KETIK, JAKARTA – DPR RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi Undang-Undang (UU), Kamis, 19 November 2026.

Salah satu yang menjadi perhatian dalam UU tersebut adalah sanksi pidana mati bagi pelaku tindak pidana korupsi. Ketentuan itu tertuang dalam Pasal 4 Ayat 2.

Pasal tersebut menyebutkan bahwa, pelaku tindak pidana korupsi dapat dijatuhi pidana mati. Adapun tata cara pelaksanaannya mengacu pada undang-undang yang mengatur tindak pidana korupsi, hukum pidana, hukum acara pidana, serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menjelaskan bahwa secara keseluruhan UU Perampasan Aset dibangun berdasarkan empat pilar utama.

"Arsitektur hukum perampasan aset yang intinya adalah keadilan dan pemulihan," kata Habiburokhman.

Baca Juga:
DPR Sahkan UU Perampasan Aset, Ini 10 Poin Penting yang Perlu Diketahui

Pilar pertama adalah asas dan ruang lingkup. Dalam penerapannya, UU ini tetap mengedepankan penghormatan terhadap hak asasi manusia (HAM) dan prinsip proporsionalitas.

Selain itu, ruang lingkup tindak pidana yang dapat dijerat diperluas, termasuk kejahatan finansial dan teknologi informasi (IT).

Habiburokhman menegaskan, UU tersebut juga tetap mempertahankan sanksi pidana berat bagi pelaku korupsi, termasuk hukuman mati.

"Dengan tetap mempertahankan sanksi pidana berat termasuk pidana mati terhadap koruptor," tegasnya.

Baca Juga:
Dasco: UU Perampasan Aset Bisa Sita Harta Bandar Judi Online

Pilar kedua adalah prosedur presisi. Pilar ini mengatur mekanisme non-conviction based atau perampasan aset tanpa harus didahului putusan pemidanaan, dengan pembagian kewenangan yang jelas serta upaya mencegah penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power).

Selanjutnya, pilar ketiga adalah tata kelola dan transparansi. Pengelolaan aset dilakukan secara menyeluruh melalui badan profesional independen yang berbasis Sistem Informasi Aset.

Sementara itu, pilar keempat adalah restorasi berkeadilan. Pilar ini memberikan jaminan pengembalian aset kepada korban sekaligus perlindungan secara proporsional bagi pihak ketiga yang memiliki itikad baik.

Dengan pengesahan UU ini, pemerintah dan aparat penegak hukum diharapkan memiliki landasan hukum yang lebih kuat dalam upaya perampasan aset hasil tindak pidana, khususnya korupsi, sekaligus memastikan pemulihan kerugian dan perlindungan hak pihak terkait.

"Pilar keempat Restorasi Berkeadilan. Jaminan pengembalian aset kepada korban dan pelindungan proporsional bagi pihak ketiga beritikad baik," ujar Habiburokhman. (*)