KETIK, BANYUWANGI – Pemerintah Kabupaten Banyuwangi terus mempercepat legalisasi kepemilikan tanah masyarakat melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Dalam kegiatan Bupati Ngantor di Desa (Bunga Desa), Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani menyerahkan 300 sertifikat tanah kepada warga Desa Gladag, Kecamatan Rogojampi, Kamis, 19 November 2026.
Penyerahan sertifikat PTSL gelombang pertama tersebut berlangsung di Balai Desa Gladag. Ipuk menyerahkan sertifikat bersama Kepala Kantor Pertanahan (BPN) Banyuwangi, Adolf Severlianus Puahadi.
Agenda tersebut sekaligus menjadi momentum penguatan kerja sama antara Pemkab Banyuwangi dan BPN melalui penandatanganan nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU).
Ipuk mengingatkan warga agar menjaga sertifikat tanah yang telah diterima sehingga dokumen penting tersebut tidak mudah rusak.
“Alhamdulillah hari ini kita bisa melaksanakan penyerahan 300 sertifikat PTSL. Mari dijaga sertifikatnya, nggih. Dilaminating biar tidak cepat rusak,” pesan Ipuk kepada warga.
Baca Juga:
Tebar 8.000 Benih Ikan Lokal, Banyuwangi Perkuat Konservasi Ekosistem PerairanMenurut Ipuk, sertifikasi tanah menjadi langkah penting untuk memberikan kepastian hukum sekaligus melindungi hak kepemilikan masyarakat. Melalui program PTSL, pemerintah berupaya memastikan warga memiliki bukti legal atas tanah yang mereka kuasai.
Ia juga berharap kepemilikan sertifikat dapat memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat. Dengan kepastian hukum tersebut, warga bisa mengoptimalkan aset tanah untuk mendukung peningkatan kesejahteraan keluarga.
“Saya berharap aset yang dimiliki ini nantinya bisa membawa dampak pada peningkatan kesejahteraan Bapak Ibu semuanya,” ujarnya.
Ipuk turut mengajak masyarakat memanfaatkan tanah secara produktif sesuai kebutuhan dan kemampuan masing-masing. Ia menilai aset tersebut berpotensi mendukung kegiatan ekonomi warga, terutama mereka yang bekerja sebagai petani dan pedagang.
Baca Juga:
Camat Sumbergempol Hadiri Silatcam PPDI, Tekankan Kekompakan dan Kesejahteraan Perangkat DesaNamun, Ipuk mengingatkan masyarakat agar berhati-hati ketika menggunakan sertifikat tanah sebagai jaminan pinjaman. Warga harus mempertimbangkan kemampuan finansial sebelum mengambil keputusan agar tidak terbebani kewajiban pembayaran.
“Saya minta gunakanlah dengan bijak. Jangan sampai ketika dijadikan agunan pinjaman, justru memberatkan karena tidak sesuai kemampuan membayar,” tuturnya.
Selain menyerahkan sertifikat, Ipuk menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk terus memperluas akses legalisasi tanah. Menurutnya, masih terdapat masyarakat yang membutuhkan kepastian hak atas tanah, termasuk mereka yang tinggal di kawasan hutan dan perkebunan.
“Kita terus dorong, ya. Karena banyak masyarakat kita yang tinggal di kawasan hutan, lalu di kawasan perkebunan, dan sebagainya yang juga ingin mendapatkan haknya sebagai pemilik tanah,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala BPN Banyuwangi Adolf Severlianus Puahadi menjelaskan bahwa penyerahan sertifikat PTSL merupakan bentuk pelayanan pemerintah untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada pemilik tanah.
Adolf menyebutkan, program PTSL di Banyuwangi pada 2026 menargetkan penerbitan sertifikat untuk 12.450 bidang tanah. Hingga pertengahan November 2026, BPN telah menyelesaikan 99 persen dari target tersebut.
“Yang sekarang, kalau untuk penyelesaian sertifikat itu sudah 99 persen, sisa 1 persen. Target tahun ini pasti selesai,” kata Adolf.
Manfaat program tersebut juga dirasakan langsung oleh warga penerima sertifikat. Salah satunya Sanhuri (54), warga Dusun Lateng, Desa Gladag, yang mengaku lega setelah memperoleh sertifikat resmi atas tanah dan rumah peninggalan orang tuanya.
Ia mengatakan, tanah warisan tersebut telah ditempati keluarganya selama bertahun-tahun, tetapi belum memiliki sertifikat kepemilikan. Melalui program PTSL, pengurusan dokumen tanah itu akhirnya rampung dalam waktu sekitar enam bulan dengan biaya Rp150 ribu.
“Alhamdulillah, sekarang saya merasa tenang dan lega, karena tanah peninggalan orang tua sudah memiliki sertifikat dan kepastian hukum,” ungkapnya. (*)