Pemkab Lebak Dukung Penguatan Ekosistem Komoditas Padi, Siap Perkuat Hilirisasi dan Akses Pembiayaan Petani

KETIK, LEBAK – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebak menegaskan komitmennya dalam mendukung pengembangan ekosistem komoditas padi secara terintegrasi sebagai upaya memperkuat ketahanan pangan, meningkatkan kesejahteraan petani, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Komitmen tersebut disampaikan Asisten Administrasi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Lebak, Rahmat, saat menghadiri Focus Group Discussion (FGD) Lanjutan Pengembangan Ekonomi Daerah (PED) Komoditas Padi Provinsi Banten Tahun 2026 yang diselenggarakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Banten di Aula Sekretariat Daerah Kabupaten Lebak, Selasa 21 Juli 2026. 

Kegiatan tersebut dilanjutkan dengan kunjungan lapangan ke Rice Milling Unit (RMU) PT Lebak Niaga (Perseroda).

Rahmat mengatakan, Kabupaten Lebak sebagai salah satu sentra produksi padi di Provinsi Banten memiliki peran strategis dalam menjaga ketahanan pangan sekaligus menjadi penopang perekonomian masyarakat. 

Oleh karena itu, pembangunan sektor pertanian harus dilakukan secara menyeluruh, mulai dari hulu hingga hilir.

"Pertanian, khususnya komoditas padi, merupakan sektor yang sangat strategis bagi Kabupaten Lebak. Selain menjadi penyangga ketahanan pangan, sektor ini juga menjadi sumber penghidupan bagi sebagian besar masyarakat. Karena itu, pengembangannya tidak bisa dilakukan secara parsial, tetapi harus dibangun melalui kolaborasi seluruh pemangku kepentingan dalam satu ekosistem yang terintegrasi," kata Rahmat kepada wartawan.

Menurut Rahmat, hasil pemetaan yang dilakukan OJK Provinsi Banten bersama para pemangku kepentingan menunjukkan masih adanya sejumlah tantangan yang perlu diselesaikan. Di antaranya keterbatasan fasilitas pascapanen, mutu gabah yang belum optimal, akses pembiayaan petani yang masih rendah, belum maksimalnya penyerapan gabah oleh BUMD, hingga tingginya risiko pembiayaan di sektor pertanian.

"Persoalan-persoalan tersebut tidak dapat diselesaikan oleh satu pihak saja. Dibutuhkan sinergi yang kuat antara pemerintah, lembaga jasa keuangan, BUMD, BULOG, perbankan, perusahaan penjamin, asuransi, kelompok tani, hingga pelaku usaha agar tercipta rantai nilai pertanian yang sehat dan berkelanjutan," ujarnya.

Rahmat menuturkan, Pemkab Lebak mendukung penuh penerapan closed-loop ecosystem, yakni model pengembangan pertanian yang mengintegrasikan penyediaan sarana produksi, budidaya, pembiayaan, pendampingan, pengolahan pascapanen, pemasaran hingga mitigasi risiko dalam satu sistem yang saling terhubung.

"Dengan pendekatan tersebut, petani tidak lagi berjalan sendiri. Mereka memperoleh kepastian akses pembiayaan, pendampingan, pasar, hingga perlindungan usaha. Ini menjadi langkah penting untuk meningkatkan produktivitas sekaligus kesejahteraan petani," katanya.

Ia juga menilai keberadaan Rice Milling Unit (RMU) PT Lebak Niaga (Perseroda) memiliki posisi strategis sebagai pusat hilirisasi komoditas padi di Kabupaten Lebak. 

Menurutnya, penguatan kapasitas RMU akan berdampak langsung terhadap peningkatan penyerapan gabah petani serta menghasilkan beras berkualitas yang memiliki nilai tambah lebih tinggi.

"Ke depan kami berharap PT Lebak Niaga semakin diperkuat, baik dari sisi permodalan, modernisasi teknologi maupun kemitraannya dengan kelompok tani. Dengan demikian, penyerapan gabah petani dapat meningkat, kualitas beras semakin baik, cadangan pangan daerah semakin kuat, dan pada akhirnya memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi masyarakat," jelasnya.

Rahmat berharap FGD tersebut tidak hanya berhenti pada pembahasan berbagai persoalan, tetapi mampu menghasilkan rekomendasi yang konkret dan dapat segera diimplementasikan.

"Kami berharap forum ini melahirkan langkah-langkah nyata, mulai dari penguatan kelembagaan petani, modernisasi pascapanen, perluasan pembiayaan melalui skema Value Chain Financing, penguatan asuransi pertanian, digitalisasi tata niaga, hingga optimalisasi peran BUMD sebagai offtaker. Seluruh rekomendasi tersebut diharapkan menjadi dasar penyusunan roadmap pengembangan komoditas padi di Provinsi Banten," tuturnya.

Rahmat optimistis sinergi antara pemerintah daerah, OJK, lembaga keuangan, dunia usaha, dan para petani akan mampu menjadikan Kabupaten Lebak sebagai salah satu model pengembangan ekosistem komoditas padi di Provinsi Banten.

"Kolaborasi adalah kunci. Dengan kerja sama yang kuat, kami yakin Kabupaten Lebak dapat menjadi contoh pengembangan komoditas padi yang modern, produktif, berdaya saing, serta mampu meningkatkan kesejahteraan petani dan memperkuat ketahanan pangan daerah maupun nasional," pungkasnya.(*)