94 KDKMP Lolos Verifikasi, Bondowoso Menanti Komando Pusat untuk Operasional

KETIK, BONDOWOSO – Pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di Kabupaten Bondowoso mulai memasuki tahap persiapan operasional.

Dari target 219 desa, sebanyak 113 desa telah memulai pembangunan, dengan 110 bangunan dinyatakan rampung 100 persen. Dari jumlah tersebut, 94 titik telah melewati verifikasi dan validasi (verval) tim pusat dan kini tinggal menunggu instruksi untuk mulai beroperasi.

Perkembangan tersebut mengemuka dalam kegiatan Coffee Morning Tim Pusat KDKMP Mabes TNI bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Bondowoso, Senin, 19 Oktober 2026.

Pertemuan ini menjadi momentum untuk memperkuat koordinasi sekaligus mematangkan kesiapan koperasi sebelum menjalankan aktivitas usaha di tingkat desa.

Bupati Bondowoso, Abdul Hamid Wahid, menegaskan bahwa pemerintah daerah siap mendukung pelaksanaan program strategis tersebut. Menurutnya, keberhasilan KDKMP membutuhkan sinergi lintas sektor, mulai dari TNI, Polri, perangkat daerah, hingga pemerintah desa.

Ia menilai berbagai aspek persiapan, seperti persoalan pertanahan, sektor pertanian, dan pemberdayaan masyarakat desa, perlu ditangani secara terpadu agar tidak menjadi hambatan saat koperasi mulai beroperasi.

Abdul Hamid berharap pertemuan bersama tim pusat tidak sekadar menjadi forum koordinasi, tetapi mampu menghasilkan langkah konkret yang mempercepat pelaksanaan program dan memastikan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.

Sementara itu, Komandan Kodim 0822 Bondowoso, Letkol Inf. Prawito, menjelaskan bahwa proses pemeriksaan terhadap bangunan KDKMP telah dilakukan oleh tiga tim dari pusat.

Tim 180 yang dipimpin Marsma TNI Asep Rahman melakukan pemeriksaan terhadap 40 titik. Selanjutnya, Tim 181 di bawah pimpinan Marsma TNI Setiawan memeriksa 41 titik, sedangkan Tim 182 yang dipimpin Brigjen TNI Yanto Nengolan memeriksa 13 titik di Bondowoso serta mendapat tugas tambahan di Kabupaten Situbondo.

Pemeriksaan tidak hanya berfokus pada penyelesaian fisik bangunan. Tim juga mengevaluasi kualitas konstruksi, akses jalan, ketersediaan air dan listrik, serta kelengkapan sarana penunjang untuk memastikan koperasi siap menjalankan kegiatan operasional.

Sejumlah fasilitas yang disiapkan melalui dukungan PT Agrinas Pangan Nusantara meliputi kendaraan operasional berupa mobil, truk, pikap, dan motor roda tiga. Selain itu, tersedia pula pendingin ruangan (AC), kamera pengawas (CCTV), mesin kasir, rak, palet gudang, serta pakaian pegawai.

“Sebanyak 94 titik sudah melalui verifikasi dan validasi. Untuk pelaksanaan operasionalisasinya, kami masih menunggu instruksi dari pusat,” jelas Prawito.

Ia menambahkan, kesiapan KDKMP juga ditentukan oleh aspek pengelolaan, bukan semata-mata kelengkapan bangunan dan peralatan. Titik-titik yang telah rampung disebut sudah memiliki manajer koperasi yang ditunjuk oleh PT Agrinas Pangan Nusantara.

Dalam skema yang dipaparkan, Agrinas akan melakukan pengawasan sekaligus mengelola operasional koperasi selama dua tahun pertama. Setelah pengelolaan berjalan sesuai ketentuan dan target pemerintah, tanggung jawab tersebut direncanakan diserahterimakan kepada pemerintah desa.

KDKMP diproyeksikan menjadi bagian dari jaringan koperasi yang terintegrasi antardesa, bukan sekadar unit usaha yang berjalan sendiri-sendiri. Konsep ini diharapkan mampu memperpendek rantai distribusi barang sekaligus memperluas akses masyarakat terhadap kebutuhan pokok.

Sejumlah komoditas yang menjadi sasaran distribusi antara lain LPG bersubsidi ukuran 3 kilogram, Minyakita, pupuk, dan berbagai bahan kebutuhan pokok lainnya. Dengan jaringan distribusi yang lebih dekat, masyarakat diharapkan dapat memperoleh barang kebutuhan dengan akses yang lebih mudah.

Di sektor pembiayaan, KDKMP juga diarahkan membuka peluang permodalan bagi pelaku usaha mikro dan kecil melalui kerja sama dengan bank-bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). Skema ini diharapkan menghadirkan alternatif pembiayaan yang lebih terjangkau sekaligus mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap rentenir.

Tak hanya berperan dalam distribusi barang, koperasi tersebut juga diproyeksikan menjadi off-taker atau penyerap hasil produksi masyarakat desa. Melalui konektivitas antarkoperasi, produk unggulan lokal berpeluang dipasarkan ke luar daerah dan menjangkau pasar yang lebih luas.

Adapun rencana penyediaan apotek di KDKMP masih dalam tahap koordinasi dan menunggu instruksi resmi dari Dinas Kesehatan.

Dengan 110 bangunan yang telah rampung dan 94 titik yang lolos verifikasi serta validasi, tantangan berikutnya adalah memastikan kesiapan pengelolaan dan memperjelas jadwal operasionalisasi.

Dukungan pemerintah daerah, TNI, dan instansi terkait menjadi faktor penting agar pembangunan yang telah berjalan dapat berlanjut menjadi aktivitas ekonomi produktif.

Jika dikelola secara optimal, KDKMP diharapkan tidak hanya menjadi fasilitas usaha baru di desa, tetapi juga mampu memperluas pemasaran produk lokal, membuka peluang usaha, meningkatkan akses pembiayaan, serta memperkuat perputaran ekonomi masyarakat Bondowoso.(*)