Celios Desak Prabowo Evaluasi Budiman Sudjatmiko dan BP Taskin, Dinilai Minim Kontribusi Pengentasan Kemiskinan

KETIK, JAKARTA – Direktur Kebijakan Publik Center of Economic and Law Studies (Celios), Media Wahyudi Askar, meminta Presiden Prabowo Subianto melakukan evaluasi terhadap Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin), Budiman Sudjatmiko. Menurutnya, evaluasi tidak hanya menyangkut capaian kinerja lembaga tersebut, tetapi juga berkaitan dengan polemik yang melibatkan Budiman dalam diskusi bersama mahasiswa.

Media menilai kontroversi yang muncul dari perdebatan antara Budiman dan mahasiswa justru berpotensi merugikan pemerintah. Situasi tersebut, kata dia, dapat menambah tekanan politik terhadap Kabinet Merah Putih yang dipimpin Presiden Prabowo.

"Jadi saya kira Pak Budiman harus dievaluasi karena jangankan bicara kinerja ya sekarang malah ribut-ribut kontroversi di kampus dan akhirnya justru memberikan tekanan politik kepada kabinet hari ini," kata Media, Kamis, 18 Juni 2026. 

Selain faktor kontroversi, Media juga mempertanyakan efektivitas BP Taskin dalam menjalankan mandat percepatan pengentasan kemiskinan. Ia menilai publik perlu mengetahui sejauh mana target yang telah dicapai lembaga tersebut sejak dibentuk.

Menurutnya, hingga kini belum terlihat dampak nyata BP Taskin terhadap upaya pengurangan angka kemiskinan. Ia juga menyoroti keterbatasan sumber daya yang dimiliki lembaga tersebut dibandingkan kementerian dan lembaga lain yang selama ini menangani isu kemiskinan.

"Jadi harus dilakukan evaluasi saya kira untuk Pak Budiman apa target dari BP Taskin yang sebetulnya sudah dicapai? Apa dampak BP Taskin terhadap pengentasan kemiskinan? Karena praktis pejabat struktural di bawah BP Taskin juga tidak punya kemampuan setara Bappenas, setara Kementerian Sosial, bahkan juga tidak memikiki instrumen anggaran ya bahkan untuk melaksanakan program-program pengentasan kemiskinan," tuturnya.

Dinilai Tumpang Tindih dengan Kementerian Lain

Media juga mengkritik keberadaan BP Taskin yang dinilai memiliki tugas dan fungsi yang beririsan dengan sejumlah kementerian maupun lembaga pemerintah lainnya. Ia berpendapat pembentukan badan tersebut lebih bernuansa politis dibandingkan kebutuhan kelembagaan yang mendesak.

Menurutnya, BP Taskin tidak memiliki instrumen yang memadai untuk menjalankan program pengentasan kemiskinan secara langsung. Keterbatasan anggaran dan kewenangan implementasi program membuat peran lembaga tersebut dinilai tidak signifikan.

"BP Taskin itu sebetulnya kan secara politik itu hanya bagi-bagi jabatan saja. Kalau instrumennya mereka nggak punya, mereka gak punya anggaran yang siginifikan termasuk juga pengimplementasian program dan lain-lain," kata Media.

Ia menjelaskan bahwa sejak awal fungsi BP Taskin lebih banyak berkaitan dengan sinkronisasi program, integrasi kebijakan, penyusunan rencana induk, hingga koordinasi lintas sektor. Namun, menurutnya, fungsi-fungsi tersebut selama ini telah dijalankan oleh lembaga lain secara lebih efektif.

Media menyebut peran tersebut sebenarnya sudah diemban oleh Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Sosial, serta Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat.

"Jadi praktis hingga saat ini BP Taskin itu gak ada kontribusinya sama sekali saya lihat dampaknya pada percepatan program pengentasan kemiskinan," kata Media.

Usulkan BP Taskin Dilebur

Lebih lanjut, Media menilai hasil kerja BP Taskin belum terlihat secara konkret di mata publik. Menurutnya, aktivitas yang selama ini tampak lebih banyak berupa kunjungan lapangan maupun forum diskusi, tanpa indikator keberhasilan yang jelas dalam menurunkan angka kemiskinan.

Ia menegaskan bahwa publik lebih mengenal sosok Budiman Sudjatmiko dibandingkan capaian lembaga yang dipimpinnya.

"Ya yang dilakukan yang terlihat di mata publik ya kunjungan lapangan, forum diskusi. Jadi hanya aktivitas birokrasi dan ini nggak mencerminkan hasil sama sekali. Apakah memang kemiskinan sekarang terjadi penurunan karena inovasi dari BP Taskin kan nggak juga gitu ya. Jadi relatif sangat minim kontribusinya pada tata kelola pengentasan kemiskinan di Indonesia," ujarnya.

Atas dasar itu, Media menyarankan pemerintah mengevaluasi keberadaan BP Taskin secara menyeluruh. Ia bahkan mengusulkan agar lembaga tersebut dilebur ke dalam kementerian yang telah memiliki fungsi serupa agar tata kelola pengentasan kemiskinan menjadi lebih efektif.

"Jadi sebaiknya dievaluasi saja mungkin dilebur ke Kementerian Sosial atau Bappenas itu jauh lebih baik ketimbang ya sekarang malah kontra produktif yang dikerjakan justru jauh dari upaya upaya mempercepat penyelesaian kemiskinan," kata Media. (*)