Hadiri Konferensi Internasional di UIN Malang, Menteri Arifatul Choiri Tegaskan Perempuan Kekuatan Utama Pembangunan

KETIK, MALANG – Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) RI, Hj. Arifatul Choiri Fauzi, S.Ag., M.Si., menyoroti posisi perempuan yang bukan sekadar pihak terdampak oleh perubahan dunia, melainkan penggerak dan pemimpin transformasi.

Pernyataan tersebut disampaikannya saat menghadiri The 1st International Women's Conference & Fatima Al Fihriya Awards: Women's Faith, Knowledge, Leadership, and Global Transformation pada Sabtu, 7 November 2026. Acara tersebut berlangsung di Aula Pertemuan Rektorat Lantai 5, UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang.

Di era perubahan yang sangat cepat, banyak peluang yang dapat dimanfaatkan oleh perempuan, seperti perkembangan teknologi, keterhubungan global, dan kemajuan ilmu pengetahuan. Namun, masih banyak persoalan atau tantangan mendesak, mulai dari ketimpangan sosial-ekonomi, konflik kemanusiaan, perubahan iklim, perdagangan orang, hingga kekerasan berbasis gender.

Tak hanya itu, tantangan bagi perempuan juga mencakup kesejahteraan dalam hal akses pendidikan, kesehatan, pekerjaan yang layak, serta peluang untuk mengambil keputusan.

Dalam menghadapi berbagai persoalan tersebut, Arifatul Choiri menegaskan perempuan bukan hanya kelompok yang terdampak oleh perubahan dunia, melainkan juga penggerak dalam menciptakan kemajuan. Perempuan merupakan kekuatan utama dalam pembangunan.

"Perempuan adalah subjek dan kekuatan utama pembangunan karena perempuan sebagai pendidik generasi, penggerak ekonomi, pencipta pengetahuan, pemimpin komunitas, pembangun perdamaian, dan penjaga nilai-nilai kemanusiaan," ujarnya.

Arifatul Choiri menyampaikan sejumlah nilai utama terkait kajian perempuan. Keimanan menjadi aspek yang memberikan landasan moral dan etika. Survei mencatat 1 dari 4 perempuan pernah mengalami kekerasan. Bahkan, 1 dari 2 anak Indonesia usia 13–17 tahun pernah menjadi korban kekerasan.

"Karena itu kita harus memperkuat landasan moral dan etika. Kita melihat bahwa keluarga-keluarga sekarang semakin rapuh dengan nilai-nilai agama, fondasi agama, akhlakul karimah, dan budi pekerti," tuturnya. 

Selanjutnya, ilmu pengetahuan berperan penting dalam membangun kapasitas serta membuka cakrawala. Arifatul Choiri menekankan bahwa perempuan hadir dengan membawa pengalaman dan kebutuhan yang sering kali belum diperhatikan dalam sebuah kebijakan.

"Perhatian perempuan menjadi kutub pada kesehatan ibu dan anak, pendidikan, pengasuhan, perlindungan dari kekerasan, sanitasi, ekonomi keluarga, pekerja formal, dan juga penyandang disabilitas," tegas Arifatul Choiri. 

Sementara itu, kesetaraan merupakan sebuah upaya bersama, bukan menggantikan peran laki-laki. Menurutnya, kesetaraan gender bukan sebuah persaingan antara laki-laki dan perempuan, melainkan upaya bersama dalam memberikan kesempatan akses, partisipasi, dan manfaat pembangunan yang sama.

Transformasi global harus tecermin dari meningkatnya kualitas hidup, kesempatan yang setara, berkurangnya kekerasan dan diskriminasi, hingga terciptanya rasa aman dan keadilan. Dalam hal ini, KemenPPPA telah berupaya meningkatkan akses dalam segala aspek.

"Pendidikan dan kesehatan, penguatan kepemimpinan dan partisipasi perempuan dalam penampilan keputusan, pemberdayaan ekonomi, perluasan perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi. Hal ini tentu saja diperkuat dengan pengaruh kesetaraan gender agar perspektif gender terintegrasi dalam seluruh proses pembangunan," jelasnya.

Dari data BPS, angka partisipasi angkatan kerja mengalami peningkatan dari 53,13 persen hingga 56,42 persen tahun 2020 hingga 2024. Arifa juga menyampaikan bahwa dari 674 pejabat Jabatan Pimpinan Tinggi 

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), angka partisipasi angkatan kerja mengalami peningkatan dari 53,13 persen menjadi 56,42 persen pada rentang tahun 2020 hingga 2024. Arifa juga menyampaikan bahwa dari 674 pejabat Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Madya, terdapat 114 perempuan, sehingga posisinya masih berada di angka 16,9 persen. Sementara itu, untuk anggota DPR RI periode 2014 hingga 2029, dari total 580 anggota, terdapat 127 perempuan atau sekitar 21,9 persen. Menurutnya, data tersebut menunjukkan bahwa kesenjangan partisipasi masih nyata.

"Memang ini angka tertinggi sepanjang sejarah, tetapi ini belum mencapai afirmasi 30 persen. Dari data BPS juga diketahui bahwa ada kesenjangan partisipasi, artinya kan partisipasi angkatan kerja, laki-laki ada di 84,65 persen dan perempuan berada di 56,42 persen," jelasnya.

Menanggapi berbagai persoalan tersebut, Arifatul Choiri memaparkan lima agenda strategis untuk memperkuat peran perempuan dalam menghadapi transformasi global.

"Yang pertama adalah pendidikan, ilmu, pengetahuan, dan migrasi. Yang kedua adalah perlindungan dari segala bentuk kekerasan. Yang ketiga adalah kepemimpinan dan partisipasi. Yang keempat pemberdayaan dan penampilan ekonomi dan yang kelima adalah solidaritas dan kolaborasi," tutupnya.(*)