Kontraktor Diminta Perbaiki Pembangunan Aula Kecamatan Wanasalam

KETIK, LEBAK – Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Lebak meminta kontraktor pelaksana segera memperbaiki pekerjaan pembangunan dan rehabilitasi Gedung Aula Kecamatan Wanasalam.

Permintaan tersebut disampaikan setelah tim melakukan monitoring dan menemukan sejumlah bagian pekerjaan yang belum sesuai serta masih memerlukan perbaikan dan perapihan.

Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Lebak Wahyu Hidayat mengatakan, monitoring yang dilakukan pekan kemarin itu merupakan bagian dari upaya pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah, guna memastikan setiap proyek berjalan sesuai perencanaan.

"Kami meminta kontraktor segera menindaklanjuti temuan di lapangan. Pekerjaan harus diselesaikan sesuai spesifikasi teknis dan standar kualitas yang disepakati dalam kontrak," ujar Wahyu Hidayat kepada wartawan, Rabu 21 Oktober 2026.

Menurut Wahyu, dari hasil peninjauan di lapangan, perbaikan wajib dilakukan agar hasil akhir pekerjaan sesuai dengan spesifikasi teknis, standar kualitas, dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam kontrak.

Ia menjelaskan, kegiatan monitoring dan evaluasi merupakan agenda rutin yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Lebak untuk mengawasi progres pembangunan di daerah. Langkah ini penting untuk mencegah terjadinya deviasi pekerjaan sejak dini.

Wahyu menegaskan, monitoring ini adalah wujud komitmen Pemerintah Kabupaten Lebak dalam memastikan setiap pelaksanaan pembangunan berjalan dengan baik dan akuntabel. Tujuannya agar bangunan yang dihasilkan berkualitas, aman digunakan, serta memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.

"Kami ingin memastikan setiap rupiah anggaran pembangunan menghasilkan output yang berkualitas dan dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat Kecamatan Wanasalam," kata Wahyu.

Dengan adanya perbaikan tersebut, pembangunan Gedung Aula Kecamatan Wanasalam diharapkan dapat rampung tepat mutu dan tepat waktu, sehingga segera dapat dimanfaatkan untuk menunjang kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik di tingkat kecamatan. (*)