KETIK, SURABAYA – Legislator Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur Diana AV Sasa melakukan pertemuan bersama Kapolres Magetan AKBP Bagas Sancoyoning Aji membahas persoalan kerusakan jalan provinsi, keselamatan lalu lintas hingga koordinasi penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di wilayah setempat.
"Kami membutuhkan masukan langsung dari lapangan, termasuk dari kepolisian. Sehingga ketika membahas program dan anggaran infrastruktur, kami tidak hanya berangkat dari laporan administratif, tetapi juga memahami persoalan nyata," ujar Anggota Komisi D DPRD Provinsi Jawa Timur Diana AV Sasa pada Selasa, 27 Oktober 2026.
Salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah tingginya risiko kecelakaan di jalur Sarangan menuju Tawangmangu, Karanganyar, Jawa Tengah. Menurut dia, kondisi jalan pegunungan yang memiliki turunan panjang dan tikungan tajam membutuhkan fasilitas keselamatan memadai, terutama mengantisipasi kendaraan yang mengalami gangguan pengereman.
Politisi asal PDI Perjuangan tersebut menyatakan bahwa keselamatan pengguna jalan perlu menjadi perhatian bersama. Pembangunan infrastruktur tidak cukup hanya berorientasi pada kelancaran arus kendaraan, tetapi juga harus mempertimbangkan potensi kecelakaan dan langkah pencegahannya.
Ia juga menyampaikan bahwa usulan tersebut menjadi salah satu bahan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, khususnya instansi yang menangani infrastruktur jalan. Termasuk keterlibatan Perhutani.
Baca Juga:
DPRD Jatim Tekankan Pemerataan Pendidikan dan Kesehatan dalam Pembahasan APBD Jatim 2027Pada kesempatan sama juga dibahas kondisi jalan provinsi ruas Maospati–Tawangmangu yang mengalami kerusakan di sejumlah titik. Diana Sasa menjelaskan bahwa penanganan kerusakan jalan tersebut telah masuk dalam Perubahan APBD Jawa Timur 2026 dan perencanaan APBD 2027.
"Pertemuan ini penting untuk bertukar informasi. Kepolisian punya banyak temuan di lapangan, sedangkan kami di DPRD memiliki fungsi penganggaran dan pengawasan. Dengan komunikasi baik, persoalan yang menjadi kewenangan provinsi bisa lebih cepat kita koordinasikan," tuturnya. (*)