Meskipun Batal, Proyek DED Gedung DPRD Kota Batu Senilai Rp462 Juta Banjir Kritik Warganet

KETIK, BATU – Rencana pembangunan gedung baru DPRD Kota Batu kembali menjadi sorotan publik setelah dokumen Detail Engineering Design (DED) proyek tersebut ramai beredar di media sosial. 

Meski proyek pembangunan akhirnya batal direalisasikan, desain gedung yang disusun Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Kota Batu itu tetap menuai beragam kritik dari warganet.

Diketahui, penyusunan DED pembangunan Gedung DPRD Kota Batu dilakukan pada tahun anggaran 2024 dengan nilai kontrak sebesar Rp462.194.681.

Tender proyek tersebut dimenangkan oleh PT Pilarempat Consultan yang beralamat di Jalan Kutisari Selatan 2 Nomor 54, Surabaya.

Perdebatan publik mencuat setelah sejumlah akun instagram @skyscrapercity_kotabatu yang mengunggah visual desain gedung tersebut.

Banyak netizen mempertanyakan urgensi pembangunan gedung baru DPRD di tengah sejumlah fasilitas publik di Kota Batu yang dinilai masih membutuhkan perhatian pemerintah.

Salah satu komentar disampaikan akun @ar*** yang menilai anggaran seharusnya lebih diprioritaskan untuk perbaikan fasilitas umum ramah anak dan lansia.

“Fungsinya apa? Lebih baik untuk memperbaiki fasilitas umum yang ramah anak dan lansia. Kondisi alun-alun banyak yang rusak, playground mulai membahayakan, keramik pecah, pagar dan tanaman juga banyak rusak. Dan memang untuk kepentingan umum, gedung DPRD nyempil tidak pernah dikunjungi orang, mau aspirasi juga dihalangi.(FUNGSINYA APA… mending fasum ramah anak dan lansia … Ikuloh alun² wes Podo rusak Kabeh.. biang Lala rusak Playground semi rusak dan berbahaya keramik² banyak yg rusak pagar dan tanaman banyak yg gundul di rumput² DAN MEMANG UNTUK KEPENTINGAN UMUM wong gedung DPR nyempil ga tau di parani wong Kate aspirasi Yo di halangi),” tulisnya dalam kolom komentar.

Komentar lain datang dari akun @irm*** yang mengaku jarang melihat aktivitas di gedung DPRD saat ini sehingga mempertanyakan urgensi pembangunan gedung baru dengan desain megah.

“Rumah saya dekat gedung DPRD Kota Batu, tetapi setiap lewat terlihat sepi. Jadi untuk apa dibuat semegah itu? Lebih baik anggarannya dialokasikan ke kebutuhan lain,” tulisnya.

Sorotan juga diarahkan pada fasilitas publik lain seperti playground Hutan Kota dan Alun-Alun Kota Batu yang dinilai perlu pembenahan. Akun @lyn*** meminta pemerintah lebih memprioritaskan perbaikan area bermain anak dan penambahan ruang menyusui di fasilitas umum tersebut.

“Playground Hutan Kota dan Alun-Alun tolong dibenahi terlebih dahulu, termasuk penambahan nursery room di dua tempat itu.,” tulisnya.

Sementara itu, akun @ern*** mempertanyakan konsep keterbukaan gedung DPRD apabila nantinya benar-benar dibangun. Ia berharap gedung tersebut dapat mengusung konsep ramah publik seperti Balai Kota Among Tani yang dinilai lebih terbuka bagi masyarakat.

“Memantau.. apakah ada pagarnya ini? atau nanti konsepnya akan jadi open public, untuk perkembangan kesejahteraan SDM, SDA, dan menambah tingkat toleransi lebih terhadap sesama baik antar warga, atau sesama makhluk hidup lainnya.. semoga nanti ada penjelasan konkret dari bapak/ ibu @dprd_kotabatu selain desainnya yg kolonial. Seperti desain adanya Balai Kota Among Tani, pelayanan membuat semakin terpadu tanpa pagar semoga semakin berlanjut dan tambah SAE untuk segala lini pemerintahan di @pemkotbatu_official @nurochman.sae @helisuyanto,” tulisnya. (*)