KETIK, JAKARTA – Kementerian Agama mulai menyiapkan jalan bagi lahirnya program studi khusus kepesantrenan di perguruan tinggi.
Direktorat Jenderal Pesantren menggandeng Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) untuk memetakan potensi pesantren sekaligus menjajaki pembukaan prodi Manajemen Pesantren dan Studi Kepesantrenan.
Rencana itu dibahas dalam rapat koordinasi program dan regulasi Direktorat Bina Pendidikan Muadalah dan Diniyah Formal di Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati Bandung, Kamis, 19 November 2026.
Pertemuan dihadiri Dirjen Pesantren Basnang Said, Rektor UIN Bandung Rosihon Anwar, Direktur Bina Pendidikan Muadalah dan Diniyah Formal Mastuki, sejumlah guru besar PTKIN, serta pemangku kepentingan pesantren.
Basnang Said menilai prodi baru itu butuh payung hukum lebih dulu. Menurut dia, perguruan tinggi memerlukan regulasi yang memberi ruang dan kepastian sebelum membuka prodi bercorak kepesantrenan.
Baca Juga:
Dirjen Pesantren Temui Kepala Bakom, Bahas Publikasi Capaian 42.800 PesantrenIa juga meminta PTKIN mendirikan pusat kajian pesantren atau Center for Pesantren Studies.
"Pusat kajian ini diharapkan menjadi wadah pengembangan riset, dokumentasi khazanah intelektual pesantren, penguatan jejaring akademik, serta pengkajian berbagai isu strategis terkait pesantren," kata Basnang.
Basnang menyebut prodi dan pusat kajian sebagai dua hal yang saling mengisi. Prodi akan mencetak sumber daya manusia di bidang kepesantrenan, sementara pusat kajian menghidupkan tradisi riset dan produksi pengetahuan tentang pesantren.
Rektor UIN Sunan Gunung Djati Rosihon Anwar menyambut gagasan itu. Ia melihat pesantren dan kampus punya keunggulan yang berbeda tapi bisa dipadukan.
Baca Juga:
Kemenag: Pengelolaan Dana Pesantren Harus Beralih ke Sistem Digital"Pesantren memiliki basic pengetahuan agama yang bagus, sedangkan kampus PTKIN mempunyai metodologi keilmuan yang bagus sehingga menjadi sinergi yang bagus," ujarnya.
Menurut Rosihon, kerja sama ini membuka peluang agar khazanah keilmuan pesantren tidak hanya lestari di bilik-bilik pondok, tetapi juga dikaji secara sistematis dan lintas disiplin di ruang akademik.
Sementara itu, Mastuki mengingatkan bahwa Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren sudah mengakui sejarah dan kontribusi pesantren bagi bangsa.
Beleid itu menempatkan pendidikan pesantren sebagai jalur tersendiri dalam sistem pendidikan nasional, dengan kewajiban menjaga kekhasan tiap lembaga.
Pengakuan tersebut, kata Mastuki, perlu diterjemahkan ke dalam langkah nyata.
"Tugas Kementerian Agama adalah memberikan fasilitasi pengembangan keilmuan pesantren dengan bersinergi bersama PTKIN untuk membuka program studi baru kepesantrenan," ucapnya.
Langkah pertama yang harus ditempuh adalah menyusun naskah akademik yang merumuskan body of knowledge atau bangunan keilmuan kepesantrenan.
"Ini penting agar pengembangan program studi memiliki dasar keilmuan yang jelas, sistematis, dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik," kata Mastuki.
Ia menegaskan ada pembagian peran yang jelas. Urusan akademik, seperti membuka prodi, jurusan, atau fakultas, menjadi wewenang kampus dan kalangan akademisi.
Kementerian hanya memfasilitasi dan memastikan prosesnya sejalan dengan kebutuhan dunia pesantren.
"Pengembangan program studi harus dibangun melalui sinergi berbagai pihak, termasuk perguruan tinggi, pengasuh pesantren, para pakar, dan pemangku kebijakan," ujar Mastuki.(*)