KETIK, PACITAN – Penutupan sementara aktivitas penambangan pasir di bantaran Sungai Grindulu, Kabupaten Pacitan, merembet dirasakan warga di sejumlah wilayah lain.
Kebijakan sejak Rabu, 20 Mei 2026 itu tidak hanya dirasakan di titik pemicu, Desa Purworejo, tetapi juga di lokasi lain di Desa Arjowinangun yang disebut tidak memiliki persoalan lingkungan maupun keluhan masyarakat terkait aktivitas tambang.
Salah satunya dirasakan oleh Janap Suprapto (60), pekerja tambang pasir di RT 6 RW 2, Lingkungan Kauman, Desa Arjowinangun, Kecamatan Pacitan yang mengaku kelimpungan.
“Tenaga kami nganggur semua, keluarga otomatis ekonominya berhenti, biaya anak sekolah juga macet,” katanya kepada Ketik.com, Sabtu, 23 Mei 2026.
Yang paling dikeluhkan pihaknya, penutupan dilakukan bukan karena masalah di wilayah mereka, melainkan dampak dari persoalan di lokasi lain.
Baca Juga:
PDI Perjuangan Pacitan Mulai Move On dari Dominasi Senior“Penutupan ini sudah ada sekitar satu minggu. Informasinya karena masalah jalan rusak di Purworejo, bukan daerah sini, wilayah Arjowinangun aman. Tapi kami ikut kena dampaknya,” ujarnya.
Menurutnya, aktivitas penambangan di lokasi tersebut melibatkan sekitar 10 kepala keluarga dengan total sekitar 25 orang yang menggantungkan hidup dari pasir sungai.
“Dengan penutupan ini kami kehilangan mata pencaharian,” ujarnya.
Baca Juga:
Pemkab Lumajang Perkuat Transformasi Digital Lewat Optimalisasi Website Perangkat DaerahDitanya mengenai apakah para pekerja mendapatkan kompensasi selama penghentian operasional, Janap mengakui bahwa selama masa penutupan mereka memang menerima bantuan, namun jumlahnya tidak seberapa.
“Pernah dapat bantuan baru sekali beras 5 kilogram dari kepolisian per KK,” jelasnya.
Diketahui, aktivitas tambang di wilayah tersebut sudah berlangsung puluhan tahun dan selama ini berjalan secara manual tanpa alat berat besar.
“Di sini nyedotnya sore jam 2 sampai jam 4, dikumpulkan dulu, lalu dijual pagi. Semua manual,” sahut pekerja lainnya, Misri (60).
Dia menyebut, pada proses pertambangannya tersebut juga memperhatikan persoalan dampak lingkungan.
“Kita nambangnya juga tidak langsung dimasukkan ke truk. Kami tunggu sampai kering besok. Jadi airnya tidak kebawa truk dan merusak jalan,” katanya.
Ia mengaku, dalam satu hari kelompok pekerja hanya mendapatkan hasil terbatas yang kemudian dibagi untuk kebutuhan operasional.
“Sering kita nimbun, besoknya tidak laku, pulang tidak bawa uang sama sekali. Paling satu hari itu per kelompok dapat 3 mobil dump, uangnya dibagi empat untuk solar dan operasional,” jelasnya.
Misri menyebut terdapat sekitar 8 kelompok pekerja yang selama ini aktif di lokasi tersebut, dengan masing-masing kelompok beranggotakan 4 hingga 5 orang.
Puluhan pekerja berharap ada kebijakan yang lebih adil agar aktivitas ekonomi masyarakat kecil bisa kembali berjalan.
“Masih bingung kita,” ujarnya.
Sementara itu, hingga kini belum ada kepastian kapan aktivitas penambangan pasir di Sungai Grindulu akan kembali dibuka oleh pihak berwenang.(*)