Empat Raperda Masuk Tahap Pembahasan, Wawako Hadiri Rapat Paripurna XII

KETIK, PAGAR ALAM –>Pembahasan empat Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kota Pagar Alam Provisi Sumatera Selatan (Sumsel) Tahun 2027 menjadi perhatian dalam Rapat Paripurna XII Sidang ke-2 DPRD Kota Pagar Alam Sumsel.

Dalam rapat yang berlangsung di Ruang Sidang Utama DPRD Kota Pagar Alam Sumsel tersebut, Wakil Wali Kota Pagar Alam Sumsel, Hj. Bertha, hadir mengikuti agenda penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Kota Pagar Alam Sumsel Tahun 2027.

Empat Raperda yang menjadi pokok pembahasan meliputi Raperda tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan, Raperda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Raperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pagar Alam Sumsel Tahun 2025–2029, serta Raperda tentang Penyertaan Modal Daerah Kota Pagar Alam Sumsel pada PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung (Bank Sumsel Babel).

Rapat paripurna dipimpin Wakil Ketua II DPRD Kota Pagar Alam Sumsel, H. Syahrol Effendy, didampingi Wakil Ketua I, Hj. Dessy Siska. Turut hadir anggota DPRD, unsur Forkopimda, Sekretaris DPRD, Asisten dan Staf Ahli Wali Kota, seluruh kepala OPD, kepala bagian, camat hingga lurah di lingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam Sumsel.

Dalam penyampaian pandangan umum, masing-masing fraksi menyampaikan catatan dan tanggapan melalui juru bicara.

Fraksi Partai NasDem disampaikan Ilham Musnaini, Fraksi Partai Gerindra oleh Agus Satria Wibowo, Fraksi Partai Demokrat oleh Hendro, Fraksi PDI Perjuangan oleh Ahmad Akbar, Fraksi Partai Golkar oleh Firmansyah, serta Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) oleh Sarjudin.

Berbagai catatan kritis, saran dan masukan disampaikan fraksi-fraksi sebagai bagian dari proses pembahasan empat Raperda tersebut.

Seluruh pandangan itu selanjutnya menjadi bahan kajian dan evaluasi bersama antara pihak eksekutif dan legislatif.

Melalui pembahasan tersebut, diharapkan setiap rancangan peraturan daerah dapat dikaji secara cermat, sehingga regulasi yang dihasilkan mampu mendukung optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan, memperkuat arah pembangunan daerah, serta memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Pagar Alam Sumsel.