Angka Stunting Kota Mojokerto Tembus di Bawah 1 Persen, Pemprov NTB Datang Belajar Strategi Penanganan

KETIK, MOJOKERTO – Keberhasilan Pemerintah Kota Mojokerto menurunkan angka stunting hingga di bawah satu persen mendapat perhatian dari Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Capaian tersebut membuat Wakil Gubernur NTB, Indah Dhamayanti Putri, datang langsung ke Kota Mojokerto untuk mempelajari strategi penanganan stunting yang diterapkan daerah tersebut.

Kunjungan studi tiru itu dilakukan bersama rombongan Badan Kerja Sama Organisasi Wanita (BKOW) NTB dan diterima Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari beserta jajaran Pemerintah Kota Mojokerto di Sabha Mandala Madya Balaikota Mojokerto, Rabu, 13 Mei 2026. 

Wakil Gubernur NTB mengatakan, Kota Mojokerto dipilih karena dinilai berhasil menurunkan prevalensi stunting secara signifikan melalui kolaborasi lintas sektor dan berbagai inovasi yang menyentuh langsung masyarakat hingga tingkat bawah.

“Kami hadir di sini ingin mengetahui langsung, Kota Mojokerto dengan sejumlah intervensi dan program keroyokan yang dilaksanakan secara bersama mendapatkan angka penurunan stunting yang cukup tinggi. Kami tertarik untuk hadir dan rupanya salah satu yang menjadi keunggulan Kota Mojokerto adalah banyaknya inovasi,” ujarnya.

Menurutnya, keberhasilan program penanganan stunting tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran yang dimiliki daerah, tetapi juga dipengaruhi keseriusan pemimpin serta keterlibatan seluruh elemen masyarakat dalam menjalankan program.

“Kesungguhan hati, pola pendekatan dan sentuhan langsung dari pimpinan sampai ke tingkat bawah jauh lebih penting untuk menunjukkan kesuksesan dari setiap program,” katanya.

Indah Dhamayanti Putri juga mengapresiasi kepemimpinan Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari atau Ning Ita yang dinilai mampu menghadirkan berbagai capaian nyata di tengah masyarakat.

“Saya bangga dapat mengunjungi Kota Mojokerto yang dipimpin oleh seorang perempuan, kita melihat realita apa saja prestasi yang sudah ditorehkan,” tuturnya.

Sementara itu, Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari menjelaskan bahwa Pemerintah Kota Mojokerto memilih fokus membangun kualitas sumber daya manusia melalui penguatan layanan kesehatan dan inovasi masyarakat secara terintegrasi.

Menurut Ning Ita, penanganan stunting dilakukan secara berkelanjutan mulai dari pemantauan kesehatan remaja putri, pendampingan calon pengantin, pemeriksaan ibu hamil, pendampingan ibu pasca melahirkan, hingga pemantauan tumbuh kembang balita.

Pemkot Mojokerto juga menjalankan sejumlah program inovatif untuk memperkuat upaya penurunan stunting, di antaranya program Canting Gula Mojo, Gempa Genting, serta penguatan peran kader motivator kesehatan di seluruh wilayah kota.

Berdasarkan data ePPGBM, prevalensi stunting di Kota Mojokerto terus menunjukkan tren penurunan dalam lima tahun terakhir. Angka stunting tercatat sebesar 4,84 persen pada 2021, turun menjadi 3,12 persen pada 2022, kemudian 2,04 persen pada 2023, kembali turun menjadi 1,54 persen pada 2024, 1,07 persen pada 2025, hingga mencapai 0,92 persen pada 2026.

Atas keberhasilan tersebut, Pemerintah Kota Mojokerto menerima insentif fiskal dari pemerintah pusat sebesar Rp6,3 miliar.

“Penurunan stunting Kota Mojokerto signifikan setiap tahun dan akhir 2025 kami mendapat insentif fiskal Rp6,3 miliar dari pemerintah pusat,” ujar Ning Ita.

Ia menambahkan, capaian tersebut tidak terlepas dari kontribusi ribuan kader kesehatan yang aktif melakukan pendampingan masyarakat hingga tingkat lingkungan.

“Kami punya 1.619 kader motivator kesehatan, 99 persen perempuan, yang menjadi ‘tentara’ penggerak kesehatan masyarakat,” katanya.

Selain itu, Kota Mojokerto juga telah menjalankan program penyediaan makanan bergizi melalui program Gempa Genting sebelum program Makan Bergizi Gratis (MBG) dari pemerintah pusat dilaksanakan.

“Sebelum program MBG berjalan, Kota Mojokerto sudah lebih dulu menerapkan pola penyediaan makanan bergizi melalui program Gempa Genting,” pungkasnya.

Kunjungan studi tiru tersebut diharapkan menjadi langkah awal memperkuat kolaborasi antardaerah dalam mempercepat penurunan angka stunting di Indonesia. (*)