Gubernur Khofifah Bersama DPRD Jatim Setujui Raperda APBD 2027, Fokus Perkuat Pelayanan Dasar dan Dorong Pertumbuhan Ekonomi

KETIK, SURABAYA – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Timur menandatangani persetujuan bersama Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2027 dalam Rapat Paripurna di Gedung DPRD Provinsi Jawa Timur pada Rabu, 11 November 2026.

Gubernur Khofifah menyampaikan apresiasi atas sinergi dan kolaborasi pimpinan serta seluruh anggota DPRD Jatim dalam menyelesaikan tahapan pembahasan Raperda APBD 2027.

"Kami menyampaikan terima kasih atas kerja sama pimpinan dan seluruh anggota DPRD sehingga seluruh rangkaian proses pembahasan Raperda APBD Tahun Anggaran 2027 dapat dilaksanakan dan berjalan dengan baik," ujarnya.

Khofifah menjelaskan, penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027 tetap berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2027.

Menurutnya, Rapat Paripurna tersebut menandai salah satu tahapan krusial dalam siklus pengelolaan keuangan daerah yakni pengambilan keputusan persetujuan bersama terhadap Raperda APBD 2027.

"Persetujuan bersama ini menjadi salah satu tahapan krusial dalam siklus pengelolaan keuangan daerah," tegasnya.

Persetujuan tersebut merupakan puncak dari serangkaian pembahasan yang berlangsung secara intensif, dinamis dan konstruktif antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan DPRD Jatim.

"Pembahasan APBD Tahun Anggaran 2027 bertujuan memastikan ketercapaian target prioritas pembangunan Provinsi Jawa Timur melalui kebijakan anggaran yang telah disusun berdasarkan RKPD serta KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2027," ungkapnya.

Khofifah menyampaikan, penyusunan APBD 2027 diarahkan untuk mendukung sembilan prioritas pembangunan Jawa Timur. Prioritas tersebut meliputi percepatan pengentasan kemiskinan dan pengurangan ketimpangan, perluasan lapangan kerja berkualitas serta penguatan infrastruktur konektivitas antarwilayah dan intraaglomerasi yang berkualitas, modern, terpadu dan berkeadilan.

Selanjutnya, peningkatan kesejahteraan petani, peternak, dan nelayan, penguatan akses dan mutu pendidikan yang berkualitas, merata dan berkeadilan serta peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas, merata, mudah diakses dan berkeadilan.

Prioritas lainnya mencakup penguatan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, efektif, berdaya guna dan partisipatif, menjaga terwujudnya masyarakat yang harmonis dan inklusif serta menjaga kelestarian lingkungan hidup untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan.

"Seluruh prioritas tersebut diharapkan dapat memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Jawa Timur sekaligus memperkuat fondasi pembangunan daerah yang berkelanjutan," jelasnya.

Dalam proses pembahasan, Badan Anggaran, fraksi dan komisi DPRD Jatim turut melakukan pencermatan terhadap rancangan anggaran termasuk melalui pendalaman dalam rapat kerja Badan Anggaran. Hasil pembahasan tersebut menghasilkan sejumlah penyesuaian terhadap alokasi belanja daerah.

Penyesuaian dilakukan melalui pengurangan alokasi pengeluaran pembiayaan Dana Cadangan sebesar Rp75 miliar pada 2027 dari rencana semula Rp275 miliar menjadi Rp200 miliar.

Meski demikian, total Dana Cadangan hingga akhir 2029 tetap sebesar Rp600 miliar sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah tentang Dana Cadangan. Selain itu, dilakukan efisiensi belanja pegawai yang kemudian dialihkan untuk mendukung belanja prioritas.

Dengan penyesuaian tersebut, struktur APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2027 disepakati dengan rincian pendapatan daerah sebesar Rp26,545 triliun dan belanja daerah sebesar Rp27,636 triliun sehingga terdapat defisit sebesar Rp1,090 triliun.

Sementara itu, pembiayaan netto ditetapkan sebesar Rp1,090 triliun. Dengan demikian, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA) diproyeksikan sebesar Rp0.

Khofifah menegaskan, setelah mendapatkan persetujuan bersama Raperda APBD Tahun Anggaran 2027 selanjutnya akan disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri paling lambat tiga hari kerja sejak tanggal persetujuan untuk menjalani tahapan evaluasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Proses evaluasi tersebut mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2026 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027.

Lebih lanjut, Khofifah kembali menyampaikan terima kasih kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD Provinsi Jawa Timur atas kerja sama dan sinergi yang terbangun selama proses pembahasan.

Ia berharap kolaborasi antara eksekutif dan legislatif tersebut terus terjaga dalam mengemban amanah masyarakat sekaligus mendorong pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Jawa Timur.

"Semoga kita semua senantiasa mendapatkan rida Allah SWT dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Jawa Timur serta mendukung pembangunan Provinsi Jawa Timur dengan tema Penguatan Pelayanan Dasar untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas," pungkasnya. (*)