Jatim Masih Terinovatif! Kemendagri Ingatkan Akselerasi dan Bangun Ekosistem Inovasi Kolaboratif

KETIK, SURABAYA – Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri Kemendagri Dr Drs Yusharto Huntoyungo menegaskan Jawa Timur hingga kini masih menjadi daerah terinovatif di Indonesia dengan skor tertinggi dalam pengukuran inovasi daerah yang dilakukan Kementerian Dalam Negeri.

Hal tersebut disampaikan Yusharto saat kegiatan Sosialisasi dan Pemantapan Inovasi Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur pada Senin, 18 Mei 2026.

Menurutnya, kegiatan tersebut penting untuk menjaga momentum inovasi agar capaian yang selama ini diraih tidak mengalami penurunan.

“Jawa Timur bukan dalam posisi aman meskipun sudah menjadi daerah terinovatif. Daerah lain juga melakukan upaya yang sama bahkan bisa lebih kuat. Karena itu akselerasi inovasi harus terus dilakukan,” ujar Yusharto.

Ia menjelaskan, tidak hanya tingkat provinsi, rata-rata kabupaten dan kota di Jawa Timur juga berada pada klaster tertinggi dalam penilaian pemerintah daerah inovatif di Indonesia.

Meski demikian, Yusharto menilai tantangan terbesar dalam pengembangan inovasi daerah saat ini adalah membangun budaya dan ekosistem inovasi yang kolaboratif. Menurutnya, inovasi masih sering dipandang berjalan sendiri-sendiri atau bersifat silo antarorganisasi perangkat daerah.

Ia mencontohkan perlunya kolaborasi antara Dinas Pendidikan dan Dinas Perhubungan dalam mendukung layanan transportasi pelajar. Dengan adanya sinergi tersebut, peserta didik dapat memperoleh akses transportasi yang lebih baik sehingga tidak kelelahan saat menempuh perjalanan menuju sekolah.

“Ekosistem inovasi perlu dibangun bersama agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat dan penerima layanan,” katanya.

Yusharto menambahkan, saat ini Kemendagri masih berada pada tahap persiapan penilaian inovasi daerah tahun 2026. Pada tahap tersebut, pihaknya juga menyerap masukan dari pemerintah daerah maupun akademisi terkait perbaikan sistem penilaian inovasi.

Terdapat kemungkinan penentuan tema khusus dalam penilaian inovasi tahun 2026. Jika sebelumnya penilaian diarahkan pada inovasi yang mendukung delapan program prioritas pemerintah, maka ke depan tema inovasi dapat dikaitkan dengan target Sustainable Development Goals (SDGs) maupun program prioritas nasional pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Saat ini, lanjut dia, terdapat 54 program kegiatan prioritas nasional yang membutuhkan dukungan inovasi daerah agar target pembangunan dapat tercapai sesuai waktu yang ditetapkan.

“Tanpa inovasi, akselerasi program tidak akan cukup tercapai hanya dengan cara-cara biasa,” tegasnya.

Beberapa program prioritas yang memerlukan dukungan inovasi di antaranya pemenuhan target penerima manfaat MBG serta penyelesaian backlog perumahan nasional yang mencapai jutaan unit rumah. (*)