Gubernur Khofifah: Data BPS Jadi Kompas Utama Perencanaan Pembangunan

KETIK, SURABAYA – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menegaskan data statistik yang akurat, mutakhir, dan kredibel menjadi fondasi utama dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang tepat sasaran.

Menurutnya, Badan Pusat Statistik (BPS) kini memiliki peran yang semakin strategis sebagai penyedia data yang menjadi rujukan berbagai sektor pembangunan nasional.

Hal tersebut disampaikan Khofifah saat menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Evaluasi dan Monitoring Pelaksanaan Lapangan Sensus Ekonomi 2026 di Hotel JW Marriott Surabaya, Selasa, 28 Juli 2026.

Rakornas yang berlangsung sejak 25 Juli 2026 itu menjadi forum nasional untuk mengevaluasi pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026, mengidentifikasi berbagai tantangan di lapangan, menyusun langkah mitigasi, sekaligus memperkuat sinergi seluruh jajaran BPS di Indonesia.

Dalam sambutannya, Khofifah menyebut hampir seluruh penyusunan kebijakan pemerintah bergantung pada data yang disajikan BPS.

"Kepada seluruh insan BPS, hari ini tidak ada rapat strategis tanpa pimpinan BPS. BPS ini institusi mainstream, rapat pertanian itu BPS, pembangunan, perumahan, infrastruktur, energi hingga kemiskinan butuh BPS. Luar biasa," ujarnya.

Menurut Khofifah, posisi strategis tersebut harus menjadi penyemangat bagi seluruh insan BPS untuk terus menjaga kualitas data yang dihasilkan.

Sebab, setiap angka statistik akan menjadi dasar dalam menentukan arah kebijakan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah.

"Jadi sebetulnya positioning ini harus menguatkan semangat panjenengan semua insan BPS. Bahwa hari ini negeri ini untuk merancang bangun berbagai program mereka membutuhkan BPS," katanya.

Khofifah juga mengungkapkan dirinya telah menjadi pengguna data BPS sejak masih menjabat sebagai anggota DPR RI pada 1992.

Saat itu, sebelum perkembangan teknologi digital, ia bahkan harus memfotokopi berbagai buku statistik milik BPS sebagai bahan penyusunan kebijakan.

"Saya punya hutang budi sangat banyak pada BPS. Sejak tahun 1992, saya anggota DPR RI, saya menjadi klien BPS. Hari itu belum ada laptop, internet, saya minta izin fotokopi data-data dari berbagai buku BPS yang tebal-tebal itu," tuturnya.

Menurut Khofifah, hingga kini data statistik tetap menjadi acuan utama dalam proses pengambilan keputusan.

Ia bahkan mengenang pengalaman ketika menghadiri rapat kerja bersama Menteri Keuangan saat itu, Mar'ie Muhammad, yang menanyakan sumber data yang digunakannya.

"Suatu saat kami rapat dengan Menteri Keuangan saat itu, Bapak Mar'ie Muhammad. Saat jeda rapat kerja, beliau menghampiri meja kami, lalu bertanya, data apa yang disampaikan, maka saya jawab ini data BPS," ungkapnya.

Khofifah menegaskan pembangunan yang berkualitas hanya dapat diwujudkan apabila didukung data yang valid dan mampu menggambarkan kondisi riil di lapangan.

Karena itu, keberhasilan Sensus Ekonomi 2026 dinilai menjadi langkah penting dalam menghadirkan peta ekonomi Indonesia yang lebih akurat.

"Maka betapa pentingnya perencanaan pembangunan dengan akses data yang update. Kompasnya adalah data-data dari BPS. Oleh karena itu saya sampaikan terima kasih kepada seluruh insan BPS," ucapnya.

Pada kesempatan tersebut, Khofifah juga memberikan apresiasi kepada Kepala BPS Provinsi Jawa Timur Herum Fajarwati beserta seluruh jajaran yang dinilai terus bekerja menghadirkan data berkualitas di tengah kompleksitas wilayah Jawa Timur.

Ia menilai tantangan BPS Jawa Timur tidak ringan karena provinsi ini memiliki 38 kabupaten/kota dengan karakteristik ekonomi yang sangat beragam.

"Saya bisa melihat Ibu Kepala BPS Jatim Herum Fajarwati, bebannya tidak mudah di Jawa Timur. Karena banyak sekali titik usaha tertentu memang tidak tinggal di Surabaya. Saya memahami kesulitan Ibu, tapi saya rasa yang sulit bukan berarti tidak bisa," ujarnya.

Khofifah menambahkan, aktivitas produksi sejumlah perusahaan besar di Jawa Timur kerap tidak tercatat secara langsung di daerah tempat kegiatan produksi berlangsung karena kantor pusat atau holding perusahaan berada di Jakarta.

Kondisi tersebut menjadi tantangan tersendiri dalam proses pendataan ekonomi yang akurat.(*)