DPRD Kabupaten Blitar Bidik Setoran PAD Rp1 Miliar dari BPR Penataran Artha Sejahtera

KETIK, BLITAR – Penguatan modal perusahaan daerah tidak boleh berhenti pada penambahan aset. DPRD Kabupaten Blitar menginginkan investasi pemerintah tersebut mampu menghasilkan keuntungan sekaligus memberikan manfaat ekonomi yang dirasakan langsung masyarakat.

Prinsip itu menjadi salah satu penekanan Panitia Khusus (Pansus) III DPRD Kabupaten Blitar saat menuntaskan finalisasi pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perumda BPR Penataran Artha Sejahtera.

Melalui regulasi tersebut, pemerintah daerah diarahkan untuk memperkuat kapasitas permodalan bank milik daerah. Namun, tambahan modal itu juga harus diikuti peningkatan produktivitas usaha, tata kelola profesional, serta kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pansus III bahkan memasang target yang cukup tegas. BPR Penataran Artha Sejahtera diharapkan mampu memberikan kontribusi PAD sekurang-kurangnya Rp1 miliar setiap tahun.

“Finalisasi Ranperda ini tidak sekadar memberikan tambahan modal, tetapi juga menyertakan komitmen manajerial dan target kinerja yang jelas. Kita menargetkan BPR Penataran Artha Sejahtera mampu menyumbang PAD minimal sebesar Rp1 miliar untuk daerah,” tegas jajaran Pansus III DPRD Kabupaten Blitar, Rabu 11 November 2026.

Di sisi lain, DPRD mengingatkan bahwa keberadaan bank daerah tidak semestinya hanya berorientasi pada keuntungan perusahaan. Peran intermediasi perbankan juga harus diperkuat agar akses permodalan bagi pelaku ekonomi kecil semakin terbuka.

Karena itu, BPR Penataran Artha Sejahtera didorong memperluas penyaluran kredit produktif dengan bunga terjangkau. Sasaran utamanya meliputi pelaku UMKM, petani, hingga pedagang pasar yang membutuhkan dukungan pembiayaan untuk mengembangkan usahanya.

Dengan demikian, penyertaan modal daerah diharapkan menghasilkan dua manfaat sekaligus. Pertama, memperbesar kontribusi perusahaan terhadap kas daerah. Kedua, memperkuat denyut ekonomi masyarakat melalui pembiayaan sektor produktif.

Penyelesaian pembahasan Ranperda ini menjadi tahapan penting dalam upaya memperkuat posisi BPR Penataran Artha Sejahtera sebagai salah satu instrumen pembangunan ekonomi Kabupaten Blitar.

Meski demikian, keberhasilan kebijakan tersebut nantinya tidak cukup diukur dari besarnya modal yang digelontorkan pemerintah daerah. Kemampuan menghasilkan laba, memenuhi target dividen, memperluas kredit produktif, serta menjaga akuntabilitas pengelolaan akan menjadi tolok ukur penting dari investasi publik tersebut.