KETIK, JAKARTA – Indonesia kembali mencalonkan diri sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) untuk periode 2029–2030.

Menteri Luar Negeri RI Sugiono menyampaikan pencalonan tersebut dalam Sidang ke-81 Majelis Umum PBB di Markas PBB, New York, Amerika Serikat, Sabtu, 26 September 2026 waktu setempat.

“Indonesia mengajukan pencalonan diri sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB untuk masa jabat 2029-2030,” kata Sugiono dalam pernyataan nasional Indonesia, dikutip dari Suara.com, jejaring media Ketik.com pada Minggu, 27 September 2026.

Dalam pencalonan tersebut, Indonesia membawa tema “Membina Persatuan, Memajukan Perdamaian”.

Sugiono menjelaskan tema tersebut mencerminkan komitmen Indonesia untuk memperkuat kerja sama multilateral dan mendorong perdamaian melalui penghormatan terhadap hukum internasional.

Baca Juga:
Update Perolehan Medali: Indonesia Naik ke Posisi 16 Klasemen Sementara Medali Asian Games 2026

 

Indonesia Dorong Penguatan Sistem Multilateral

Menurut Sugiono, frasa “Membina Persatuan” dimaknai sebagai upaya membangun kembali kepercayaan terhadap sistem multilateral. Indonesia juga ingin memastikan ruang dialog antarnegara tetap terbuka.

Sementara itu, “Memajukan Perdamaian” mencerminkan komitmen Indonesia untuk terus mendorong penghormatan terhadap hukum internasional. Indonesia juga ingin memastikan berbagai instrumen yang tersedia dapat digunakan untuk mendukung terciptanya perdamaian.

Baca Juga:
Beregu Putra Comeback, Bulutangkis Sumbang Emas Pertama Indonesia di Asian Games 2026

Sugiono mengatakan pencalonan Indonesia juga berkaitan dengan komitmen nasional untuk berkontribusi dalam menjaga perdamaian dunia dan membantu penyelesaian konflik.

“Konstitusi mengamanatkan kami untuk berkontribusi bagi dunia berdasarkan nilai kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial melalui diplomasi dan mediasi,” ujar Sugiono.

 

Singgung Rekam Jejak Misi Perdamaian PBB

Dalam pernyataannya, Sugiono juga menyinggung keterlibatan Indonesia dalam misi pemeliharaan perdamaian PBB.

Indonesia disebut telah menjadi salah satu kontributor terbesar bagi misi perdamaian PBB sejak 1957. Salah satu bentuk keterlibatan tersebut ialah pengiriman personel Indonesia sebagai penjaga perdamaian di Lebanon melalui United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL).

Keterlibatan Indonesia dalam misi UNIFIL tersebut telah berlangsung selama 20 tahun.

Sugiono mengatakan pengalaman tersebut menjadi bagian dari rekam jejak Indonesia dalam berkontribusi terhadap upaya pemeliharaan perdamaian internasional.

Jika kembali mendapat kesempatan berkontribusi sebagai anggota DK PBB, Indonesia akan tetap mengedepankan dialog dalam menjalankan peran tersebut.

“Kami akan membawa prinsip yang sama, yang memandu kebijakan luar negeri kami saat terlibat dengan semua pihak serta menjaga ruang untuk bekerja sama tetap terbuka,” kata Sugiono.

Ia menambahkan, Indonesia akan berupaya mempertahankan saluran dialog, membangun kesamaan pandangan, serta menerjemahkan tanggung jawab bersama menjadi kerja sama yang konkret.

 

Pencalonan Sudah Diumumkan Sejak Januari 2026

Rencana Indonesia mencalonkan diri kembali sebagai anggota tidak tetap DK PBB untuk periode 2029–2030 sebenarnya telah diumumkan sebelumnya.

Sugiono menyampaikannya dalam Pernyataan Pers Tahunan Menteri Luar Negeri (PPTM) pada 14 Januari 2026. Saat itu, pemerintah menyatakan akan kembali mencalonkan Indonesia dan mulai menggalang dukungan untuk pencalonan tersebut.

Indonesia sendiri telah empat kali menjadi anggota tidak tetap DK PBB. Pencalonan untuk periode 2029–2030 menjadi upaya Indonesia untuk kembali berkontribusi dalam forum yang memiliki mandat utama menjaga perdamaian dan keamanan internasional.

Untuk pencalonan kali ini, Indonesia menawarkan pendekatan yang menekankan penguatan multilateralisme, dialog, penghormatan terhadap hukum internasional, diplomasi, dan mediasi.

Pencalonan tersebut masih merupakan proses untuk memperoleh dukungan negara-negara anggota PBB dan bukan hasil pemilihan anggota tidak tetap DK PBB untuk periode 2029–2030. (*)