KETIK, SURABAYA – Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kanwil) Provinsi Jawa Timur (Jatim) menerima kunjungan dari Kanwil Provinsi DKI Jakarta untuk berbagi praktik baik (best practice) implementasi Pembangunan Zona Integritas (ZI), Jumat, 7 Juli 2026.
Dalam kunjungannya, rombongan Kanwil Kemenag DKI Jakarta dipimpin Kepala Bagian Tata Usaha, Khairani. Mereka disambut oleh Kepala Badan Tata Usaha Kanwil Kemenag Jatim, Syaikhul Hadi.
Syaikhul Hadi dalam sambutannya menyampaikan bahwa pembangunan zona integritas di Kanwil Kemenag Jatim dilaksanakan secara bertahap, sistematis dan berkelanjutan. Berbagai program yang telah dirintis sejak 2018.
Ia menjelaskan, pembangunan zona integritas diawali penandatanganan komitmen bersama seluruh pemangku kepentingan di Jatim disertai pembangunan fondasi pelayanan melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).
Selanjutnya pada periode 2020 hingga 2023, dilakukan pemetaan target kinerja, penyusunan kontrak kinerja, serta pemilihan satuan kerja sebagai pilot project pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
Baca Juga:
Penumpang Lebih Waspada! Semester I/2026, Sebanyak 3.051 Barang Tertinggal di Kereta Api"Program ini terus kami evaluasi dan sempurnakan setiap tahun. Seluruh stakeholder dilibatkan agar pelaksanaan pembangunan Zona Integritas semakin efektif dan mampu menghasilkan perubahan yang nyata," ujar Syaikhul Hadi dikutip dari keterangan tertulis, Jumat, 17 Juli 2026.
Pada 2024, Kanwil Kemenag Jatim semakin memperkuat pembinaan melalui monitoring dan evaluasi secara berkala, pendampingan intensif serta penguatan implementasi berbasis platform digital.
Berbagai upaya itu menunjukkan hasil positif, yaitu dengan lolosnya 10 Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dan enam madrasah pada 2024, ke tahap Tim Penilai Pendahulu (TPP).
Dari jumlah tersebut, tujuh Kantor Kemenag Kabupaten/Kota dan enam madrasah melaju ke Tim Penilai Internal (TPI), sedangkan empat Kantor Kemenag Kabupaten/Kota dan tiga madrasah berhasil lolos hingga Tim Penilai Nasional (TPN).
Baca Juga:
Kemenag Jatim Tegas! Matamuda 2026 Wajib Bebas Perploncoan dan KekerasanSementara pada tahun 2025, capaian tersebut terus meningkat. Dua Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota berhasil meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK), sedangkan satu madrasah memperoleh predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Selain itu, sebanyak 25 Kantor Kemenag Kabupaten/Kota dan 12 madrasah diusulkan ke Tim Penilai Pendahulu (TPP), sementara 13 Kantor Kemenag Kabupaten/Kota dan tujuh madrasah berhasil lolos ke tahap Tim Penilai Internal (TPI).
"Keberhasilan tersebut merupakan hasil kerja bersama seluruh jajaran. Komitmen, konsistensi, serta pendampingan yang berkelanjutan menjadi faktor utama dalam membangun budaya kerja yang berintegritas," tambahnya.
Sementara itu, Kepala Bagian Tata Usaha Kanwil Kemenag Provinsi DKI Jakarta, Khairani, menyampaikan bahwa kunjungan kerja tersebut tidak hanya bertujuan mempererat silaturahmi, tetapi juga menjadi sarana belajar dan bertukar pengalaman mengenai implementasi pembangunan Zona Integritas.
"Kami mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk belajar di Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur. Kami berharap dapat memperoleh berbagai praktik baik, strategi pembinaan, serta pengalaman yang telah berhasil diterapkan di Jawa Timur," ungkapnya.
Khairani memperkenalkan rombongan yang terdiri atas para kepala bagian, kepala bidang, serta tim penguatan Zona Integritas Kanwil Kemenag Provinsi DKI Jakarta.
Ia menjelaskan bahwa Kanwil Kemenag Provinsi DKI Jakarta membawahi lima kota administrasi dan satu kabupaten administrasi dengan jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) sekitar 7.800 orang. Kondisi tersebut, menurutnya, menjadi tantangan tersendiri dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.
Menurut Khairani, pihaknya ingin mempelajari secara mendalam strategi yang diterapkan Kanwil Kemenag Jatim dalam mengawal pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM, mulai dari proses pembinaan, penyusunan eviden, penguatan enam area perubahan, pelaksanaan workshop, hingga strategi menjaga keberlanjutan implementasi Zona Integritas.
"Kami melihat Jawa Timur memiliki banyak satuan kerja yang berhasil meraih predikat WBK dan WBBM. Tentu hal ini menjadi inspirasi bagi kami untuk memperkuat implementasi Zona Integritas di lingkungan Kanwil Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta," tuturnya. (*)