KETIK, SLEMAN – Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Sleman makin gencar memperkuat pelayanan kesehatan dasar di tingkat akar rumput. Komitmen tersebut ditegaskan oleh Plt Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman Ir Dwi Anta Sudibya MT, Senin 7 September 2026.

Dwi Anta Sudibya memaparkan secara terperinci hasil evaluasi dan pemantauan dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI yang telah berlangsung pada Rabu 2 September 2026 pekan lalu.

Agenda tersebut berfokus penuh pada Monitoring dan Evaluasi Unit Pelayanan Kesehatan Desa/Kelurahan (UPKDK) di seluruh wilayah Sleman. Langkah pemantauan ini menjadi kunci penting dalam memastikan integrasi layanan kesehatan berjalan secara presisi, optimal, serta responsif terhadap kebutuhan masyarakat setempat.

"Kedatangan Tim Kemenkes RI pada tanggal 2 September lalu memberikan dorongan besar bagi kami. Evaluasi ini menjadi landasan penting untuk terus membenahi serta memperkuat tata kelola pelayanan kesehatan primer di tingkat tapak," ujar Dwi Anta Sudibya, Senin 7 September 2026.

Ia menegaskan bahwa keberadaan UPKDK di tingkat desa bukan sebatas pemenuhan fasilitas fisik semata. Peran unit ini sangat penting dalam mengawal berbagai program kesehatan dasar secara langsung di tengah masyarakat. Keberadaan kader serta petugas teknis menjadi benteng terdepan dalam menjaga ketahanan kesehatan publik secara berkelanjutan.

Baca Juga:
Ikat 153 Pejabat Lewat Kontrak Kinerja, Sleman Terapkan Apresiasi dan Sanksi Berjenjang

"Keberadaan UPKDK bukan sekadar fasilitas fisik semata. Unit ini adalah ujung tombak koordinasi urusan kesehatan masyarakat di desa. Petugas mengawal pemantauan wilayah setempat, perencanaan kesehatan desa, hingga pendampingan Posyandu dan pembinaan kader," tegasnya.

Plt Kepala Dinkes Sleman Ir Dwi Anta Sudibya, MT memberikan penjelasan terkait pemantauan dan evaluasi UPKDK oleh Tim Kemenkes RI. (Foto: Fajar R/Ketik.com)

Dwi Anta Sudibya menambahkan, keterpaduan yang kokoh antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, hingga tingkat kelurahan menjadi kunci utama keberhasilan program kesehatan masyarakat.

"Melalui sinergi seluruh pihak, kami berkomitmen memastikan setiap warga Sleman mendapat akses layanan kesehatan yang bermutu, merata, dan berkelanjutan," imbuhnya.

Baca Juga:
Jejak Kepemimpinan Kadis Kesehatan Sleman dr Cahya Purnama, Menyatukan Generasi, Melayani Sepenuh Hati

Pada kunjungan pekan lalu, Tim Kemenkes RI dipimpin langsung oleh Ketua Tim Kerja Tata Kelola Pelayanan Kesehatan Primer dr Husni Arbie bersama dua orang staf teknis.

Kedatangan rombongan disambut hangat oleh Plt Kepala Dinkes Sleman Dwi Anta Sudibya beserta seluruh jajaran pejabat struktural. Turut hadir mendampingi yakni Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat, Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan, Ketua Tim Kerja Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat, Ketua Tim Kerja Registrasi dan Mutu Pelayanan, serta Ketua Tim Kerja Sarana dan Prasarana Kesehatan Dinkes Sleman. Tim dari Dinkes DIY juga ikut mendampingi rangkaian acara tersebut dari awal hingga selesai.

Dalam sesi audiensi, kedua pihak membedah sejumlah poin strategis secara mendalam. Bahasan utama meliputi regulasi penyelenggaraan UPKDK, keselarasan indikator target RPJMN dan Renstra 2025–2029, capaian kinerja UPKDK di tingkat DIY dan Sleman, hingga bedah kriteria Puskesmas Pembantu (Pustu) menurut standar World Bank.

Rangkaian kegiatan kemudian dilanjutkan dengan sesi Focus Group Discussion (FGD) di Puskesmas Mlati I. Sesi diskusi interaktif ini dipandu oleh Ketua Promosi Kesehatan dan Tata Kelola Kesehatan Masyarakat Cahya Prihantama, SKM, MPH.

Kepala Puskesmas Mlati I drg Isah Listiyani MPH, memaparkan profil puskesmas serta operasional Puskesmas Pembantu (Pustu) Sinduadi di hadapan Lurah Sinduadi, para kader UPKDK, serta perwakilan Puskesmas Gamping 1.

Sebagai penutup agenda pemantauan, tim gabungan meninjau langsung implementasi lapangan di UPKDK Sinduadi, Kapanewon Mlati, serta Klinik KDMP Tamanmartani, Kapanewon Kalasan. Tinjauan lapangan ini dilakukan untuk melihat dari dekat efektivitas pelayanan kesehatan dasar, dinamika koordinasi wilayah, dan keterlibatan aktif para kader di tengah warga. (*)