DPD RI Bahas RUU Migas Bersama FSPPB, Dorong Penguatan Kedaulatan Energi Nasional

KETIK, JAKARTA – Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) mulai mengintensifkan pembahasan revisi Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi (UU Migas). Salah satu fokus pembahasan adalah memperkuat penguasaan negara atas sumber daya energi, memperjelas tata kelola industri migas, serta memastikan daerah penghasil memperoleh manfaat ekonomi yang lebih besar.

Untuk merumuskan pandangan terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) Migas, Komite II DPD RI menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB), Selasa, 10 November 2026. Ketua Komite II DPD RI Badikenita BR Sitepu memimpin pertemuan tersebut.

DPD RI akan menyusun Pandangan dan Pendapat DPD RI terhadap RUU Migas sebagai bahan pembahasan bersama DPR dan pemerintah dalam mekanisme tripartit di Komisi XII DPR RI yang membidangi energi dan sumber daya mineral (ESDM). Dalam proses tersebut, Komite II bertugas menghimpun berbagai masukan dari pemangku kepentingan, termasuk organisasi pekerja di sektor migas.

Badikenita mengatakan, revisi UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi menjadi momentum penting untuk memperkuat kembali kedaulatan energi nasional. Menurut dia, pembenahan regulasi harus memastikan negara memiliki kendali efektif terhadap pengelolaan sumber daya migas.

“Penataan kelembagaan termasuk wacana pembentukan Badan Usaha Khusus (BUK) Migas dinilai harus menjamin kontrol negara yang efektif,” kata Badikenita dikutip, Rabu, 11 November 2026. 

Dia menambahkan, penataan kelembagaan juga harus menghadirkan kepastian hukum dan akuntabilitas. Selain itu, regulasi baru perlu memperkuat posisi strategis Pertamina sebagai badan usaha milik negara (BUMN) yang berperan penting dalam menjaga ketahanan energi nasional.

Komite II DPD RI turut menyoroti sejumlah persoalan yang mengancam ketahanan energi, mulai dari penurunan produksi minyak bumi, tingginya ketergantungan terhadap impor, hingga hambatan eksplorasi dan investasi.

Badikenita menyebut persoalan tata kelola di lapangan juga menjadi perhatian. Temuan tersebut, antara lain, muncul dalam kunjungan kerja Komite II ke Pertamina EP Zona 7 Cirebon.

“Persoalan di lapangan tercermin nyata dari hasil kunjungan kerja Komite II ke Pertamina EP Zona 7 Cirebon seperti adanya tumpang tindih tata kelola ruang, penggunaan lahan pertanian yang dilindungi dan rumitnya perizinan,” katanya.

Menurut Badikenita, pembaruan UU Migas tidak boleh hanya mengejar peningkatan produksi dan penerimaan negara. Regulasi tersebut juga harus menjamin pemerataan distribusi energi agar masyarakat di berbagai daerah memperoleh akses yang adil.

“RUU Migas didorong untuk menjawab langsung akar masalah kelangkaan BBM, ketimpangan harga, minimnya infrastruktur distribusi dan lain-lain,” ujarnya.

Dia juga menekankan pentingnya memastikan kekayaan migas memberikan manfaat ekonomi secara langsung bagi masyarakat di daerah penghasil. Badikenita mencontohkan persoalan pembagian manfaat ekonomi yang ditemukan saat kunjungan kerja ke Blok Masela.

“Dalam kunjungan kerja ke Blok Masela kita temukan adanya masalah soal pembagian manfaat ekonomi. Pemberdayaan UMKM menjadi syarat mutlak agar kekayaan migas benar-benar menjadi motor penggerak kesejahteraan daerah,” jelasnya.

Senator asal Sumatera Utara tersebut turut menyoroti perlindungan pekerja sebagai bagian penting dalam pembenahan industri migas. Menurut dia, pekerja merupakan salah satu unsur utama yang menopang operasional sektor energi nasional.

Karena itu, Komite II DPD RI melibatkan FSPPB untuk menyerap aspirasi pekerja Pertamina sekaligus memperoleh masukan mengenai penguatan tata kelola BUMN energi.

“FSPPB menjadi langkah penting agar aspirasi terkait penguatan tata kelola BUMN energi agar dapat terakomodasi secara optimal dalam penyusunan RUU Migas,” lontarnya.

Sementara itu, Presiden FSPPB Arie Gumilar mengapresiasi langkah DPD RI yang telah mengusulkan perubahan UU Migas masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Jangka Menengah 2025–2029.

“Inisiatif ini menunjukkan bahwa pembaruan tata kelola migas telah menjadi bagian dari agenda perjuangan DPD RI sejak awal yang patut terus dikawal secara konsisten,” kata Arie Gumelar.

FSPPB berharap DPD RI terus mengawal pembentukan UU Migas yang mampu memperkuat penguasaan negara atas sumber daya energi. Organisasi tersebut juga mendorong penguatan kembali Pertamina sebagai National Oil Company (NOC) dengan sistem pengelolaan terintegrasi dari sektor hulu hingga hilir.

“Sikap kami adalah mendukung pembaruan UU Migas, tetapi dengan perubahan fundamental. Ada ketentuan yang kami dukung dan pertahankan,” kata Presiden FSPPB.

Dia menegaskan, FSPPB juga mengusulkan perubahan terhadap sejumlah ketentuan yang dinilai tidak sejalan dengan konsep perusahaan minyak nasional yang terintegrasi.

“Tetapi ada yang harus diubah karena bertentangan dengan desain NOC terintegrasi. Ada pengaturan baru yang kami tawarkan agar UU ini menghasilkan kedaulatan energi,” pungkasnya. (*)