KETIK, BANDUNG – Bupati Bandung Dadang Supriatna memastikan penataan organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung akan dilakukan berdasarkan kebutuhan pelayanan masyarakat, bukan sekadar perubahan struktur birokrasi.
Penegasan itu disampaikan Bupati Kang Dadang Supriatna (KDS) usai DPRD Kabupaten Bandung menyetujui dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda), yakni Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 dan Raperda Perubahan Kelima atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bandung, Senin (13/7/2026).
KDS mengatakan pemerintah daerah menghormati hasil pembahasan DPRD yang menyetujui peningkatan tipe Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol).
Sementara usulan perubahan organisasi perangkat daerah lainnya, kata dia, masih akan dikaji secara menyeluruh dengan mempertimbangkan regulasi, kemampuan fiskal daerah, efektivitas organisasi, dan kebutuhan pelayanan masyarakat.
"Kami akan mengkaji setiap usulan secara komprehensif agar penataan perangkat daerah benar-benar memberikan manfaat bagi pelayanan publik," kata KDS.
Baca Juga:
Bupati KDS Tegaskan Sekolah di Kabupaten Bandung Harus Bebas Bullying dan PungliSelain penataan kelembagaan, DPRD juga menyetujui Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 sebagai bentuk akuntabilitas pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan.
KDS menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD, khususnya Badan Anggaran dan Panitia Khusus IV, yang telah menyelesaikan pembahasan kedua raperda tersebut.
Ia memastikan seluruh rekomendasi DPRD akan menjadi bahan evaluasi pemerintah daerah dalam memperkuat tata kelola pemerintahan sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
"Sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD menjadi modal penting untuk menghadirkan kebijakan yang efektif dan berdampak langsung bagi masyarakat Kabupaten Bandung," ujarnya.***