KETIK, TRENGGALEK – Komisi IV DPRD Kabupaten Trenggalek bergerak cepat untuk menginisiasi keberadaan arsiparis di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Salah satunya dengan membuat payung hukum berupa peraturan daerah (Perda) tentang Penyelenggaraan Kearsipan.
Salah satunya dengan menggelar Focus Grup Discussion (FGD) bersama Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Trenggalek di Graha Paripurna DPRD setempat, Kamis, 19 November 2026.
"Hari ini kita menyelenggarakan FGD terkait rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Kearsipan. Ini dipandang perlu karena Perda Nomor 2 Tahun 2018 tidak bisa dilaksanakan," kata Sukarodin, Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Trenggalek kepada Ketik.com.
Sukarodin menyebut, Perda Nomor 2 Tahun 2018 sebagai penjabaran UU Nomor 3 Tahun 2009 dan PP Nomor 28 Tahun 2012. Namun, sebagai tindaklanjut dari Perda, Perbupnya diberi tenggang waktu 6 bulan masih perlu dipertanyakan keberadaannya.
Selain itu, sudah banyak aturan yang lebih tinggi yang harus disesuaikan, di antaranya Permendagri Nomor 83 Tahun 2022, Permendagri Nomor 1 Tahun 2023, serta Permen Komunikasi Nomor 6 Tahun 2025.
Baca Juga:
Komisi I DPRD Trenggalek Gandeng UNS, Bahas Raperda Riset dan Inovasi Daerah"Nah, tentu saja kita harus mengambil sikap dengan membuat Perda tentang Penyelenggaraan Kearsipan," ujarnya.
Politisi senior PKB itu menegaskan, terkait kearsipan itu sangat penting sekali, utamanya arsip yang ada di desa dan OPD. Apalagi kalau melihat SDM kita, di mana jumlah arsiparis atau orang yang kompeten di bidang kearsipan jumlahnya hanya sembilan orang.
"Padahal diamanatkan oleh Menpan bahwa satu OPD harus ada satu arsiparis. Itu nanti akan kita tuangkan dalam Perda tentang Penyelenggaraan Kearsipan," ungkapnya.
Terkait progres Ranperda tersebut, lanjut dia, pihaknya telah selesai menyusun naskah akademik (NA) dan langsung menggelar FGD. Di mana pihaknya meminta masukan kepada OPD, mulai dari tingkat camat, dan kelurahan.
Baca Juga:
DPRD Trenggalek Minta Pendapatan Sektor Wisata Dihitung Ulang"Kita akan bergerak cepat untuk segera merampungkan Perda tentang Penyelenggaraan Kearsipan. Ya sedang berproses lah!," Tandasnya.
Ia berharap agar soal kearsipan betul-betul menjadi atensi di setiap OPD, kelurahan, serta desa. Karena hal tersebut bisa menjadi dasar kepatuhan dan ketaatan akan sebuah aturan atau regulasi yang berlaku.
"Kalau arsipnya tertib tentu saja akan melancarkan dan memudahkan dalam bekerja," pungkas orang nomor satu DPC PKB Trenggalek.
Sekadar informasi, arsiparis adalah tenaga profesional atau Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang memiliki kompetensi dan keahlian di bidang kearsipan melalui pendidian formal maupun pelatihan (*)