KETIK, JAKARTA – Raden Mas Margono Djojohadikusumo, kakek Presiden Prabowo Subianto, resmi dianugerahi gelar Pahlawan Nasional oleh pemerintah.

Margono dikenal sebagai tokoh penting dalam sejarah perjuangan kemerdekaan sekaligus pendiri Bank Negara Indonesia (BNI).

Gelar tersebut dianugerahkan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto dalam upacara peringatan Hari Pahlawan di Istana Negara, Jakarta, Selasa, 10 November 2026.

Margono menjadi satu dari 19 tokoh yang menerima penghargaan negara tersebut.

Penganugerahan diberikan kepada ahli waris Margono berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 93/TK/Tahun 2026 tentang Penganugerahan Gelar Pahlawan Nasional.

Baca Juga:
Senyum Haru Veteran di Hari Pahlawan, Diajak Grand Mercure Malang Mirama Naik Macito

Meski dikenal sebagai kakek Presiden Prabowo, Margono memiliki rekam jejak panjang dalam perjuangan politik, pembangunan ekonomi, dan diplomasi Indonesia.

Namanya tercatat dalam sejumlah peristiwa penting sejak masa persiapan kemerdekaan hingga awal berdirinya Republik Indonesia.

Margono lahir di Purwokerto, Banyumas, Jawa Tengah, pada 16 Mei 1894. Ia berasal dari keluarga yang memiliki garis keturunan pejuang.

Margono merupakan cucu buyut Raden Tumenggung Banyakwide atau Panglima Banyakwide, salah satu pengikut Pangeran Diponegoro dalam Perang Jawa.

Baca Juga:
Dampingi 2 Menteri di Tangerang, Gubernur Banten Andra Soni: Program Ini Sejalan dengan Komitmen Presiden Prabowo

Ia merupakan putra seorang Asisten Wedana Banyumas dan menempuh pendidikan dasar di Europeesche Lagere School (ELS) Banyumas pada 1900 hingga 1907.

Dalam kehidupan keluarga, Margono merupakan ayah dari ekonom Indonesia, Prof. Dr. Soemitro Djojohadikusumo.

Soemitro kemudian menjadi ayah dari Presiden Prabowo Subianto.

Margono juga memiliki dua putra yang gugur dalam Pertempuran Lengkong, yakni Kapten Anumerta Soebianto Djojohadikoesoemo dan Taruna Soejono Djojohadikoesoemo.

Nama kedua putranya tersebut kemudian diabadikan menjadi bagian dari nama cucunya, Prabowo Subianto dan Hashim Sujono Djojohadikusumo.

Tangkap Layar Foto Raden Mas Margono Djojohadikusumo (pertama dari depan) dalam sebuah bingkai yang dipajang di lorong ruang tengah Istana Negara, Jakarta, Selasa, 10 November 2026 (Foto: YouTube Sekretariat Presiden)

Terlibat dalam Persiapan Kemerdekaan

Salah satu kiprah Margono dalam sejarah Indonesia adalah keterlibatannya sebagai anggota ke-62 Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI).

Lembaga tersebut dibentuk untuk mempersiapkan berbagai hal berkaitan dengan kemerdekaan Indonesia, termasuk dasar negara dan konstitusi.

Setelah Indonesia merdeka, Margono dipercaya menjabat sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Agung Republik Indonesia yang pertama pada 1945.

Melalui jabatan tersebut, ia turut memberikan pemikiran mengenai arah pembangunan negara, termasuk pentingnya membangun sistem keuangan nasional yang mandiri.

Mendirikan Bank Negara Indonesia

Kontribusi terbesar Margono di bidang ekonomi adalah mendirikan Bank Negara Indonesia (BNI).

Gagasan pembentukan bank milik negara muncul karena Indonesia membutuhkan lembaga keuangan sendiri untuk mendukung kedaulatan ekonomi setelah merdeka.

Pada 16 September 1945, Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta memberikan mandat kepada Margono untuk mempersiapkan pembentukan bank tersebut.

Selanjutnya, pemerintah menyepakati pendirian bank milik negara dalam sidang Dewan Menteri pada 19 September 1945.

Gagasan tersebut kemudian diwujudkan melalui pendirian BNI pada 1946.

Margono dipercaya menjadi direktur utama pertama BNI. Pada masa awal kemerdekaan, bank tersebut turut berperan dalam mendukung kedaulatan ekonomi Indonesia, termasuk dalam penerbitan Oeang Republik Indonesia (ORI).

Berperan dalam Diplomasi Kemerdekaan

Selain di bidang politik dan ekonomi, Margono juga memiliki kontribusi dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan melalui jalur diplomasi.

Ia tercatat sebagai anggota Komisi Tiga Negara serta terlibat dalam Perundingan Roem-Royen dan Konferensi Meja Bundar (KMB) pada 1949.

Keterlibatan tersebut menjadi bagian dari upaya Indonesia memperjuangkan pengakuan kedaulatan melalui jalur diplomasi setelah kemerdekaan.

Margono juga tercatat pernah mengusulkan penyelidikan terhadap kebijakan pemerintah terkait perolehan dan penggunaan devisa negara pada era 1950-an. Ia kemudian memimpin panitia angket yang beranggotakan 13 orang untuk menyelidiki kebijakan tersebut.

Perjalanan Menuju Gelar Pahlawan Nasional

Usulan pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Margono berasal dari komunitas masyarakat melalui gerakan Seruan Eling Banyumasan sejak Maret 2025.

Rekomendasi tersebut kemudian diteruskan oleh Gubernur Jawa Tengah hingga diterima Kementerian Sosial pada 6 April 2026.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf sebelumnya menyampaikan bahwa Margono telah memenuhi persyaratan untuk mendapatkan gelar Pahlawan Nasional.

Proses pengusulan dilakukan melalui tahapan penelitian dan penilaian oleh tim yang melibatkan akademisi, sejarawan, serta Kementerian Sosial.

Setelah melalui proses tersebut, pemerintah akhirnya menetapkan Margono sebagai salah satu penerima gelar Pahlawan Nasional 2026.

Margono Djojohadikusumo meninggal dunia pada 25 Juli 1978 di Jakarta dalam usia 84 tahun.

Jenazahnya dimakamkan di kompleks pemakaman keluarga di Dawuhan, Banyumas, Jawa Tengah.

Penganugerahan gelar Pahlawan Nasional tersebut menjadi pengakuan negara atas perjalanan pengabdian Margono dalam perjuangan kemerdekaan, pembangunan ekonomi, dan pembentukan fondasi kelembagaan Republik Indonesia.(*)