Mahkamah Agung perlu menata ulang upaya hukum perlawanan atas putusan pengadilan perkara perdata yang telah berkekuatan hukum tetap. Argumentasinya adalah selama ini upaya hukum "perlawanan" tersebut telah menjadi "alat" untuk memperpanjang penundaan eksekusi putusan pengadilan perdata, sehingga mencederai rasa keadilan bagi pihak berperkara.

Secara umum upaya hukum perlawanan tersebut telah mempermainkan proses hukum. Menurut Hukum Acara Perdata, upaya hukum perlawanan hanya dapat dilakukan oleh karena suatu putusan pengadilan merugikan kepentingan pihak ketiga atau pihak di luar perkara. Dasar hukumnya adalah Pasal 378-384 Rv dan Pasal 195 ayat (6) HIR.  

Secara teknis putusan pengadilan perdata hanya mengikat para pihak berperkara, yaitu Penggugat dan Tergugat. Berbeda dengan perkara perdata, pemeriksaan perkara tata usaha negara juga melibatkan pihak ketiga atau Tergugat Intervensi selain Penggugat dan Tergugat. Fakta selama ini terjadi "perlawanan putusan perdata telah menimbulkan ketidakadilan dan kepastian hukum, karena upaya perlawanan ini dapat dilakukan tanpa batas". 

Hal itu disebabkan perlawanan putusan perdata menghambat putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Sebagaimana laporan masyarakat, perlawanan dilakukan lebih satu kali dan bahkan terjadi 5 kali dikeluarkan Perintah Eksekusi oleh Ketua PN di Jawa yang sekalian juga dilakukan seketika perlawanan putusan perdata di sebuah pengadilan negeri.

Perlawanan putusan pengadilan juga dilakukan oleh pejabat negara baik di tingkat pemerintah pusat ataupun pemerintahan perdata. Bahkan terjadi perlawanan putusan kedua membatalkan eksekusi putusan perdata terjadi suatu pengadilan negeri di  NTT oleh pemohon perlawanan yang sama.

Baca Juga:
Andi Asrun Soroti Mekanisme Pengisian Jabatan Wapres, MPR Punya Waktu 60 Hari

Pengadilan sebelumnya telah menolak upaya perlawanan pertama. Lalu kenapa upaya perlawanan kedua oleh pemohon yang sama di pengadilan negeri yang sama oleh Ketua PN yang sama mengabulkan upaya perlawanan kedua tersebut. Kontroversi upaya perlawanan ini telah menjadi alat untuk mengulur-ulur eksekusi putusan pengadilan. Iniah bentuk ketidakadilan dan ketidakpastian hukum.(*)

*) Prof.Dr. Andi Muhammad Asrun, SH MH, Guru Besar Ilmu Hukum Konstitusi Sekolah Pascasarjana Universitas Pakuan

**) Isi tulisan di atas menjadi tanggung jawab penulis
***) Ketentuan pengiriman naskah opini:
- Naskah dikirim ke alamat email redaksi@ketik.com
Baca Juga:
KDS Dorong Aparatur Desa Lebih Percaya Diri Membangun, Inspektorat Diminta Aktif Lakukan Pendampingan
- Berikan keterangan OPINI di kolom subjek
- Panjang naskah maksimal 800 kata
- Sertakan identitas diri, foto, dan nomor HP
- Hak muat redaksi.(*)
 

Baca Juga:
Putusan MA Jadi Fakta Hukum, PW IPHI Jatim Tegaskan Kepengurusan Muktamar Bali Sah