KETIK, PALEMBANG – Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Palembang menjatuhkan vonis terhadap dua terdakwa kasus suap pengadaan Smart Board dan Chromebook di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Muara Enim Tahun Anggaran 2025.
Menariknya, hukuman yang dijatuhkan kepada kedua terdakwa, Fika Nur Alawi dan Cory Erin Hardi, persis sama dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Dalam sidang yang digelar Senin 9 November 2026, majelis hakim yang diketuai Fatimah menjatuhkan pidana penjara selama 2 tahun 2 bulan kepada Fika Nur Alawi, Direktur PT Millenium Solusi Abadi (MSA).
Selain pidana badan, Fika juga diwajibkan membayar denda sebesar Rp150 juta. Apabila tidak dibayar, denda tersebut diganti dengan pidana kurungan selama 70 hari.
Sementara itu, Cory Erin Hardi yang merupakan staf marketing PT MSA dijatuhi hukuman penjara selama 2 tahun dan denda Rp200 juta. Jika denda tidak dibayarkan, diganti dengan pidana kurungan selama 60 hari.
Baca Juga:
Sidang Korupsi Semen Baturaja Rp74 Miliar, Jamil Akui Tunjuk Distributor di Luar SOPAtas putusan tersebut, baik kedua terdakwa melalui penasihat hukumnya maupun JPU KPK sama-sama menyatakan pikir-pikir.
Perkara yang menyeret Fika dan Cory ini bukan sekadar persoalan pengadaan perangkat teknologi pendidikan. Dalam persidangan, KPK mengungkap dugaan praktik pengaturan proyek yang disertai pemberian uang dan barang kepada sejumlah penyelenggara negara.
Total dugaan pemberian dalam perkara tersebut mencapai Rp13,15 miliar. Nilai itu belum termasuk pemberian berupa satu kemeja batik senilai Rp700 ribu dan satu unit laptop Lenovo Legion 5.
Sejumlah nama pejabat turut terseret dalam uraian perkara, di antaranya Edison selaku Bupati Muara Enim nonaktif, Rusdi Hairullah selaku Kepala Disdikbud Muara Enim, Abi Nurwardani selaku Kepala Bidang SD, serta Karmidi selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
Baca Juga:
Korban Dugaan Penipuan Rp7 Miliar Pertanyakan Tuti Apriyani Tak DitahanDalam dakwaan JPU, praktik tersebut diduga menggunakan skema commitment fee sekitar 10 persen dari nilai kontrak setelah dikurangi pajak.
Pembagian fee itu disebut-sebut telah ditentukan dengan rincian 5 persen untuk Edison, 3 persen untuk Rusdi, 1 persen untuk Abi, dan 1 persen untuk Karmidi.
Bahkan, sebelum proses pengadaan berlangsung, Fika dan Cory disebut telah menyerahkan uang sebesar Rp400 juta melalui Abi Nurwardani.
Pemberian tersebut diduga bertujuan agar pihak terkait mengarahkan proyek pengadaan kepada PT MSA, PT CSS, maupun perusahaan yang terafiliasi.
Dalam pelaksanaannya, pengadaan Smart Board dan Chromebook tersebut terbagi ke dalam empat paket pekerjaan yang dikerjakan empat perusahaan berbeda.
PT My Icon Technology (PT MIT) mendapatkan paket pengadaan Smart Board tingkat SD senilai Rp31,36 miliar. Selanjutnya, PT Metadata Solusi Teknologi (PT META) memperoleh paket Smart Board tingkat SMP senilai Rp7,79 miliar.
Sementara pengadaan Chromebook tingkat SD diberikan kepada PT HIT Pentabenua dengan nilai Rp21,21 miliar. Adapun paket Chromebook tingkat SMP dikerjakan PT Solusi Kerja Cerdas (PT SKC) senilai Rp2,48 miliar. Jika diakumulasikan, total nilai empat paket pengadaan tersebut mencapai Rp62,86 miliar.
Dari total dugaan pemberian Rp13,15 miliar, sekitar Rp4,49 miliar disebut mengalir kepada Edison, Rusdi, dan Karmidi. Sedangkan sekitar Rp8,66 miliar lainnya disebut diberikan kepada Abi Nurwardani.
Fakta lain yang turut diungkap JPU dalam persidangan adalah dugaan keterlibatan produk Magic Interactive Display berukuran 86 inci dengan resolusi 4K. Produk yang diberikan Cory tersebut diduga menjadi salah satu acuan dalam penyusunan spesifikasi teknis dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) pengadaan.
Tak hanya itu, pihak terdakwa juga diduga memberikan berbagai data terkait proses pengadaan, mulai dari spesifikasi dan jumlah barang, harga tayang, harga negosiasi, hingga tautan perusahaan yang akan dipilih.
Dengan demikian, perkara ini memperlihatkan bagaimana dugaan pengaturan pengadaan perangkat pendidikan bernilai puluhan miliar rupiah terungkap melalui rangkaian persidangan.
Kini, Fika dan Cory telah menerima putusan majelis hakim dengan hukuman yang sama seperti tuntutan KPK. Namun, kedua terdakwa maupun JPU masih menyatakan pikir-pikir sehingga belum menentukan sikap akhir terhadap vonis tersebut.(*)