Bupati Fawait Dorong Jalur Alternatif Pasokan BBM Jember dari Malang atau Surabaya

KETIK, JEMBER – Bupati Jember Muhammad Fawait mendorong pembukaan jalur alternatif untuk memasok bahan bakar minyak (BBM) ke Kabupaten Jember. Langkah tersebut menjadi salah satu strategi pemerintah daerah untuk mengantisipasi gangguan distribusi yang dapat memicu antrean panjang di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU).

Gus Fawait turun langsung memantau kondisi antrean kendaraan di SPBU Gebang dan SPBU Gajahmada, Selasa malam, 8 September 2026. Peninjauan itu dilakukan untuk melihat kondisi distribusi BBM sekaligus memastikan kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi.

“Peninjauan dilakukan untuk memastikan kelancaran penyaluran BBM sekaligus melihat langsung kondisi antrean kendaraan di lapangan,” katanya di sela-sela memantau distribusi BBM di SPBU. 

Dari pemantauan tersebut, Pemkab Jember mengidentifikasi persoalan pada jalur distribusi yang selama ini menjadi salah satu akses utama pengiriman BBM ke Jember. Kemacetan di rute pengiriman dari Banyuwangi turut menyebabkan keterlambatan pasokan tiba di sejumlah SPBU.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kelancaran pasokan BBM Jember sangat dipengaruhi oleh kondisi jalur distribusi. Ketika jalur utama mengalami hambatan, keterlambatan pengiriman dapat langsung berdampak pada ketersediaan BBM di tingkat SPBU dan memicu penumpukan kendaraan.

"Kendala di jalan seperti perbaikan fasilitas atau kemacetan lalu lintas berimbas langsung pada keterlambatan BBM sampai di SPBU. Sebagai tindakan darurat, pasokan BBM tambahan langsung disalurkan demi memangkas antrean," ujarnya.

Menghadapi persoalan tersebut, Pemkab Jember tidak ingin hanya mengandalkan langkah darurat ketika antrean kembali terjadi. Pemerintah daerah mulai menyiapkan solusi jangka panjang dengan mendorong diversifikasi jalur pasokan BBM.

Gus Fawait mengatakan Pemkab Jember akan berkoordinasi dengan Pertamina pusat untuk membuka jalur distribusi alternatif. Pemerintah daerah mengusulkan agar Jember memiliki akses pasokan dari wilayah lain, seperti Malang atau Surabaya.

“Selama ini, kebutuhan BBM di Jember bergantung penuh pada suplai tunggal dari depo Banyuwangi. Kami mendorong hadirnya jalur distribusi alternatif dari wilayah seperti Malang atau Surabaya,” paparnya.

Menurut Gus Fawait, keberadaan lebih dari satu jalur pasokan akan membuat distribusi BBM Jember lebih fleksibel ketika jalur utama mengalami gangguan. Pemerintah dapat mengalihkan pasokan melalui jalur lain sehingga kebutuhan masyarakat tidak sepenuhnya bergantung pada kondisi rute Banyuwangi.

Ia menyebut pola distribusi ganda juga pernah memberikan manfaat dalam menjaga stabilitas pasokan LPG ketika terjadi kemacetan di jalur antarkota. Pengalaman tersebut menjadi salah satu pertimbangan Pemkab Jember untuk mendorong pola serupa dalam distribusi BBM.

Langkah ini sekaligus menjadi upaya pemerintah daerah memperkuat ketahanan pasokan energi di Jember. Pemkab tidak hanya berupaya menyelesaikan antrean yang terjadi saat ini, tetapi juga mencari sistem distribusi yang mampu menghadapi gangguan serupa pada masa mendatang.

Sementara itu, Ketua DPC Hiswana Migas Besuki Ikbal Wilda Fardana memastikan jalur pasokan BBM bersubsidi menuju Jember tidak mengalami kendala. Ia juga mengimbau masyarakat tidak melakukan pembelian BBM secara berlebihan.

"Sejak awal kami sudah menegaskan, kondisi stok maupun distribusi ini tidak ada kendala. Kami mengimbau saja kepada masyarakat supaya tidak panic buying," terangnya.

Ikbal menilai antrean panjang yang terjadi di Jember merupakan dinamika lokal. Ia menyebut isu yang berkembang di tengah masyarakat, termasuk kemungkinan kenaikan harga BBM, dapat mendorong warga melakukan pembelian dalam jumlah lebih banyak.

"Fenomena terjadinya antrean yang mengular ini hanya terjadi di Kabupaten Jember saja. Padahal baik dari stok maupun jalur distribusinya tidak ada kendala sama sekali. Bisa jadi ada isu kenaikan harga sehingga masyarakat panic buying," tandasnya.

Di sisi lain, Pemkab Jember juga melihat perlunya memperluas akses masyarakat terhadap fasilitas penyaluran BBM. Pemerintah daerah membuka peluang bagi investor untuk membangun SPBU di sejumlah kecamatan yang hingga kini belum memiliki SPBU resmi.

Kebijakan tersebut menjadi bagian lain dari upaya pemerintah memperkuat pemerataan layanan BBM di wilayah Jember. Selain memperluas akses masyarakat, kehadiran SPBU baru di daerah yang belum terjangkau juga diharapkan dapat memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat setempat.