungkinkan hibah langsung ke cabang olahraga,” katanya.

Menurut Mas Ibin, pola serupa sebenarnya pernah dilakukan sebelumnya, seperti pemberian reward atlet melalui Dispora Kota Blitar. Karena itu, skema pembinaan langsung dinilai memungkinkan diterapkan ke depan.

Meski begitu, ia menegaskan seluruh mekanisme tetap harus memenuhi aspek akuntabilitas dan tata kelola anggaran yang baik.

“Kalau hibah langsung ke cabor dilakukan, maka cabor juga harus siap mengelola anggaran dengan baik. Pemerintah tentu akan memberikan pendampingan terkait tata kelola dan laporan pertanggungjawaban,” jelasnya.

Mas Ibin juga mengakui pemerintah saat ini masih berhati-hati dalam mengambil keputusan terkait hibah daerah karena adanya persoalan hukum yang dikaji dalam kepengurusan KONI hasil pemilihan terakhir.

“Kalau melihat kondisi saat ini, problem hukumnya cukup banyak. Pemerintah harus berhati-hati dalam melakukan hubungan hukum atau penyaluran hibah daerah,” ujarnya.

Pemkot Blitar disebut tengah meminta masukan dari sejumlah lembaga, termasuk BPK dan aparat penegak hukum, agar kebijakan yang diambil tidak menyalahi aturan.

“Jangan sampai hibah yang disalurkan justru menyalahi aturan. Karena itu kami melakukan kajian secara detail,” tambahnya.

Ia menegaskan pemerintah tidak ingin polemik organisasi berdampak pada atlet maupun pelatih.

“Kalau memang ada problem di tingkat kelembagaan, pemerintah harus menyiapkan opsi lain agar pembinaan atlet tetap berjalan,” tegasnya.

Mas Ibin juga meminta Dispora Kota Blitar hadir lebih aktif mendampingi atlet dan pelatih.

“Dispora harus menjadi bapaknya para atlet dan pelatih. Ketika atlet merasa down, pemerintah harus hadir memberikan support,” katanya.

Selain fokus pada prestasi, Pemkot Blitar juga mulai mendorong olahraga sebagai bagian dari pengembangan sport tourism untuk meningkatkan aktivitas ekonomi dan keramaian kota.

“Kami ingin olahraga tetap berprestasi sekaligus bisa menjadi bagian dari sport tourism untuk meramaikan Kota Blitar,” pungkasnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Blitar Syahrul Alim menyatakan pihaknya terbuka jika ke depan Pemkot Blitar memilih skema hibah langsung kepada cabang olahraga.

“Kalau memang nanti ke depannya Pemkot Blitar mau langsung menyalurkan dana hibah ke cabor-cabor ya monggo saja. Mari nanti kita lihat dan pelajari bersama mekanismenya ke depannya seperti apa, karena sebelumnya belum pernah ada case seperti itu di Kota Blitar,” ujarnya.